Soal Surat Rini, Sri Mulyani: Kami Jaga Keuangan Pertamina
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
19 July 2018 16:17
Jakarta, CNBC Indonesia- Para pemangku kepentingan mulai ramai-ramai bicara soal isi surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tentang penyelamatan keuangan PT Pertamina (Persero). Kali ini giliran Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan soal aksi korporasi yang disinggung dalam surat tersebut, menurutnya untuk pengelolaan kekayaan diserahkan langsung kepada Pertamina. "Pertamina itu kan kekayaan negara yang sudah dipisahkan jadi dia masuk dalam domain (BUMN) itu," katanya di gedung DPR, Kamis (19/7/2018).
Terkait judul surat yang menyebut aksi korporasi dilakukan untuk menyelematkan keuangan perusahaan, Sri mengatakan pemerintah melihat profil pemerintah secara utuh dari hulu ke hilir. Dari sisi hulu dikaji mana aset yang bisa menghasilkan keuntungan untuk Pertamina baik dari sisi volume maupun aktivitas berdasar harga migas saat ini.
Sementara dari sisi hilir, Pertamina memang selama ini memang melakukan beberapa kegiatan penugasan dari pemerintah. Yakni penyaluran subsidi, baik solar, premium, maupun LPG 3 kilogram. "Dan beberapa konsekuensi dari penugasan ini terhadap Pertamina."
Pemerintah, kata dia, melakukan monitoring. Sementara manajemen perseroan melakukan kalkulasi, Menteri ESDM dan BUMN melihat dan memverifikasi beberapa profil kinerja hulu dan hilirnya. "Serta apa konsekuensi dari subsidi," katanya.
Ia meyakinkan bahwa pemerintah tetap komit membuat neraca Pertamina sehat dan konsekuen pada penugasan yang diberikan.
Tetapi bendahara negara juga mengingatkan kepada perusahaan pelat merah migas terbesar ini agar terus memperbaiki manajemen perusahaan, seperti melakukan efisiensi, sampai dengan memperbaiki tata kelola perusahaan. "Serta mengurangi kebocoran, dan menghilangkan korupsi sehingga Pertamina bisa menjadi badan usaha yang sehat dan membaik," tegasnya
(gus) Next Article SKK Migas Dukung Isi Surat Menteri Rini untuk Pertamina
Sri Mulyani mengatakan soal aksi korporasi yang disinggung dalam surat tersebut, menurutnya untuk pengelolaan kekayaan diserahkan langsung kepada Pertamina. "Pertamina itu kan kekayaan negara yang sudah dipisahkan jadi dia masuk dalam domain (BUMN) itu," katanya di gedung DPR, Kamis (19/7/2018).
Sementara dari sisi hilir, Pertamina memang selama ini memang melakukan beberapa kegiatan penugasan dari pemerintah. Yakni penyaluran subsidi, baik solar, premium, maupun LPG 3 kilogram. "Dan beberapa konsekuensi dari penugasan ini terhadap Pertamina."
Pemerintah, kata dia, melakukan monitoring. Sementara manajemen perseroan melakukan kalkulasi, Menteri ESDM dan BUMN melihat dan memverifikasi beberapa profil kinerja hulu dan hilirnya. "Serta apa konsekuensi dari subsidi," katanya.
Ia meyakinkan bahwa pemerintah tetap komit membuat neraca Pertamina sehat dan konsekuen pada penugasan yang diberikan.
Tetapi bendahara negara juga mengingatkan kepada perusahaan pelat merah migas terbesar ini agar terus memperbaiki manajemen perusahaan, seperti melakukan efisiensi, sampai dengan memperbaiki tata kelola perusahaan. "Serta mengurangi kebocoran, dan menghilangkan korupsi sehingga Pertamina bisa menjadi badan usaha yang sehat dan membaik," tegasnya
(gus) Next Article SKK Migas Dukung Isi Surat Menteri Rini untuk Pertamina
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular