Trump Ancam Perang Dagang, RI Siapkan 8 Jurus Penangkal
Arys Aditya, CNBC Indonesia
10 July 2018 08:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akhirnya bereaksi terhadap fenomena perang dagang yang dipantik oleh Amerika Serikat. Meski kian sulit, peningkatan ekspor menjadi sasaran utama.
Dalam rapat tertutup selama hampir 4 jam yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (9/7/2018), Pemerintah mengumumkan sejumlah rencana kebijakan untuk merespons perang dagang.
Usai rapat tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang didampingi oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong memberikan keterangan kepada pers.
"Pokok bahasan utama adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional atau para pengusaha agar iklim investasi bisa dijaga," tutur Airlangga.
"Beberapa catatan rapat tadi adalah, bagaimana kita meningkatkan ekspor dan melakukan optimalisasi terhadap impor, dan mengembangkan subtitusi impor agar perekonomi semakin kuat."
Airlangga mengungkapkan Pemerintah akan segera melansir kebijakan fiskal berupa perubahan bea masuk dan bea keluar. Dua instrumen ini diyakini akan mengerek ekspor sekaligus memberi insentif tambahan bagi pelaku usaha untuk mengirim produknya ke pasar internasional.
Berikutnya, pemberian insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yaitu pembebasan biaya sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), serta untuk industri padat karya yang melakukan relokasi pabrik.
Tak hanya itu, Airlangga mengatakan Presiden Jokowi telah meminta agar penyerapan kelapa sawit dalam negeri ditingkatkan melalui peningkatan kandungan dalam bahan bakar dari 20% menjadi 30%.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Otoritas Fiskal tengah menyiapkan rancangan kebijakan tersebut. Ia berjanji kebijakan yang berupa instrumen fiskal bisa segera dilansir.
Pemerintah, kata Menperin, juga menyiapkan kebijakan untuk sektor pariwisata untuk menggaet devisa, berupa percepatan pengembangan bandara dan maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier.
"Kami tentu akan di situ dan kita lihat kesiapan industri mana yang paling cepat reaksinya terhadap instrumen itu, seberapa urgent mereka, nanti kita kihat dalam rapat dengan menko begitu kita identifikasi itu adalah suatu yang bisa dilakukan cepat dan sangat bisa membantu dunia usaha, maka kita lakukan," papar Menkeu.
"Kalau tidak membutuhkan perubahan PP, hanya perubahan PMK bisa relatif sangat cepat, karena itu langsung di bawah saya."
(roy/roy) Next Article Diam-diam RI Siapkan Simulasi Perang Dagang dengan Trump
Dalam rapat tertutup selama hampir 4 jam yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (9/7/2018), Pemerintah mengumumkan sejumlah rencana kebijakan untuk merespons perang dagang.
Usai rapat tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang didampingi oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong memberikan keterangan kepada pers.
Airlangga mengungkapkan Pemerintah akan segera melansir kebijakan fiskal berupa perubahan bea masuk dan bea keluar. Dua instrumen ini diyakini akan mengerek ekspor sekaligus memberi insentif tambahan bagi pelaku usaha untuk mengirim produknya ke pasar internasional.
Berikutnya, pemberian insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yaitu pembebasan biaya sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), serta untuk industri padat karya yang melakukan relokasi pabrik.
Tak hanya itu, Airlangga mengatakan Presiden Jokowi telah meminta agar penyerapan kelapa sawit dalam negeri ditingkatkan melalui peningkatan kandungan dalam bahan bakar dari 20% menjadi 30%.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Otoritas Fiskal tengah menyiapkan rancangan kebijakan tersebut. Ia berjanji kebijakan yang berupa instrumen fiskal bisa segera dilansir.
Pemerintah, kata Menperin, juga menyiapkan kebijakan untuk sektor pariwisata untuk menggaet devisa, berupa percepatan pengembangan bandara dan maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier.
"Kami tentu akan di situ dan kita lihat kesiapan industri mana yang paling cepat reaksinya terhadap instrumen itu, seberapa urgent mereka, nanti kita kihat dalam rapat dengan menko begitu kita identifikasi itu adalah suatu yang bisa dilakukan cepat dan sangat bisa membantu dunia usaha, maka kita lakukan," papar Menkeu.
"Kalau tidak membutuhkan perubahan PP, hanya perubahan PMK bisa relatif sangat cepat, karena itu langsung di bawah saya."
(roy/roy) Next Article Diam-diam RI Siapkan Simulasi Perang Dagang dengan Trump
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular