Kesalnya Sri Mulyani saat Isu Utang Diungkit-ungkit Terus
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
28 August 2018 07:53
Isu utang kembali ramai dibicarakan setelah Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengritik utang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terus membengkak. Hal itu pun berujung pada saling adu argumen antara pemerintah, termasuk Sri Mulyani hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan anggota dewan.
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam ikut buka suara atas isu utang ini. Dia mengingatkan pemerintah akan beban bunga utang yang semakin bertambah. Menurut dia, dengan nilai tersebut dana APBN akan habis hanya untuk membayar bunga utang.
Dalam RAPBN 2019, tahun depan pembayaran bunga utang, baik berupa bunga utang dalam negeri maupun luar negeri pemerintah, naik dari proyeksi APBN 2018. Tertulis bahwa bunga utang dalam negeri naik 10,1% dari Rp 232 triliun menjadi Rp 255 triliun. Sementara bunga utang luar negeri naik 14,8% dari Rp 17,3 triliun menjadi Rp 19,9 triliun.
Dengan demikian, total bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah jika menggunakan tingkat bunga SPN 3 bulan 5,3% dan rata-rata nilai tukar Rp 14.400/US$ berjumlah Rp 275,4 triliun.
"Ini (APBN) sudah tidak sehat," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Senin (27/8/2018).
Dia melihat angka tersebut nilainya di atas batas wajar karena sudah menjadi pos belanja terbesar setelah belanja rutin.
"Lebih besar dari belanja modal, belanja sosial, dan belanja subsidi. Sementara proporsi pembayaran bunga terhadap total belanja negara pun makin meningkat," imbuhnya.
Lalu Ecky menyebut Indonesia nyaris masuk dalam jebakan utang (debt trap), sebab pemerintah harus berutang sekadar untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang sebelumnya. Hal itu dia sebut berdampak buruk, apalagi lebih banyak pemberi utang adalah investor asing. Sehingga mereka yang menerima pembayaran bunga utang tiap tahunnya.
Dalam kesempatan lain, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Scenaider Siahaan membantah pandangan Indonesia masuk dalam jebakan utang.
"Pendapat yang mengatakan kita terjebak itu tidak tepat," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Scenaider Siahaan, kepada CNBC Indonesia.
"Hanya pendapat retorika tanpa analisis yang memadai, mengingat semua beban kewajiban pokok dan bunga yang jatuh tempo saat ini sesuai rencana pengelolaan utang," jelasnya.
Scenaider menegaskan, pengelolaan utang pemerintah saat ini dan ke depan akan tetap diarahkan untuk menurunkan defisit keseimbangan primer secara terukur. Agar tidak menimbulkan shock yang tidak perlu bagi ekonomi Indonesia.
"Konsolidasi fiskal terutama utang konsisten akan memberikan dorongan yang kuat untuk ekonomi Indonesia," paparnya.
Sebagai informasi, keseimbangan primer yang masih mengalami defisit, menandakan bahwa pemerintah harus berutang lagi untuk membayar bunga utang jatuh tempo.
Dalam prognosis kas keuangan negara tahun ini, pemerintah diperkirakan tetap gali lubang tutup lubang yang menandakan pemerintah menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang.
Sebab, posisi keseimbangan primer ditetapkan sampai akhir tahun sebesar Rp 64,8 triliun. Namun, defisit anggaran akan tetap dijaga di level 2,12%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 2,19%. (prm)
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam ikut buka suara atas isu utang ini. Dia mengingatkan pemerintah akan beban bunga utang yang semakin bertambah. Menurut dia, dengan nilai tersebut dana APBN akan habis hanya untuk membayar bunga utang.
Dalam RAPBN 2019, tahun depan pembayaran bunga utang, baik berupa bunga utang dalam negeri maupun luar negeri pemerintah, naik dari proyeksi APBN 2018. Tertulis bahwa bunga utang dalam negeri naik 10,1% dari Rp 232 triliun menjadi Rp 255 triliun. Sementara bunga utang luar negeri naik 14,8% dari Rp 17,3 triliun menjadi Rp 19,9 triliun.
"Ini (APBN) sudah tidak sehat," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Senin (27/8/2018).
Dia melihat angka tersebut nilainya di atas batas wajar karena sudah menjadi pos belanja terbesar setelah belanja rutin.
"Lebih besar dari belanja modal, belanja sosial, dan belanja subsidi. Sementara proporsi pembayaran bunga terhadap total belanja negara pun makin meningkat," imbuhnya.
 Foto: Aristya Rahadian KrisabellaPembayaran Bunga Utang Zaman SBY dan Jokowi |
Dalam kesempatan lain, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Scenaider Siahaan membantah pandangan Indonesia masuk dalam jebakan utang.
"Pendapat yang mengatakan kita terjebak itu tidak tepat," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Scenaider Siahaan, kepada CNBC Indonesia.
"Hanya pendapat retorika tanpa analisis yang memadai, mengingat semua beban kewajiban pokok dan bunga yang jatuh tempo saat ini sesuai rencana pengelolaan utang," jelasnya.
Scenaider menegaskan, pengelolaan utang pemerintah saat ini dan ke depan akan tetap diarahkan untuk menurunkan defisit keseimbangan primer secara terukur. Agar tidak menimbulkan shock yang tidak perlu bagi ekonomi Indonesia.
"Konsolidasi fiskal terutama utang konsisten akan memberikan dorongan yang kuat untuk ekonomi Indonesia," paparnya.
Sebagai informasi, keseimbangan primer yang masih mengalami defisit, menandakan bahwa pemerintah harus berutang lagi untuk membayar bunga utang jatuh tempo.
Dalam prognosis kas keuangan negara tahun ini, pemerintah diperkirakan tetap gali lubang tutup lubang yang menandakan pemerintah menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang.
Sebab, posisi keseimbangan primer ditetapkan sampai akhir tahun sebesar Rp 64,8 triliun. Namun, defisit anggaran akan tetap dijaga di level 2,12%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 2,19%. (prm)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular