Data Sering Tak Akurat, Menteri Rini Kebut Digitalisasi SPBU
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
31 August 2018 20:35
Jakarta, CNBC Indonesia- PT Pertamina (Persero) hari ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk bersinergi membangun sistem digital secara bertahap pada 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di seluruh Indonesia.
Acara tersebut disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Kepala BPH Migas M. Fanshrullah Asa, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Dirut Telkom Alex J. Sinaga.
Dalam sambutannya, Rini Soemarno meminta agar implementasi digitalisasi nozzle SPBU secepatnya dilaksanakan, agar bisa mengantisipasi kelangkaan BBM. Pasalnya dengan digitalisasi ini data kebutuhan BBM lebih akurat.
Sebab, lanjut Rini, jika data penyaluran BBM dilihat secara historis, ternyata jauh dari akurat, sehingga hal ini menyebabkan seringnya terjadi kelangkaan BBM.
"Karena cara kita simpan stok tidak tepat, karena dapat data yang tidak akurat. Ini juga pengaruh kalau kami mau ambil keputusan, diberi datanya sampah keputusannya pasti jadi sampah, karena itu data yang kami terima harus data yang bagus dan bersih, sehingga keputusan yang kita ambil akan bagus," ujar Rini kepada media ketika dijumpai di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Adapun, sesuai kesepakatan, implementasi digitalisasi SPBU bisa selesai pada Desember 2018, atau paling lambat triwulan pertama 2019, tetapi Rini meminta prosesnya lebih dipercepat, agar bisa secepatnya mengintegrasikan SPBU Pertamina dengan sistem digitalisasi.
"Ini baru bisa 2019, kalau Pertamina bisa terima. Tapi kalau saya jujurnya tidak bisa terima. Jadi ingat, saya pemegang saham Telkom. Saya harap kerja sama dan sering-seringlah berkomunikasi antara direksi Pertamina dan Telkom dalam merealisasikan ini secepat mungkin," pungkasnya.
Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas'ud Khamid menambahkan, sebagai permulaan, nantinya digitalisasi ini akan diterapkan pada 200-500 SPBU Pertamina di seluruh Indonesia dari target 5.518 SPBU. Dari 200-300 SPBU tersebut, sekitar 150-160 SPBU adalah milik Pertamina.
Selain itu, lanjur Mas'ud, sistem kerjasamanya adalah berupa penyediaan jasa (manage service), jadi investasinya semua oleh Telkom, dan Pertamina hanya membayar per liternya. Sistem ini sama seperti digitalisasi di commuter line.
"Jadi kalau nozzle tidak kerja ya tidak bayar. Tidak bekerja itu bisa dua kemungkinan, memang tidak kerja atau sedang diperbaiki. Ini berlaku untuk semua SPBU. Jumlah yang dibayar Pertamina itu Rp 14-15 per liter," tandas Mas'ud.
(gus) Next Article Digagas 2018 Akhirnya Digitalisasi SPBU Mulai, Kok Lama Sih?
Acara tersebut disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Kepala BPH Migas M. Fanshrullah Asa, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Dirut Telkom Alex J. Sinaga.
Sebab, lanjut Rini, jika data penyaluran BBM dilihat secara historis, ternyata jauh dari akurat, sehingga hal ini menyebabkan seringnya terjadi kelangkaan BBM.
"Karena cara kita simpan stok tidak tepat, karena dapat data yang tidak akurat. Ini juga pengaruh kalau kami mau ambil keputusan, diberi datanya sampah keputusannya pasti jadi sampah, karena itu data yang kami terima harus data yang bagus dan bersih, sehingga keputusan yang kita ambil akan bagus," ujar Rini kepada media ketika dijumpai di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Adapun, sesuai kesepakatan, implementasi digitalisasi SPBU bisa selesai pada Desember 2018, atau paling lambat triwulan pertama 2019, tetapi Rini meminta prosesnya lebih dipercepat, agar bisa secepatnya mengintegrasikan SPBU Pertamina dengan sistem digitalisasi.
"Ini baru bisa 2019, kalau Pertamina bisa terima. Tapi kalau saya jujurnya tidak bisa terima. Jadi ingat, saya pemegang saham Telkom. Saya harap kerja sama dan sering-seringlah berkomunikasi antara direksi Pertamina dan Telkom dalam merealisasikan ini secepat mungkin," pungkasnya.
Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas'ud Khamid menambahkan, sebagai permulaan, nantinya digitalisasi ini akan diterapkan pada 200-500 SPBU Pertamina di seluruh Indonesia dari target 5.518 SPBU. Dari 200-300 SPBU tersebut, sekitar 150-160 SPBU adalah milik Pertamina.
Selain itu, lanjur Mas'ud, sistem kerjasamanya adalah berupa penyediaan jasa (manage service), jadi investasinya semua oleh Telkom, dan Pertamina hanya membayar per liternya. Sistem ini sama seperti digitalisasi di commuter line.
"Jadi kalau nozzle tidak kerja ya tidak bayar. Tidak bekerja itu bisa dua kemungkinan, memang tidak kerja atau sedang diperbaiki. Ini berlaku untuk semua SPBU. Jumlah yang dibayar Pertamina itu Rp 14-15 per liter," tandas Mas'ud.
(gus) Next Article Digagas 2018 Akhirnya Digitalisasi SPBU Mulai, Kok Lama Sih?
Most Popular