Rini Teken Surat Penjualan Aset, Keuangan Pertamina Berdarah?
Chandra Gian Asmara & Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
18 July 2018 14:53
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri BUMN Rini Soemarno menandatangi surat izin prinsip persetujuan untuk melepas aset-aset PT Pertamina (Persero) ke swasta. Alasannya, untuk menyelamatkan Pertamina, memang seberapa berdarah kondisi keuangan pelat merah migas ini?
Salah satu beban yang memberatkan perseroan adalah menanggung kewajiban distribusi bahan bakar minyak (BBM) terutama untuk solar dan premium.
Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan subsidi energi diperkirakan bengkak sampai 173% jadi Rp 163 triliun. Sementara untuk BBM bengkak 220% jadi Rp 103 triliun, dari target yang semula diperkirakan hanya butuh Rp 46,8 triliun.
Ekonom Institute for Development and Economic Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan dampak pembengkakan ini salah satunya akan merugikan BUMN penyalur subsidi, seperti Pertamina. "BUMN akan menanggung selisih subsidi yaitu Pertamina dan PLN, dan ini akan menganggu kinerja BUMN karena kas keuangan mereka terganggu. Beban Pertamina sekarang sudah besar sekali," katanya.
"Ada potensial loss Rp 18 triliun kerugian tahun ini. Ini bisa berimplikasi pada menurunnya eksplorasi atau investasi Pertamina mencari sumur baru. Kita bisa semakin terjebak dalam lingkaran setan karena harus impor migas lagi," sambung Bhima.
Seperti diketahui, Pertamina berdasar Perpres 191 Tahun 2014 memiliki kewajiban untuk mendistribusikan BBM premium semula hanya untuk luar Jawa, Madura, dan Bali dengan volume 7,5 juta kiloliter. Namun dengan hadirnya revisi Perpres, yakni terbit Nomor 43 Tahun 2018 kewajiban menyalurkan premium ini menjadi wajib lagi di Jawa, Madura, Bali.
Sehingga yang tadinya wajib distribusi 7,5 juta KL, diperkirakan naik jadi 12,5 juta KL. Tetapi, bensin premium tidak masuk kategori bensin yang disubsidi pemerintah, sementara harganya dilarang naik sampai 2019 nanti.
April lalu, di depan Komisi VII DPR RI, direksi Pertamina mengaku rugi hingga Rp 5,5 triliun untuk distribusi premium dan solar subsidi sepanjang Januari-Februari 2018. Kerugian ini dinilai bakal lebih besar dengan ditahannya harga bensin premium dan solar hingga 2019 nanti.
Untuk bensin solar misalnya, sampai saat ini subsidi yang dikucurkan pemerintah hanya sebesar Rp 500 per liter. Dengan kondisi harga minyak yang hampir menyentuh US$ 70 per barel, Pertamina bisa menambal sampai Rp 1.920 per liter. Sehingga total kerugian yang ditanggung Pertamina akibat solar mencapai Rp 4,3 triliun. Itu hanya dari Januari ke Februari 2018.
Masih berdasar data RDP Komisi VII waktu itu, untuk bensin premium, setidaknya Pertamina menanggung 'subsidi' sendiri Rp 1.144 per liternya dan merugi sebesar Rp 1 triliun.
Dengan hitungan kondisi Februari, artinya belum ada kewajiban sediakan bensin premium di Jawa-Madura-Bali, Pertamina hingga akhir tahun ini diperkirakan bisa menanggung 'subsidi' sampai Rp 38,5 triliun.
Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Warnika, menilai adanya penandatanganan surat 'penyelamatan keuangan' oleh Menteri Rini berarti memang keuangan Pertamina terganggu. Ia mengibaratkan, jika sebuah objek mesti diselamatkan, berarti objek tersebut sedang sakit.
"Saya belum bisa komentar lebih jauh, karena belum mempelajari surat itu seperti apa. Namun, yang bisa saya katakan, kalau sekarang tidak diselamatkan, ya nanti bisa mati," ujar Kardaya.
Ia menilai, Pertamina bisa kembali sehat jika tidak dibebani oleh penugasan-penugasan yang memberatkan perusahaan, seperti yang paling berat saat ini, yaitu subsidi BBM Premium.
Pengamat Energi UGM Fahmy Radhi menilai, keuangan PT Pertamina (Persero) belum terlalu parah, namun memang diperlukan langkah untuk menjaga perolehan laba perusahaan.
"Tidak sampai 'bleeding' lah, kan Pertamina masih mencatatkan laba pada semester I/2018. Tetapi memang menderita potensial loss yang mengurangi pendapatan Pertamina," ujar Fahmy kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Rabu (18/7/2018).
(wed) Next Article Menteri Rini Ungkap Alasan Tunjuk Nicke Jadi Bos Pertamina
Salah satu beban yang memberatkan perseroan adalah menanggung kewajiban distribusi bahan bakar minyak (BBM) terutama untuk solar dan premium.
Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan subsidi energi diperkirakan bengkak sampai 173% jadi Rp 163 triliun. Sementara untuk BBM bengkak 220% jadi Rp 103 triliun, dari target yang semula diperkirakan hanya butuh Rp 46,8 triliun.
"Ada potensial loss Rp 18 triliun kerugian tahun ini. Ini bisa berimplikasi pada menurunnya eksplorasi atau investasi Pertamina mencari sumur baru. Kita bisa semakin terjebak dalam lingkaran setan karena harus impor migas lagi," sambung Bhima.
Seperti diketahui, Pertamina berdasar Perpres 191 Tahun 2014 memiliki kewajiban untuk mendistribusikan BBM premium semula hanya untuk luar Jawa, Madura, dan Bali dengan volume 7,5 juta kiloliter. Namun dengan hadirnya revisi Perpres, yakni terbit Nomor 43 Tahun 2018 kewajiban menyalurkan premium ini menjadi wajib lagi di Jawa, Madura, Bali.
Sehingga yang tadinya wajib distribusi 7,5 juta KL, diperkirakan naik jadi 12,5 juta KL. Tetapi, bensin premium tidak masuk kategori bensin yang disubsidi pemerintah, sementara harganya dilarang naik sampai 2019 nanti.
April lalu, di depan Komisi VII DPR RI, direksi Pertamina mengaku rugi hingga Rp 5,5 triliun untuk distribusi premium dan solar subsidi sepanjang Januari-Februari 2018. Kerugian ini dinilai bakal lebih besar dengan ditahannya harga bensin premium dan solar hingga 2019 nanti.
Untuk bensin solar misalnya, sampai saat ini subsidi yang dikucurkan pemerintah hanya sebesar Rp 500 per liter. Dengan kondisi harga minyak yang hampir menyentuh US$ 70 per barel, Pertamina bisa menambal sampai Rp 1.920 per liter. Sehingga total kerugian yang ditanggung Pertamina akibat solar mencapai Rp 4,3 triliun. Itu hanya dari Januari ke Februari 2018.
Masih berdasar data RDP Komisi VII waktu itu, untuk bensin premium, setidaknya Pertamina menanggung 'subsidi' sendiri Rp 1.144 per liternya dan merugi sebesar Rp 1 triliun.
Dengan hitungan kondisi Februari, artinya belum ada kewajiban sediakan bensin premium di Jawa-Madura-Bali, Pertamina hingga akhir tahun ini diperkirakan bisa menanggung 'subsidi' sampai Rp 38,5 triliun.
Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Warnika, menilai adanya penandatanganan surat 'penyelamatan keuangan' oleh Menteri Rini berarti memang keuangan Pertamina terganggu. Ia mengibaratkan, jika sebuah objek mesti diselamatkan, berarti objek tersebut sedang sakit.
"Saya belum bisa komentar lebih jauh, karena belum mempelajari surat itu seperti apa. Namun, yang bisa saya katakan, kalau sekarang tidak diselamatkan, ya nanti bisa mati," ujar Kardaya.
Ia menilai, Pertamina bisa kembali sehat jika tidak dibebani oleh penugasan-penugasan yang memberatkan perusahaan, seperti yang paling berat saat ini, yaitu subsidi BBM Premium.
Pengamat Energi UGM Fahmy Radhi menilai, keuangan PT Pertamina (Persero) belum terlalu parah, namun memang diperlukan langkah untuk menjaga perolehan laba perusahaan.
"Tidak sampai 'bleeding' lah, kan Pertamina masih mencatatkan laba pada semester I/2018. Tetapi memang menderita potensial loss yang mengurangi pendapatan Pertamina," ujar Fahmy kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Rabu (18/7/2018).
(wed) Next Article Menteri Rini Ungkap Alasan Tunjuk Nicke Jadi Bos Pertamina
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular