Jokowi Pamer Laporan Keuangan Cetak Hat-trick Opini WTP BPK
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
16 August 2019 09:19
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memamerkan capain pemerintah selama pemerintahan Jokowi-JK yang diklaim terus mengalami perbaikan. Salah satunya dalam pengelolaan anggaran negara yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga (K/L).
Jokowi mengatakan, tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan harus diwujudkan. Selain itu, tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan.
Menurut kepala negara, tata kelola yang baik ini bisa dilihat dari laporan keuangan pemerintah pusat yang memperolah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini WTP. Pemerintah daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47% di tahun 2014 menjadi 78% di tahun 2018," ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Ruang Sidang MPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Menurut dia, BPK telah melakukan tugas dengan baik dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan kinerja dan kepatuhan KL yang dilakukan BPK ini bahkan berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun.
"BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Selain itu, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama," jelasnya.
Jokowi juga memuji kinerja BPK yang aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional. Di mana, BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency sejak 2016 sampai 2021.
"Pemeriksa BPK juga terpilih menjadi eksternal independen pada International Anti-Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan se-dunia," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Banyak Menteri Dapat Rapor Bagus, Jokowi: Itu Bukan Prestasi!
Jokowi mengatakan, tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan harus diwujudkan. Selain itu, tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan.
Menurut kepala negara, tata kelola yang baik ini bisa dilihat dari laporan keuangan pemerintah pusat yang memperolah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut dia, BPK telah melakukan tugas dengan baik dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan kinerja dan kepatuhan KL yang dilakukan BPK ini bahkan berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun.
"BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Selain itu, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama," jelasnya.
Jokowi juga memuji kinerja BPK yang aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional. Di mana, BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency sejak 2016 sampai 2021.
"Pemeriksa BPK juga terpilih menjadi eksternal independen pada International Anti-Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan se-dunia," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Banyak Menteri Dapat Rapor Bagus, Jokowi: Itu Bukan Prestasi!
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular