Proyek Kilang Cilacap Masih Digantung Saudi Aramco
Lidya Kembaren, CNBC Indonesia
21 August 2018 20:39
Jakarta, CNBC Indonesia- Proyek revitalisasi kilang Cilacap masih belum ada kejelasan, baik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero) kini masih sama-sama menunggu jawaban dari Saudi Aramco untuk investasi di kilang terbesar yang ada di Indonesia saat ini.
Saudi Aramco menjanjikan bersedia investasi hingga US$ 6 miliar atau setara Rp 87 triliun. Tapi tentu saja dengan syarat harus mendapat berbagai insentif dari pemerintah, mulai dari tax holiday , lahan, dan penyerahan aset ke anak perusahaan nantinya.
Tak kunjung dapat kepastian, Pertamina bahkan sempat berencana memutuskan kerjasama dengan Saudi Aramco. Apalagi untuk insentif-insentif yang diminta, Pertamina harus menunggu juga jawaban dari Kementerian Keuangan hingga Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Sudah dijawab OK, dapat masih masuk. Memang kita perlu yang namanya kilang supaya mengurangi impor BBM melulu. Sebelumnya itu, kemudian kita bisa kembangkan petrokimia untuk produk-produk hulu. Jadi kami anggap ini proyek bersama," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dijumpai usai rapat terkait kilang ini di kantornya, Selasa (21/8/2018).
Meski sudah menyanggupi, kini gantian pemerintah yang menagih ke Saudi Aramco. Jika semua fasilitas diberikan, kapan Saudi Aramco bakal masuk investasinya. "Kami minta jawaban kesiapannya kapan. Setelah kami kirim jawaban mengenai fasilitas pajak itu, mereka sudah positif," kata Darmin.
Tapi, lanjutnya, sampai sekarang Saudi Aramco belum memberikan jawaban lagi.
Berbagai aturan juga sudah disiapkan pemerintah untuk memperlancar permintaan Saudi Aramco. Misalnya dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 35/PMK.010/2018 yang diterbitkan Maret lalu untuk tax holiday, dan untuk penyerahan aset atau spin off dengan surat persetujuan dari Menteri BUMN Rini Soemarno yang diteken Juni lalu.
Sementara untuk spin off, Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) mengatakan masih perlu dukungan aturan dari pemerintah berupa peraturan menteri keuangan dan juga revisi Perpres. "Mengenai kilang untuk Cilacap, ada beberapa hal yang perlu support dari pemerintah. Ada Peraturan Menteri Keuangan untuk spin off, kemudian ada revisi Perpres," kata Nicke, ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (21/8/2018).
(gus/gus) Next Article Pertamina: Tanpa Mitra, Bangun Kilang Cilacap Itu Berat
Saudi Aramco menjanjikan bersedia investasi hingga US$ 6 miliar atau setara Rp 87 triliun. Tapi tentu saja dengan syarat harus mendapat berbagai insentif dari pemerintah, mulai dari tax holiday , lahan, dan penyerahan aset ke anak perusahaan nantinya.
"Sudah dijawab OK, dapat masih masuk. Memang kita perlu yang namanya kilang supaya mengurangi impor BBM melulu. Sebelumnya itu, kemudian kita bisa kembangkan petrokimia untuk produk-produk hulu. Jadi kami anggap ini proyek bersama," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dijumpai usai rapat terkait kilang ini di kantornya, Selasa (21/8/2018).
Meski sudah menyanggupi, kini gantian pemerintah yang menagih ke Saudi Aramco. Jika semua fasilitas diberikan, kapan Saudi Aramco bakal masuk investasinya. "Kami minta jawaban kesiapannya kapan. Setelah kami kirim jawaban mengenai fasilitas pajak itu, mereka sudah positif," kata Darmin.
Tapi, lanjutnya, sampai sekarang Saudi Aramco belum memberikan jawaban lagi.
Berbagai aturan juga sudah disiapkan pemerintah untuk memperlancar permintaan Saudi Aramco. Misalnya dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 35/PMK.010/2018 yang diterbitkan Maret lalu untuk tax holiday, dan untuk penyerahan aset atau spin off dengan surat persetujuan dari Menteri BUMN Rini Soemarno yang diteken Juni lalu.
Sementara untuk spin off, Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) mengatakan masih perlu dukungan aturan dari pemerintah berupa peraturan menteri keuangan dan juga revisi Perpres. "Mengenai kilang untuk Cilacap, ada beberapa hal yang perlu support dari pemerintah. Ada Peraturan Menteri Keuangan untuk spin off, kemudian ada revisi Perpres," kata Nicke, ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (21/8/2018).
(gus/gus) Next Article Pertamina: Tanpa Mitra, Bangun Kilang Cilacap Itu Berat
Most Popular