Pengusaha Sampaikan 5 Poin ke Jokowi Agar Ekspor RI Naik
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
27 July 2018 17:47
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, Kamis (26/7/2018), mengumpulkan puluhan pengusaha kelas kakap di negeri ini.
Jokowi menyampaikan agar ekspor lebih digenjot agar defisit transaksi berjalan berkurang sehingga rupiah tidak terus melemah.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengungkapkan ada lima poin yang disampaikan para pengusaha ke Jokowi dalam pertemuan kemarin di Istana Bogor itu.
Poin-poin tersebut adalah:
1. Bagaimana caranya meningkatkan akses pasar ke negara lain, baik penambahan jumlah tujuan ekspor baru (pasar nontradisional) mau pun penetrasi pasar ke negara-negara tujuan ekspor yang sudah ada
2. Daya saing dari produk itu sendiri. Pengusaha menggarisbawahi segala macam perizinan dan regulasi yang prosesnya masih panjang dan belum efektif supaya segera bisa dipercepat karena itu berkaitan dengan tambahan biaya logistik dan biaya-biaya lainnya.
3. Strategi promosi produk Indonesia supaya dapat lebih agresif dalam membuka pasar-pasar baru, seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah.
4. Mayoritas produk ekspor industri manufaktur Indonesia masih berbahan baku impor. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan bahan baku.
5. Pemerintah perlu mengkaji insentif fiskal seperti apa yang dapat dimanfaatkan segera oleh eksportir untuk mempermudah dan meningkatkan nilai dan volume ekspornya.
Shinta Kamdani menekankan pemerintah harus bisa memberikan insentif fiskal seperti PPN atau PPh.
"Kalau kita lihat, insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday kan hubungannya lebih banyak ke investasi, penanaman modal utk membuat perusahaan. Tapi yang kita butuhkan adalah yang segera, fasilitas pajak yang bisa dimanfaatkan langsung oleh eksportir, baik itu terkait PPn ataupun PPh. Nah ini sedang dievaluasi apa persisnya yang dibutuhkan," jelasnya.
Menurut Shinta, jumlah perusahaan penyedia jasa ekspor cukup besar dan banyak yang belum mendapatkan fasilitas pajak.
"Selain itu, suku bunga. Selama ini kalau dari segi perbankan, suku bunga untuk eksportir juga masih cukup tinggi. Apakah bisa mendapatkan keringanan suku bunga? Nah itu contoh insentif-insentif yang diharapkan," ungkap Shinta.
Terkait pengembalian dana hasil ekspor (DHE), Shinta mengaku mekanismenya tidak mudah karena banyak eksportir menggunakan jasa perbankan di luar negeri sehingga mereka harus menempatkan sejumlah dana di bank-bank tersebut.
"Bagaimana caranya dapat insentif supaya bisa bawa uangnya kembali ke dalam negeri? Ini saya rasa perlu analisis lebih lanjut, paling tidak ada kemauan dari pemerintah memberikan insentif tapi apa persisnya, masih perlu analisis lebih jauh," pungkasnya.
(ray/ray) Next Article Virus Corona Bikin Impor dari China Anjlok di Februari 2020
Jokowi menyampaikan agar ekspor lebih digenjot agar defisit transaksi berjalan berkurang sehingga rupiah tidak terus melemah.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengungkapkan ada lima poin yang disampaikan para pengusaha ke Jokowi dalam pertemuan kemarin di Istana Bogor itu.
1. Bagaimana caranya meningkatkan akses pasar ke negara lain, baik penambahan jumlah tujuan ekspor baru (pasar nontradisional) mau pun penetrasi pasar ke negara-negara tujuan ekspor yang sudah ada
2. Daya saing dari produk itu sendiri. Pengusaha menggarisbawahi segala macam perizinan dan regulasi yang prosesnya masih panjang dan belum efektif supaya segera bisa dipercepat karena itu berkaitan dengan tambahan biaya logistik dan biaya-biaya lainnya.
3. Strategi promosi produk Indonesia supaya dapat lebih agresif dalam membuka pasar-pasar baru, seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah.
4. Mayoritas produk ekspor industri manufaktur Indonesia masih berbahan baku impor. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan bahan baku.
5. Pemerintah perlu mengkaji insentif fiskal seperti apa yang dapat dimanfaatkan segera oleh eksportir untuk mempermudah dan meningkatkan nilai dan volume ekspornya.
Shinta Kamdani menekankan pemerintah harus bisa memberikan insentif fiskal seperti PPN atau PPh.
"Kalau kita lihat, insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday kan hubungannya lebih banyak ke investasi, penanaman modal utk membuat perusahaan. Tapi yang kita butuhkan adalah yang segera, fasilitas pajak yang bisa dimanfaatkan langsung oleh eksportir, baik itu terkait PPn ataupun PPh. Nah ini sedang dievaluasi apa persisnya yang dibutuhkan," jelasnya.
Menurut Shinta, jumlah perusahaan penyedia jasa ekspor cukup besar dan banyak yang belum mendapatkan fasilitas pajak.
"Selain itu, suku bunga. Selama ini kalau dari segi perbankan, suku bunga untuk eksportir juga masih cukup tinggi. Apakah bisa mendapatkan keringanan suku bunga? Nah itu contoh insentif-insentif yang diharapkan," ungkap Shinta.
Terkait pengembalian dana hasil ekspor (DHE), Shinta mengaku mekanismenya tidak mudah karena banyak eksportir menggunakan jasa perbankan di luar negeri sehingga mereka harus menempatkan sejumlah dana di bank-bank tersebut.
"Bagaimana caranya dapat insentif supaya bisa bawa uangnya kembali ke dalam negeri? Ini saya rasa perlu analisis lebih lanjut, paling tidak ada kemauan dari pemerintah memberikan insentif tapi apa persisnya, masih perlu analisis lebih jauh," pungkasnya.
(ray/ray) Next Article Virus Corona Bikin Impor dari China Anjlok di Februari 2020
Most Popular