Dear Ibu Sri Mulyani, Ketua MPR Tanggapi Lagi Soal Utang RI
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
23 August 2018 15:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua MPR Zulkifli Hasan kembali melontarkan kritik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kritikan ini merupakan lanjutan perdebatan antara kedua pihak selepas pidato Zulkifli dalam Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus lalu.
Dalam penjelasan via akun Twitter resmi @ZUL_Hasan, Zulkifli menjelaskan sumber data yang disampaikan dalam Sidang Tahunan juga berdasarkan Nota Keuangan 2018. Dalam dokumen Nota Keuangan tersebut, kami tidak melihat ada pembayaran pokok utang. "Dari mana angka Rp 396 T yang dimaksud Ibu Sri Mulyani?," tanya Zulkifli.
Menurut dia, dalam Nota Keuangan 2018 hanya ada pos pembayaran bunga utang sebesar Rp 238 triliun dan pembiayaan utang sebesar Rp 399 triliun. Tidak ada keterangan mengenai pembayaran pokok utang sebesar Rp 396 triliun seperti disampaikan Sri Mulyani.
"Anggaplah data Bu Sri Mulyani benar sebesar Rp 396 triliun. Maka bila ditambah pembayaran bunga utang Rp 238 triliun jumlahnya jadi Rp 634 triliun. Nilai Rp 634 triliun adalah total beban utang yang sebenarnya. Karena tak mungkin bayar utang hanya pokoknya, tapi pasti juga membayar bunganya," papar Zulkifli.
Kemudian Zulkifli membandingkan total beban utang Rp 634 triliun dengan anggaran kesehatan dan Dana Desa yang masing-masing Rp 111 triliun dan Rp 60 triliun. Itu artinya, anggaran untuk membayar utang 6 kali lipat lebih besar dari anggaran kesehatan. Anggaran membayar utang juga 10 kali lipat lebih besar dari Dana Desa
Lebih lanjut, Ketua Umum PAN itu mengatakan Sri Mulyani juga selalu mengungkit bahwa utang adalah warisan masa lalu, khususnya ketika saya menjabat Menteri Kehutanan periode Pak SBY. Zulkifli menilai Sri Mulyani lupa bahwa dia menjabag Menteri Keuangan di periode Presiden SBY.
"Saat itu saya sebagai Menteri Kehutanan jelas tak bisa mengambil kebijakan tentang utang. Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan jelas punya kewenangan memutuskan berapa banyak kita berutang dan berapa bunganya Kenapa sekarang salahkan periode sebelumnya?" kata Zulkifli.
Zulkifli lantas menjelaskan wewenangnya sebagai Ketua MPR. Ia menjelaskan, tugas konstitusional sebagai Ketua MPR untuk menyerap aspirasi rakyat dan menyampaikan pada pemerintah. Dengan demikian, anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat.
"Perlu dicatat bahwa dalam Sidang Tahunan 16 Agustus lalu, selain mengingatkan pemerintah, Saya juga sampaikan apresiasi pada Presiden Jokowi & Wapres JK yang saya dukung atas capaian-capaiannya. Kritik dan apresiasi adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi," ujar Zulkifli.
(miq/dru) Next Article Zulkifli Hasan, Sri Mulyani, dan Utang RI yang Diklaim Aman
Dalam penjelasan via akun Twitter resmi @ZUL_Hasan, Zulkifli menjelaskan sumber data yang disampaikan dalam Sidang Tahunan juga berdasarkan Nota Keuangan 2018. Dalam dokumen Nota Keuangan tersebut, kami tidak melihat ada pembayaran pokok utang. "Dari mana angka Rp 396 T yang dimaksud Ibu Sri Mulyani?," tanya Zulkifli.
Menurut dia, dalam Nota Keuangan 2018 hanya ada pos pembayaran bunga utang sebesar Rp 238 triliun dan pembiayaan utang sebesar Rp 399 triliun. Tidak ada keterangan mengenai pembayaran pokok utang sebesar Rp 396 triliun seperti disampaikan Sri Mulyani.
Kemudian Zulkifli membandingkan total beban utang Rp 634 triliun dengan anggaran kesehatan dan Dana Desa yang masing-masing Rp 111 triliun dan Rp 60 triliun. Itu artinya, anggaran untuk membayar utang 6 kali lipat lebih besar dari anggaran kesehatan. Anggaran membayar utang juga 10 kali lipat lebih besar dari Dana Desa
"Saat itu saya sebagai Menteri Kehutanan jelas tak bisa mengambil kebijakan tentang utang. Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan jelas punya kewenangan memutuskan berapa banyak kita berutang dan berapa bunganya Kenapa sekarang salahkan periode sebelumnya?" kata Zulkifli.
Zulkifli lantas menjelaskan wewenangnya sebagai Ketua MPR. Ia menjelaskan, tugas konstitusional sebagai Ketua MPR untuk menyerap aspirasi rakyat dan menyampaikan pada pemerintah. Dengan demikian, anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat.
"Perlu dicatat bahwa dalam Sidang Tahunan 16 Agustus lalu, selain mengingatkan pemerintah, Saya juga sampaikan apresiasi pada Presiden Jokowi & Wapres JK yang saya dukung atas capaian-capaiannya. Kritik dan apresiasi adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi," ujar Zulkifli.
(miq/dru) Next Article Zulkifli Hasan, Sri Mulyani, dan Utang RI yang Diklaim Aman
Most Popular