Polemik Menteri Rini Lepas Aset Pertamina di Tahun Politik
Gustidha Budiartie & Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
20 July 2018 19:39
Jakarta, CNBC Indonesia- Surat persetujuan prinsip yang diteken oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk PT Pertamina (Persero), kini menjadi polemik. Salah satu pertanyaan besarnya adalah, mengapa surat itu harus hadir di tahun politik sekarang ini?
Menteri Rini berkilah bahwa surat yang ia teken tertanggal 29 Juni 2018 sebenarnya surat persetujuan, yakni menyetujui Pertamina melakukan 4 aksi korporasi demi menyelamatkan kondisi keuangan perseroan. Aksi yang direstui oleh Rini berdasar dokumen yang didapat CNBC Indonesia adalah;
1. Share down aset aset hulu selektif (termasuk namun tidak terbatas pada participating interest, saham kepemilikan, dan bentuk lain) dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis dan mencari mitra kredibel dan diupayakan memperoleh nilai strategis lain, seperti akses ke aset hulu di negara lain.
2. Spin off bisnis RU Iv Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana Refinery Development Master Plan (RDMP).
3. Investasi tambahan dalam rangka memperluas jaringan untuk menjual BBM umum dengan harga keekonomian, seperti Pertashop
4.Peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang dapat berdampak keuangan secara signifikan dengan tidak mengurangi esensi dari tujuan awal.
" Pertamina itu kan asetnya banyak. Seperti yang saya sampaikan di surat itu, bahwa kita memberikan fleksibilitas kepada direksi Pertamina untuk melihat, untuk mungkin bisa menurunkan kepemilikannya," kata Rini saat dijumpai usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis malam (19/7/2018).
Rini menggunakan istilah menurunkan kepemilikan atau share down, "Tidak ada kata penjualan aset. Dibaca baik-baik surat saya," kata Rini di hadapan ribuan pegawai Pertamina yang berdemo hari ini.
[Gambar:Video CNBC]
Tahun Politik
Memang suratnya biasa saja, yang tidak biasa adalah perusahaan yang akan melakukan aksi korporasi tersebut adalah perusahaan migas terbesar milik negara, PT Pertamina (Persero). Andaikata surat tersebut tidak bocor di pewarta, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa ada rencana Pertamina menurunkan kepemilikannya ke investor swasta untuk aset-aset mereka yang ada di hulu.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rencana sharedown PT Pertamina (Persero) harus mendapat pengawasan dan alasan yang jelas atas mengapa aksi korporasi seperti itu dibutuhkan, apalagi ini sudah masuk dalam tahun politik.
Koordinator Divisi Riset ICW, Firdaus Ilyas, menyatakan aksi korporasi seperti yang disebut Kementerian BUMN maupun Pertamina adalah yang lumrah. Namun harus disadari, sebagai BUMN di industri strategis yang mengelola migas, harus ada keterbukaan kepada publik.
Keterbukaan yang dia maksud adalah atas rencana sharedown tersebut, serta yang lebih penting kondisi keuangan Pertamina saat ini sehingga membutuhkan hal itu. "Pertanyaan yang mesti dijawab lebih dalam kenapa perlu sharedown? Kalau untuk menyehatkan, apakah sekarang tidak sehat?" kata Firdaus kepada CNBC Indonesia, Jumat (20/7/2018).
"Kalau kita bicara Pertamina, PLN, ini industri yang strategis, kecurigaan masih kuatnya politik kepentingan di sana masih terasa. Apakah terkait momentum politik segala macem? Karena tahun depan tahun politik? Ini DPR perlu klarifikasi secara komperhensif," lanjutnya.
DPR memiliki peran penting di sini untuk menjawab pertanyaan rakyat yang terlanjur ramai menyoroti isu ini seperti apakah ada momentum tahun politik, serta godaan politik praktis. Firdaus mengatakan sudah jelas kondisi Pertamina saat ini terbebankan oleh kebijakan populis pemerintah untuk mempertahakan harga BBM hingga 2019.
"Tapi dampaknya mengorbankan Pertamina. Itu sah saja, rezim sebelumya melakukan itu juga. Tetapi kita harus lihat jangan sampai ini membuat korporasi jadi mundur dan menimbulkan kerugian Pertamina."
Salah Obat
Sementara Pendiri Reforminer Pri Agung Rakhmanto menilai upaya sharedown untuk menyelamatkan keuangan Pertamina ibarat obat yang keliru.
Pri mengingatkan beban Pertamina saat ini lebih di sektor hilir, seperti distribusi BBM. Sementara dengan sharedown, itu butuh waktu. "Baik untuk mendapatkan pembeli dengan harga yang bagus maupun mekanisme eksekusinya sendiri. Share down berarti juga mengurangi potensi penerimaan Pertamina ke depan," kata dia.
Solusinya,lanjut Pri, mestinya memang dari pemerintah yakni terkait kebijakan subsidi BBM. "Beban subsidi itu porsi APBN. Tidak pada tempatnya ditanggung Pertamina ataupun badan usaha yg lain."
(gus/gus) Next Article SKK Migas Dukung Isi Surat Menteri Rini untuk Pertamina
Menteri Rini berkilah bahwa surat yang ia teken tertanggal 29 Juni 2018 sebenarnya surat persetujuan, yakni menyetujui Pertamina melakukan 4 aksi korporasi demi menyelamatkan kondisi keuangan perseroan. Aksi yang direstui oleh Rini berdasar dokumen yang didapat CNBC Indonesia adalah;
2. Spin off bisnis RU Iv Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana Refinery Development Master Plan (RDMP).
3. Investasi tambahan dalam rangka memperluas jaringan untuk menjual BBM umum dengan harga keekonomian, seperti Pertashop
4.Peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang dapat berdampak keuangan secara signifikan dengan tidak mengurangi esensi dari tujuan awal.
" Pertamina itu kan asetnya banyak. Seperti yang saya sampaikan di surat itu, bahwa kita memberikan fleksibilitas kepada direksi Pertamina untuk melihat, untuk mungkin bisa menurunkan kepemilikannya," kata Rini saat dijumpai usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis malam (19/7/2018).
Rini menggunakan istilah menurunkan kepemilikan atau share down, "Tidak ada kata penjualan aset. Dibaca baik-baik surat saya," kata Rini di hadapan ribuan pegawai Pertamina yang berdemo hari ini.
[Gambar:Video CNBC]
Tahun Politik
Memang suratnya biasa saja, yang tidak biasa adalah perusahaan yang akan melakukan aksi korporasi tersebut adalah perusahaan migas terbesar milik negara, PT Pertamina (Persero). Andaikata surat tersebut tidak bocor di pewarta, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa ada rencana Pertamina menurunkan kepemilikannya ke investor swasta untuk aset-aset mereka yang ada di hulu.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rencana sharedown PT Pertamina (Persero) harus mendapat pengawasan dan alasan yang jelas atas mengapa aksi korporasi seperti itu dibutuhkan, apalagi ini sudah masuk dalam tahun politik.
Koordinator Divisi Riset ICW, Firdaus Ilyas, menyatakan aksi korporasi seperti yang disebut Kementerian BUMN maupun Pertamina adalah yang lumrah. Namun harus disadari, sebagai BUMN di industri strategis yang mengelola migas, harus ada keterbukaan kepada publik.
Keterbukaan yang dia maksud adalah atas rencana sharedown tersebut, serta yang lebih penting kondisi keuangan Pertamina saat ini sehingga membutuhkan hal itu. "Pertanyaan yang mesti dijawab lebih dalam kenapa perlu sharedown? Kalau untuk menyehatkan, apakah sekarang tidak sehat?" kata Firdaus kepada CNBC Indonesia, Jumat (20/7/2018).
"Kalau kita bicara Pertamina, PLN, ini industri yang strategis, kecurigaan masih kuatnya politik kepentingan di sana masih terasa. Apakah terkait momentum politik segala macem? Karena tahun depan tahun politik? Ini DPR perlu klarifikasi secara komperhensif," lanjutnya.
DPR memiliki peran penting di sini untuk menjawab pertanyaan rakyat yang terlanjur ramai menyoroti isu ini seperti apakah ada momentum tahun politik, serta godaan politik praktis. Firdaus mengatakan sudah jelas kondisi Pertamina saat ini terbebankan oleh kebijakan populis pemerintah untuk mempertahakan harga BBM hingga 2019.
"Tapi dampaknya mengorbankan Pertamina. Itu sah saja, rezim sebelumya melakukan itu juga. Tetapi kita harus lihat jangan sampai ini membuat korporasi jadi mundur dan menimbulkan kerugian Pertamina."
Salah Obat
Sementara Pendiri Reforminer Pri Agung Rakhmanto menilai upaya sharedown untuk menyelamatkan keuangan Pertamina ibarat obat yang keliru.
Pri mengingatkan beban Pertamina saat ini lebih di sektor hilir, seperti distribusi BBM. Sementara dengan sharedown, itu butuh waktu. "Baik untuk mendapatkan pembeli dengan harga yang bagus maupun mekanisme eksekusinya sendiri. Share down berarti juga mengurangi potensi penerimaan Pertamina ke depan," kata dia.
Solusinya,lanjut Pri, mestinya memang dari pemerintah yakni terkait kebijakan subsidi BBM. "Beban subsidi itu porsi APBN. Tidak pada tempatnya ditanggung Pertamina ataupun badan usaha yg lain."
(gus/gus) Next Article SKK Migas Dukung Isi Surat Menteri Rini untuk Pertamina
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular