Ketika Visa dan MasterCard Jadi Awal Trump Murka ke RI

Biaya Transaksi	Mandiri	BCA	BRI	BNI
Tarif tarik tunai ATM Link/ATM Bersama/Prima	7500	7500	7500	7500
Transfer Antar Bank Via Jaringan Link/ATM Bersama/Prima	5000	6500	6500	6500
Pembayaran Tagihan PLN	3500	2500	3500	3000
Pembayaran Kartu Kredit Bank Lain	7500	gratis	7500	7500
Pembayaran tagihan Gas	2500	2500	-	-
Pembayaran PBB	-	2000	-	-

Dengan adanya GPN, segala biaya-biaya yang ada dapat ditekan (efisien) dibandingkan sebelumnya karena antar masing masing bank penyedia merchant akan saling terkoneksi.

Misalnya ketika tarik tunai, jika biasanya nasabah yang mengambil uang di ATM yang berbeda dengan kartu yang dimiliknya akan dikenakan biaya sekitar Rp 6.000-Rp 7.500. Namun, dengan kehadiran GPN, biaya tersebut dapat lebih murah.

Sementara jika ditinjau dari penggunaan merchant asing seperti Visa dan MasterCard, dimana hal yang disorot soal aliran dana yang berasal dari transaksi nasabah, melalui GPN setiap transasksi yang menggunakan merchant tersebut akan settle dalam negeri sehingga pemerintah dapat lebih mudah memantau potensi pajak yang bisa didapat.

Melihat berbagai kelebihan yang ditawarkan kebijakan GPN, maka hal ini seperti sudah menjadi kebutuhan agar masyarakat juga tidak terbebani dengan biaya-biaya yang terlalu tinggi akibat tidak teintegrasinya antar merchant/ATM yang ada.

Namun, hal lain yang perlu diperhatikan kesiapan infrastruktur. Mengingat GPN baru diluncurkan tahun lalu, maka BI perlu mendorong bank-bank untuk menyiapkan infrastruktur yang ada agar kebijakan ini berjalan dengan lancer.

Salah satu terobosan yang dilakukan dengan pemasangan logo pin garuda di setiap kartu yang terbit. Ini menandakan bahwa kartu tersebut telah terkoneksi serta mendapatkan keuntungan dari penerapan kebijakan GPN.

(NEXT)

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bercerita, usai mengadakan rakor soal GPN beberapa waktu lalu. Dari situ terungkap, karena GPN, program nasional tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah komando Presiden Donald Trump mengkaji ulang produk-produk ekspor Indonesia ke negara itu yang masuk GSP atau generalized system of preferences.

GSP adalah fasilitas atau hak istimewa yang diberikan kepada produk-produk ekspor dari seluruh negara ke AS dan sudah diterapkan sejak 1974. Setidaknya ada 112 negara merdeka dan 17 teritori yang mendapatkan hak istimewa dengan jumlah produk yang diberikan sekitar 5.000-an.

Evaluasi Pemerintah AS terhadap Indonesia terkait hambatan di sektor asuransi, GPN, data processing center, serta intelectual property right.

"Untuk mengevaluasi mereka punya daftar permintaan kita kok dihambat-hambat di Indonesia. Ada yang mengenai asuransi, national payment gateway (Gerbang Pembayaran Nasional/GPN), ada mengenai data processing center, ada mengenai intelectual property rights, pertanian, nah tadi itu kita membahas 3 yang pertama itu untuk merumuskan kita tawarannya apa," kata Darmin

Menurut Darmin pemerintah telah menyiapkan jurus menghadapi warning perang dagang AS karena merasa dihambat proses bisnis industri dari negara adidaya di Indonesia, cuma Darmin enggan mengungkapnya.

"Kita sudah punya kesimpulan tapi kan itu nggak bisa ngomongin, kalau di sana nggak mau, repot lagi kita, lebih baik kita jangan cerita-ceritakan dulu," kata Darmin.

Darmin Nasution mengungkapkan bagaimana cara perusahaan sistem pembayaran seperti Visa dan MasterCard menyedot dana dari nasabah di Indonesia, ketika melakukan transaksi.

Hal itu dia sebut telah lama menjadi persoalan di Bank Indonesia (BI), yang akhirnya memunculkan program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk menghindari cross-border transaction.

"Jadi persolan kita dari dulu dengan MasterCard dan Visa sebenarnya adalah kalau Anda gesek di sini, dia akan terus keluar diproses di sana," jelas Darmin, Selasa (24/7/2018).

Lalu, apa ruginya keberadaan cross-border transaction itu? Darmin mengatakan, selama ini dana yang dibutuhkan atas transaksi itu. Namun, pihak bank yang menalangi sehingga konsumen tidak tahu-menahu.

"Anda bayar tanpa Anda tahu. Gimana ceritanya Anda nggak tahu? Karena yang bayar itu banknya dan banknya menutupkan biayanya ke Anda," lanjut Darmin.

Menurut Darmin, dana yang dibutuhkan oleh bank cukup besar, yakni US$ 2 miliar setiap tahunnya. Hal tersebutlah yang menjadi keberatan Bank Indonesia."Ya sebenarnya, dulu, waktu saya di BI keberatan. Kenapa [transaksi] harus keluar," ujarnya.

Hal itu disebut Darmin menjadi pemicu fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) oleh AS ditinjau ulang. Selain itu, salah satu keberatan AS adalah pembatasan besaran saham perusahaan asing di perusahaan switching Indonesia. Yakni, terbatas hanya sampai 20%.

"Memang aturan BI gitu. Kalau asing masuk, boleh, tapi hanya 20% punya saham. Berarti harus join dengan investor yang lain. Nah itu dia marah itu," tutur Damin.