Ketika Visa dan MasterCard Jadi Awal Trump Murka ke RI
Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
25 July 2018 10:59

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bercerita, usai mengadakan rakor soal GPN beberapa waktu lalu. Dari situ terungkap, karena GPN, program nasional tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah komando Presiden Donald Trump mengkaji ulang produk-produk ekspor Indonesia ke negara itu yang masuk GSP atau generalized system of preferences.
GSP adalah fasilitas atau hak istimewa yang diberikan kepada produk-produk ekspor dari seluruh negara ke AS dan sudah diterapkan sejak 1974. Setidaknya ada 112 negara merdeka dan 17 teritori yang mendapatkan hak istimewa dengan jumlah produk yang diberikan sekitar 5.000-an.
Evaluasi Pemerintah AS terhadap Indonesia terkait hambatan di sektor asuransi, GPN, data processing center, serta intelectual property right.
"Untuk mengevaluasi mereka punya daftar permintaan kita kok dihambat-hambat di Indonesia. Ada yang mengenai asuransi, national payment gateway (Gerbang Pembayaran Nasional/GPN), ada mengenai data processing center, ada mengenai intelectual property rights, pertanian, nah tadi itu kita membahas 3 yang pertama itu untuk merumuskan kita tawarannya apa," kata Darmin
Menurut Darmin pemerintah telah menyiapkan jurus menghadapi warning perang dagang AS karena merasa dihambat proses bisnis industri dari negara adidaya di Indonesia, cuma Darmin enggan mengungkapnya.
"Kita sudah punya kesimpulan tapi kan itu nggak bisa ngomongin, kalau di sana nggak mau, repot lagi kita, lebih baik kita jangan cerita-ceritakan dulu," kata Darmin.
(wed)
GSP adalah fasilitas atau hak istimewa yang diberikan kepada produk-produk ekspor dari seluruh negara ke AS dan sudah diterapkan sejak 1974. Setidaknya ada 112 negara merdeka dan 17 teritori yang mendapatkan hak istimewa dengan jumlah produk yang diberikan sekitar 5.000-an.
Evaluasi Pemerintah AS terhadap Indonesia terkait hambatan di sektor asuransi, GPN, data processing center, serta intelectual property right.
Menurut Darmin pemerintah telah menyiapkan jurus menghadapi warning perang dagang AS karena merasa dihambat proses bisnis industri dari negara adidaya di Indonesia, cuma Darmin enggan mengungkapnya.
"Kita sudah punya kesimpulan tapi kan itu nggak bisa ngomongin, kalau di sana nggak mau, repot lagi kita, lebih baik kita jangan cerita-ceritakan dulu," kata Darmin.
(wed)
Next Page
Visa dan MasterCard Sedot Dana Nasabah
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular