Ini Kata Pengusaha Soal Rencana Kenaikan PPh Impor
Exist In Exist, CNBC Indonesia
28 August 2018 09:47
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah RI berencana untuk mengendalikan impor salah satunya dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) sejumlah barang konsumsi yang diimpor pengusaha.
PPh tersebut adalah PPh Pasal 22 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34 Tahun 2017. PPh ini terbagi menjadi beberapa level yaitu PPh 2,5%, 5%, 7,5% dan 10%.
Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasi PPh dari 900 barang konsumsi dan mengindentifikasi barang apa saja yang PPh-nya perlu dinaikan.
Ketua Asosiasi Elektronik Indonesia (AEI), Ali Soebroto, menilai kenaikan PPh Pasal 22 hingga di level 7,5%-10% akan berdampak pada lesunya bisnis jual-beli produk impor.
"PPh 22 akan membebani cashflow perusahaan, kalau cashflownya kuat ya bisa bertahan. Namun kalau PPh 22 sudah di level 7,5% hingga 10% sudaj dianggap kurang layak (feasible) untuk dikerjakan bisnisnya," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (27/8/2018).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno menyebutkan setidaknya terdapat empat jenis barang konsumsi yang impornya bisa dikendalikan. "Makanan dan minuman mamin, elektronika, mobil CBU, dan kosmetik. Ini semua bisa dikendalikan," ujarnya
Mengutip data Kementerian Perdagangan, Selasa (28/8/2018), pada Januari-Juni 2018, impor barang konsumsi tercatat US$ 8,23 miliar atau naik cukup signifikan 21,86% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$ 6,76 miliar.
Dari nilai tersebut, impor terbesar disumbang oleh produk makanan dan minuman untuk rumah tangga (food and beverages mainly for household) yang diproses yakni mencapai US$ 1,95 miliar atau naik 47,22%.
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI), Adhi S Lukman, mengatakan impor beberapa produk pangan olahan seharusnya bisa dikendalikan karena sudah bisa diproduksi dalam negeri.
"Saya kira produk pangan olahan banyak yang sudah diproduksi di Indonesia, seperti candy (permen), snack biskuit, minuman juice, nata de coco, kopi, mie, dan lain lain," paparnya.
(ray/ray) Next Article Virus Corona Bikin Impor dari China Anjlok di Februari 2020
PPh tersebut adalah PPh Pasal 22 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34 Tahun 2017. PPh ini terbagi menjadi beberapa level yaitu PPh 2,5%, 5%, 7,5% dan 10%.
Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasi PPh dari 900 barang konsumsi dan mengindentifikasi barang apa saja yang PPh-nya perlu dinaikan.
"PPh 22 akan membebani cashflow perusahaan, kalau cashflownya kuat ya bisa bertahan. Namun kalau PPh 22 sudah di level 7,5% hingga 10% sudaj dianggap kurang layak (feasible) untuk dikerjakan bisnisnya," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (27/8/2018).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno menyebutkan setidaknya terdapat empat jenis barang konsumsi yang impornya bisa dikendalikan. "Makanan dan minuman mamin, elektronika, mobil CBU, dan kosmetik. Ini semua bisa dikendalikan," ujarnya
Mengutip data Kementerian Perdagangan, Selasa (28/8/2018), pada Januari-Juni 2018, impor barang konsumsi tercatat US$ 8,23 miliar atau naik cukup signifikan 21,86% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$ 6,76 miliar.
Dari nilai tersebut, impor terbesar disumbang oleh produk makanan dan minuman untuk rumah tangga (food and beverages mainly for household) yang diproses yakni mencapai US$ 1,95 miliar atau naik 47,22%.
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI), Adhi S Lukman, mengatakan impor beberapa produk pangan olahan seharusnya bisa dikendalikan karena sudah bisa diproduksi dalam negeri.
"Saya kira produk pangan olahan banyak yang sudah diproduksi di Indonesia, seperti candy (permen), snack biskuit, minuman juice, nata de coco, kopi, mie, dan lain lain," paparnya.
(ray/ray) Next Article Virus Corona Bikin Impor dari China Anjlok di Februari 2020
Most Popular