Impor Dibatasi, Sejumlah Proyek Listrik Bakal Ditunda
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
21 August 2018 14:01
Jakarta, CNBC Indonesia- Proyek 35 ribu megawatt kembali menjadi sorotan dengan adanya rencana pembatasan impor oleh pemerintah.
Kemungkinan akan ada penundaan proyek listrik yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028."Kita mikirnya di kelistrikan, makanya kita mau lihat, teman-teman Kementerian Keuangan juga sudah kami sampaikan, bagaimana kebijakan mengurangi impor, mungkin dari perpajakan, fiskalnya," jelas Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo di kawasan Kebayoran Lama, Selasa (21/8/2018).
Namun Wahyu menegaskan, tidak akan ada proyek yang batal. Hanya akan ada rescheduling atau penundaan atas proyek pembangunan pembangkit listrik.
"Kami juga akan kaji daerah mana yang sudah kelebihan pasokan listrik (over supply), mau tidak mau kita rescheduling, tapi tidak batal," tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melihat dari beberapa aspek lain seperti pendanaan proyek. Di mana proyek pembangunan PLTU mulai sulit mendapat pinjaman karena isu lingkungan.
Wahyu tak merinci pembangkit apa saja yang telah masuk daftar untuk ditunda. Namun dia menyebut, seluruh proyek kelistrikan memang tergolong tinggi melakukan impor.
"Proyek listrik dalam PSN itu semua masuk sebagai satu, proyek 35 ribu MW. Kalau yang lain kan masuk 223 proyek [berbeda], namun listrik ini yang akan dilihat," tuturnya.
Pada tahun ini, Kementerian ESDM juga telah melakukan penundaan atas berbagai proyek pembangkit. Penundaan itu dilakukan lebih pada alasan kebutuhan listrik yang tidak sesuai perkiraan sebelumnya.
Sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N Sommeng mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait proyek 35 ribu MW menyusul adanya arahan Presiden Joko Widodo untuk membatasi impor barang-barang pengadaan.
Evaluasi, lanjut Andy, akan dilakukan pada proyek pembangkit listrik yang masih dalam tahap perencanaan. Selain itu juga proyek pembangkit yang belum jelas pendanaannya atau belum financial close (FC).
"Kami sedang mengevaluasi karena kan sudah ada yang commercial operation date (COD). Paling yang bakal tertunda sekitar 3-4% (dari proyek 35 ribu MW) yang masih dalam perencaan. Kalau perencanaan kan baru direncanakan, belum tahu dananya dari mana," tutur Andy kepada media ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
Lebih lanjut, Andy mengatakan, yang dievaluasi termasuk Independent Power Producer (IPP) dengan alokasi 25 ribu Megawatt dan PLN 10 ribu MW."Nanti kami mau evaluasi sampai per Agustus ini, siapa aja yang belum Finansial Close," imbuhnya.
Andy pun memastikan, evaluasi ini tidak akan mengganggu pasokan listrik, rasio elektrifikasi nasional pun masih naik terus.

(gus) Next Article PLN: Proyek 35 Ribu MW Capai 48%
Kemungkinan akan ada penundaan proyek listrik yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028."Kita mikirnya di kelistrikan, makanya kita mau lihat, teman-teman Kementerian Keuangan juga sudah kami sampaikan, bagaimana kebijakan mengurangi impor, mungkin dari perpajakan, fiskalnya," jelas Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo di kawasan Kebayoran Lama, Selasa (21/8/2018).
Selain itu, pihaknya juga akan melihat dari beberapa aspek lain seperti pendanaan proyek. Di mana proyek pembangunan PLTU mulai sulit mendapat pinjaman karena isu lingkungan.
Wahyu tak merinci pembangkit apa saja yang telah masuk daftar untuk ditunda. Namun dia menyebut, seluruh proyek kelistrikan memang tergolong tinggi melakukan impor.
"Proyek listrik dalam PSN itu semua masuk sebagai satu, proyek 35 ribu MW. Kalau yang lain kan masuk 223 proyek [berbeda], namun listrik ini yang akan dilihat," tuturnya.
Pada tahun ini, Kementerian ESDM juga telah melakukan penundaan atas berbagai proyek pembangkit. Penundaan itu dilakukan lebih pada alasan kebutuhan listrik yang tidak sesuai perkiraan sebelumnya.
Sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N Sommeng mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait proyek 35 ribu MW menyusul adanya arahan Presiden Joko Widodo untuk membatasi impor barang-barang pengadaan.
Evaluasi, lanjut Andy, akan dilakukan pada proyek pembangkit listrik yang masih dalam tahap perencanaan. Selain itu juga proyek pembangkit yang belum jelas pendanaannya atau belum financial close (FC).
"Kami sedang mengevaluasi karena kan sudah ada yang commercial operation date (COD). Paling yang bakal tertunda sekitar 3-4% (dari proyek 35 ribu MW) yang masih dalam perencaan. Kalau perencanaan kan baru direncanakan, belum tahu dananya dari mana," tutur Andy kepada media ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
Lebih lanjut, Andy mengatakan, yang dievaluasi termasuk Independent Power Producer (IPP) dengan alokasi 25 ribu Megawatt dan PLN 10 ribu MW."Nanti kami mau evaluasi sampai per Agustus ini, siapa aja yang belum Finansial Close," imbuhnya.
Andy pun memastikan, evaluasi ini tidak akan mengganggu pasokan listrik, rasio elektrifikasi nasional pun masih naik terus.

(gus) Next Article PLN: Proyek 35 Ribu MW Capai 48%
Most Popular