Wood Mackenzie: Hati-Hati Larang Impor Barang Investasi Migas
Raditya Hanung, CNBC Indonesia
15 August 2018 20:20
Jakarta, CNBC Indonesia- Untuk selamatkan rupiah dan devisa negara, Presiden Joko Widodo menginstruksikan sejumlah langkah ke sektor energi. Salah satunya adalah penahanan impor barang-barang modal untuk proyek kelistrikan dan migas.
Permintaan ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, kemarin. "Peningkatan TKDN terutama untuk BUMN besar yang menggunakan komponen impor ini agar diperhatikan, dan pengendalian impor saya kira harus betul-betul kita cermati sehingga impor barang yang sangat penting dan tidak penting," kata Jokowi.
Kebetulan BUMN besar yang diundang rapat kemarin adalah PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).
Terhadap kebijakan ini, Direktur Riset Wood Mackenzie Andrew Harwood pun memberikan pandangannya. Ia menilai dari sisi bisnis hulu migas, menghentikan impor barang investasi di proyek-proyek migas Pertamina justru bisa berdampak negatif terhadap produksi minyak perusahaan.
"Melarang impor peralatan yang dibutuhkan untuk lapangan minyak justru bisa memicu penurunan pasokan minyak nasional, dan dampaknya justru akan meningkatkan kebutuhan impor minyak," kata Andrew kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/8/2018).
Ini menjadi semakin riskan buat devisa RI, apalagi di tengah harga minyak yang terus merangkak.
Terkait kebijakan Jokowi agar seluruh lifting migas RI dibeli Pertamina, menurutnya tidak akan berdampak signifikan kepada kontraktor-kontraktor asing karena memang Pertamina diwajibkan untuk membeli dengan harga pasar.
Sebab, kata dia, KKKS seperti Chevron dan Exxon biasanya memiliki trading arm mereka sendiri, yang membeli bagian minyak mentah hulu mereka dan mencoba untuk membuat margin.
"Pemain yang lebih kecil seperti Medco kemungkinan besar akan menandatangani perjanjian off-take mentah jangka panjang dengan perusahaan perdagangan independen. Namun, harus menjual ke pembeli tunggal menimbulkan pertanyaan seputar seberapa "adil" harga yang akan diterima produsen hulu," ujar Andrew melalui keterangan resminya.
(gus/gus) Next Article Ini Tantangan Pertamina untuk Kelola Blok Rokan
Permintaan ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, kemarin. "Peningkatan TKDN terutama untuk BUMN besar yang menggunakan komponen impor ini agar diperhatikan, dan pengendalian impor saya kira harus betul-betul kita cermati sehingga impor barang yang sangat penting dan tidak penting," kata Jokowi.
Terhadap kebijakan ini, Direktur Riset Wood Mackenzie Andrew Harwood pun memberikan pandangannya. Ia menilai dari sisi bisnis hulu migas, menghentikan impor barang investasi di proyek-proyek migas Pertamina justru bisa berdampak negatif terhadap produksi minyak perusahaan.
"Melarang impor peralatan yang dibutuhkan untuk lapangan minyak justru bisa memicu penurunan pasokan minyak nasional, dan dampaknya justru akan meningkatkan kebutuhan impor minyak," kata Andrew kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/8/2018).
Ini menjadi semakin riskan buat devisa RI, apalagi di tengah harga minyak yang terus merangkak.
Terkait kebijakan Jokowi agar seluruh lifting migas RI dibeli Pertamina, menurutnya tidak akan berdampak signifikan kepada kontraktor-kontraktor asing karena memang Pertamina diwajibkan untuk membeli dengan harga pasar.
Sebab, kata dia, KKKS seperti Chevron dan Exxon biasanya memiliki trading arm mereka sendiri, yang membeli bagian minyak mentah hulu mereka dan mencoba untuk membuat margin.
"Pemain yang lebih kecil seperti Medco kemungkinan besar akan menandatangani perjanjian off-take mentah jangka panjang dengan perusahaan perdagangan independen. Namun, harus menjual ke pembeli tunggal menimbulkan pertanyaan seputar seberapa "adil" harga yang akan diterima produsen hulu," ujar Andrew melalui keterangan resminya.
(gus/gus) Next Article Ini Tantangan Pertamina untuk Kelola Blok Rokan
Most Popular