Utang Pemerintah Naik 14%, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
18 July 2018 08:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan memproyeksikan keseimbangan primer pada akhir tahun akan berada pada posisi negatif, tepatnya Rp 64,8 triliun.
Sementara itu, target yang tertuang dalam APBN 2018 keseimbangan primer berada di angka negatif Rp 87,3 triliun. Adapun pada semester I-2018, posisi keseimbangan primer sebenarnya sudah mencatatkan surplus sebesar Rp 10 triliun.
Proyeksi itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung parlemen, Selasa (17/7/2018).
"Outlook hingga akhir tahun, keseimbangan primer kita masih negatif namun lebih rendah dari UU [Undang-Undang] APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]," kata Sri Mulyani.
Keseimbangan primer adalah selisih antara penerimaan dikurangi belanja yang tidak termasuk pembayaran utang. Jika masih mengalami defisit, maka pemerintah harus berutang untuk membayar utang yang jatuh tempo.
Sri Mulyani memproyeksi keseimbangan primer semester II-2018 negatif Rp 74,9 triliun. "Secara keseluruhan, defisit anggaran hingga akhir tahun mencapai 2,12%," ujarnya.
Masih terkait utang, utang pemerintah pusat sampai dengan akhir semester I-2018 mencapai Rp 4.227,78 triliun. Jumlah itu meningkat hingga 14,06% dibandingkan semester I-2017.
Dengan jumlah PDB pada bulan yang sama, disebut rasio utang Pemerintah per akhir Juni tetap terjaga di bawah 30% atau sebesar 29,79%. Jumlah tersebut dinilai masih jauh di bawah batas 60% terhadap PDB sebagaimana ketentuan UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.
Sri Mulyani juga menegaskan porsi pembiayaan utang Surat Berharga Negara (SBN) terus mengalami penurunan selama empat tahun terakhir. Semester I-2018, tercatat penerbitan SBN neto semester I-2018 mencapai Rp 192,6 triliun atau 46,46% dari APBN 2018.
Sementara itu, realisasi pembiayaan utang pada semester I tahun 2018 telah mencapai Rp 176 triliun atau sebesar 44,09% dari target APBN tahun 2018.
"Kami akan jaga antara tambahan utang dan fungsi APBN kita dalam menjaga ekonomi," katanya.
Sepanjang semester I-2018 pula, penerimaan pajak negara tanpa memperhitungkan uang tebusan tax amnesty mengalami peningkatan 13,99%, yaitu Rp 581,54 triliun atau baru menyentuh 40,84% dari target dalam APBN.
Sementara itu, pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melonjak hingga 21,02% menjadi Rp 176,8 triliun. Sumber PNBP paling utama adalah dari sektor migas yang ditopang kenaikan harga minyak dunia, yakni sebesar Rp 58,7 triliun atau naik 47,95%. Jumlah tersebut mencapai 98,6% dari target sepanjang tahun.
"Kita tahu penerimaan sangat dinamis. Perubahan ICP (Indonesia Crude Price) itu, tadi disampaikan Menteri Keuangan, memberikan windfall profit (lonjakan keuntungan) di penerimaan negara," kata Direktur Jenderal Anggaran Askolani, Selasa (17/7/2018).
Di sisi lain, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah subsidi atas solar menjad Rp 2.000 per liter. Askolani mengatakan dengan tidak adanya APBN-P 2018, hal itu tetap bisa dilakukan sebab dalam UU APBN hal tersebut diperbolehkan.
"Sesuai UU, subsidi energi basisnya relaksasi," ujar dia.
Diketahui, sepanjang semester I-2018 realisasi ICP periode bulan Desember 2017 hingga Juni 2018 berkisar di angka US$65,76 per barel. Sementara itu, dalam asumsi harga minyak dalam APBN 2018 hanya US$ 48 per barel. Angka tersebut juga meningkat dibanding realisasi ICP bulan Desember 2016 hingga Juni 2017, yaitu US$49,21/barel, atau periode bulan Januari hingga Juni 2017, yaitu US$ 48,90/barel.
Berdasarkan data prognosis APBN 2018, total subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sampai akhir 2018 diproyeksikan mencapai Rp 163,4 triliun atau 173% dari alokasi yang ditetapkan dalam kas negara. Proyeksi lonjakan tersebut utamanya dilakukan untuk menjaga arus kas keuangan penyalur subsidi energi seperti PT Pertamina (Persero) maupun PT PLN (Persero).
(prm) Next Article Bengkak Rp 1.809 T, Ini Perjalanan Utang Pemerintah Jokowi
Sementara itu, target yang tertuang dalam APBN 2018 keseimbangan primer berada di angka negatif Rp 87,3 triliun. Adapun pada semester I-2018, posisi keseimbangan primer sebenarnya sudah mencatatkan surplus sebesar Rp 10 triliun.
Proyeksi itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung parlemen, Selasa (17/7/2018).
Keseimbangan primer adalah selisih antara penerimaan dikurangi belanja yang tidak termasuk pembayaran utang. Jika masih mengalami defisit, maka pemerintah harus berutang untuk membayar utang yang jatuh tempo.
Sri Mulyani memproyeksi keseimbangan primer semester II-2018 negatif Rp 74,9 triliun. "Secara keseluruhan, defisit anggaran hingga akhir tahun mencapai 2,12%," ujarnya.
Masih terkait utang, utang pemerintah pusat sampai dengan akhir semester I-2018 mencapai Rp 4.227,78 triliun. Jumlah itu meningkat hingga 14,06% dibandingkan semester I-2017.
Dengan jumlah PDB pada bulan yang sama, disebut rasio utang Pemerintah per akhir Juni tetap terjaga di bawah 30% atau sebesar 29,79%. Jumlah tersebut dinilai masih jauh di bawah batas 60% terhadap PDB sebagaimana ketentuan UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.
Sri Mulyani juga menegaskan porsi pembiayaan utang Surat Berharga Negara (SBN) terus mengalami penurunan selama empat tahun terakhir. Semester I-2018, tercatat penerbitan SBN neto semester I-2018 mencapai Rp 192,6 triliun atau 46,46% dari APBN 2018.
Sementara itu, realisasi pembiayaan utang pada semester I tahun 2018 telah mencapai Rp 176 triliun atau sebesar 44,09% dari target APBN tahun 2018.
"Kami akan jaga antara tambahan utang dan fungsi APBN kita dalam menjaga ekonomi," katanya.
Sepanjang semester I-2018 pula, penerimaan pajak negara tanpa memperhitungkan uang tebusan tax amnesty mengalami peningkatan 13,99%, yaitu Rp 581,54 triliun atau baru menyentuh 40,84% dari target dalam APBN.
Sementara itu, pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melonjak hingga 21,02% menjadi Rp 176,8 triliun. Sumber PNBP paling utama adalah dari sektor migas yang ditopang kenaikan harga minyak dunia, yakni sebesar Rp 58,7 triliun atau naik 47,95%. Jumlah tersebut mencapai 98,6% dari target sepanjang tahun.
"Kita tahu penerimaan sangat dinamis. Perubahan ICP (Indonesia Crude Price) itu, tadi disampaikan Menteri Keuangan, memberikan windfall profit (lonjakan keuntungan) di penerimaan negara," kata Direktur Jenderal Anggaran Askolani, Selasa (17/7/2018).
Di sisi lain, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah subsidi atas solar menjad Rp 2.000 per liter. Askolani mengatakan dengan tidak adanya APBN-P 2018, hal itu tetap bisa dilakukan sebab dalam UU APBN hal tersebut diperbolehkan.
"Sesuai UU, subsidi energi basisnya relaksasi," ujar dia.
Diketahui, sepanjang semester I-2018 realisasi ICP periode bulan Desember 2017 hingga Juni 2018 berkisar di angka US$65,76 per barel. Sementara itu, dalam asumsi harga minyak dalam APBN 2018 hanya US$ 48 per barel. Angka tersebut juga meningkat dibanding realisasi ICP bulan Desember 2016 hingga Juni 2017, yaitu US$49,21/barel, atau periode bulan Januari hingga Juni 2017, yaitu US$ 48,90/barel.
Berdasarkan data prognosis APBN 2018, total subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sampai akhir 2018 diproyeksikan mencapai Rp 163,4 triliun atau 173% dari alokasi yang ditetapkan dalam kas negara. Proyeksi lonjakan tersebut utamanya dilakukan untuk menjaga arus kas keuangan penyalur subsidi energi seperti PT Pertamina (Persero) maupun PT PLN (Persero).
(prm) Next Article Bengkak Rp 1.809 T, Ini Perjalanan Utang Pemerintah Jokowi
Most Popular