Ketua MPR: Sistem Seperti GBHN Diperlukan
Donald Banjarnahor, CNBC Indonesia
16 August 2019 09:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana mengenai sistem Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mencuat di sidang tahunan MPR 2019. Ketua MPR Zulkifili Hasan menyatakan rekomendasi MPR periode ini ke MPR periode selanjutnya tentang perlunya sistem seperti Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan, Tugas melakukan penataan sistem ketatanegaraan, juga telah dilakukan MPR melalui Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR," kata Zulkifili dalam bagian akhir pidatonya.
Hal itu disampaikan sidang forum sidang tahunan MPR, di kompleks parlemen, seperti dikutip dari detikcom, Jumat (16/8/2019).
"Melalui serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan berbagai kalangan, termasuk para pakar/akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat, telah dihasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2019 - 2024.
Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama lanjut Zulkifili, adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Melalui perubahan terbatas terhadap UUD 1945," kata Zulkifili.
Alasan utama perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN mengingat negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
"Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat. Haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tutur Zulkifli.
(dob/dob) Next Article Sah! Pimpinan MPR 2019 - 2024 Jadi 10 Orang
"Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan, Tugas melakukan penataan sistem ketatanegaraan, juga telah dilakukan MPR melalui Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR," kata Zulkifili dalam bagian akhir pidatonya.
Hal itu disampaikan sidang forum sidang tahunan MPR, di kompleks parlemen, seperti dikutip dari detikcom, Jumat (16/8/2019).
"Melalui serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan berbagai kalangan, termasuk para pakar/akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat, telah dihasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2019 - 2024.
Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama lanjut Zulkifili, adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Melalui perubahan terbatas terhadap UUD 1945," kata Zulkifili.
Alasan utama perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN mengingat negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
"Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat. Haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tutur Zulkifli.
(dob/dob) Next Article Sah! Pimpinan MPR 2019 - 2024 Jadi 10 Orang
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular