Jonan Paparkan 2 Cara Selamatkan Keuangan Pertamina
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
19 July 2018 20:19
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membeberkan strategi pemerintah untuk menghindari PT Pertamina (Persero) dari defisit akibat keputusan tidak dinaikannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium.
Jonan menyebutkan, salah satu caranya yakni dengan memberikan pengelolaan Blok Migas yang habis kontrak kepada perusahaan migas pelat merah tersebut.
"Misalnya, penugasan kepada Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam. Dengan diberikannya pengelolaan Blok Mahakam, diharapkan perusahaan bisa menutupi defisit keuangannya," ujar Jonan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (19/7/2018).
Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan diberikannya pengelolaan blok Mahakam tersebut, semestinya dapat meningkatkan produksi Pertamina sekitar 159 ribu BOEPD, dengan rincian minyak sekitar 50 ribu bph dan gas 100 ribu cfd. Sehingga, menurut perhitungannya, dengan diberikannya tambahan pendapatan bersih Pertamina setelah split dengan pemerintah dan recovery sekiktar US$ 600 juta.
Selain itu, pemerintah juga telah menugaskan Pertamina mengelola PHE ONWJ juga 10 blok kecil terminasi yang jatuh tempo ke Pertamina, sehingga tambahan sektor hulu bisa menutupi defisit di distribusi.
"Pemerintah juga telah memutuskan menambah subsidi untuk BBM jenis Solar, karena BBM jenis ini harganya jauh dari harga pasar, oleh karena itu pemerintah melalui UU APBN mengizinkan adanya penyesuaian subsidi naik turun," pungkasnya.
Realisasi Subsidi
Jonan juga memaparkan realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan Elpiji selama semester I 2018. Ia menilai terjadi tren penurunan konsumsi solar.
Jonan menyampaikan, sampai pada Juni 2018, subsidi minyak Solar sudah mencapai 7,19 juta KL, dari alokasi di APBN 2018 yang sebesar 15,62 juta KL. Adapun sampai akhir tahun, proyeksinya di bawah alokasi yakni 14,5 juta KL.
Untuk subsidi minyak Solar, pada 2018 diusulkan sebesar Rp 2.000/liter dan 2019 sebesar Rp2.000-2.500/liter dan volume minyak solar 2018 dan 2019 menjadi 14,5 Juta Kl serta Subsidi Listrik tahun 2018 sebesar Rp 59,99 triliun.
Jonan meminta subsidi solar agar diberi ceiling atau batas atas dan bawah, dengan batas atas bisa sampai Rp 2.500.
"Itu tergantung harga minyak dunia. Ini bisa dievaluasi memakai bulanan, jadi dikasih range," tutur Jonan.
Sedangkan, untuk subsidi listrik, alokasinya di APBN 2018 sebesar Rp 52,66 triliun, namun sampai Juni 2018 ini, realisasinya sudah sebesar Rp 25,01 triliun. Sampai akhir 2018 ini, diproyeksikan sebesar Rp 59,99 triliun.
Dirjen Ketenagalistrikan Andi Sommeng menjelaskan, kenaikan subsidi tersebut disebabkan ada perubahan parameter, harga ICP, dan kurs. "Karena tarif listrik tidak naik, jumlah pelanggan naik 4%-5%. ICP juga naik, sedangkan harga tidak naik, makanya subsidi harus naik. Jadi, mungkin bisa lebih dari alokasinya," tutur Andi kepada media saat dijumpai di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/7/2018).
(gus/gus) Next Article LPG 3 Kilogram Tak Lagi Disubsidi Mulai Semester II 2020
Jonan menyebutkan, salah satu caranya yakni dengan memberikan pengelolaan Blok Migas yang habis kontrak kepada perusahaan migas pelat merah tersebut.
"Misalnya, penugasan kepada Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam. Dengan diberikannya pengelolaan Blok Mahakam, diharapkan perusahaan bisa menutupi defisit keuangannya," ujar Jonan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (19/7/2018).
Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan diberikannya pengelolaan blok Mahakam tersebut, semestinya dapat meningkatkan produksi Pertamina sekitar 159 ribu BOEPD, dengan rincian minyak sekitar 50 ribu bph dan gas 100 ribu cfd. Sehingga, menurut perhitungannya, dengan diberikannya tambahan pendapatan bersih Pertamina setelah split dengan pemerintah dan recovery sekiktar US$ 600 juta.
Selain itu, pemerintah juga telah menugaskan Pertamina mengelola PHE ONWJ juga 10 blok kecil terminasi yang jatuh tempo ke Pertamina, sehingga tambahan sektor hulu bisa menutupi defisit di distribusi.
"Pemerintah juga telah memutuskan menambah subsidi untuk BBM jenis Solar, karena BBM jenis ini harganya jauh dari harga pasar, oleh karena itu pemerintah melalui UU APBN mengizinkan adanya penyesuaian subsidi naik turun," pungkasnya.
Realisasi Subsidi
Jonan juga memaparkan realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan Elpiji selama semester I 2018. Ia menilai terjadi tren penurunan konsumsi solar.
Jonan menyampaikan, sampai pada Juni 2018, subsidi minyak Solar sudah mencapai 7,19 juta KL, dari alokasi di APBN 2018 yang sebesar 15,62 juta KL. Adapun sampai akhir tahun, proyeksinya di bawah alokasi yakni 14,5 juta KL.
Untuk subsidi minyak Solar, pada 2018 diusulkan sebesar Rp 2.000/liter dan 2019 sebesar Rp2.000-2.500/liter dan volume minyak solar 2018 dan 2019 menjadi 14,5 Juta Kl serta Subsidi Listrik tahun 2018 sebesar Rp 59,99 triliun.
Jonan meminta subsidi solar agar diberi ceiling atau batas atas dan bawah, dengan batas atas bisa sampai Rp 2.500.
"Itu tergantung harga minyak dunia. Ini bisa dievaluasi memakai bulanan, jadi dikasih range," tutur Jonan.
Sedangkan, untuk subsidi listrik, alokasinya di APBN 2018 sebesar Rp 52,66 triliun, namun sampai Juni 2018 ini, realisasinya sudah sebesar Rp 25,01 triliun. Sampai akhir 2018 ini, diproyeksikan sebesar Rp 59,99 triliun.
Dirjen Ketenagalistrikan Andi Sommeng menjelaskan, kenaikan subsidi tersebut disebabkan ada perubahan parameter, harga ICP, dan kurs. "Karena tarif listrik tidak naik, jumlah pelanggan naik 4%-5%. ICP juga naik, sedangkan harga tidak naik, makanya subsidi harus naik. Jadi, mungkin bisa lebih dari alokasinya," tutur Andi kepada media saat dijumpai di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/7/2018).
(gus/gus) Next Article LPG 3 Kilogram Tak Lagi Disubsidi Mulai Semester II 2020
Most Popular