Hadapi Ancaman Perang Dagang Trump, Ini Opsi RI

Jika AS benar-benar mencabut GSP dan menerapkan bea masuk terhadap produk-produk Indonesia, apa dampaknya? Biasakah Indonesia bertahan?

Untuk itu, kita perlu sedikit menilik data perdagangan Indonesia-AS. Berdasarkan laporan Indonesia yang dikompilasi UN Comtrade Database, surplus perdagangan Indonesia dengan AS memang terus menunjukkan tren peningkatan dalam 7 tahun terakhir. Catatan surplus terbesar dibukukan pada tahun 2017 sebesar US$9,59 miliar.

Foto: CNBC Indonesia

Surplus perdagangan Indonesia-AS justru tercatat meningkat pesat pasca-berakhirnya boom komoditas. Pada tahun 2014, surplus perdagangan Indonesia naik sebesar 25,68% ke US$8,37 miliar. Pada tahun-tahun berikutnya, surplus perdagangan tanah air juga terus meningkat secara konsisten.

Ternyata, apabila melihat komoditas yang paling banyak diekspor ke Indonesia ke sang negeri adidaya, sebenarnya cukup wajar. Aksesori pakaian dan busana (baik yang tidak dirajut ataupun yang dirajut) merupakan produk yang paling banyak dikirim Indonesia ke AS, dengan nilai mencapai US$ 4,12 miliar (Rp 57,68 triliun) pada tahun lalu.

Foto: CNBC Indonesia

Capaian itu disusul oleh karet dan barang-barang dari karet senilai US$1,84 miliar (Rp25,76 triliun), ikan dan udang-udangan sebesar US$1,41 miliar (Rp19,74 triliun), sepatu dan pelindung kaki senilai US1,33 miliar (Rp18,62 triliun), lemak dan minyak hewani dan nabati sebesar US$1,25 miliar (Rp17,5 triliun) dan perlengkapan serta permesinan elektrik sebanyak US$1,02 miliar (Rp14,28 triliun).

Dapat dilihat bahwa sebagian besar dari sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia ke AS tersebut merupakan produk industri pengolahan, yang berarti memang harganya tidak tergantung pada volatilitas harga komoditas global. Capaian perdagangan dalam negeri yang sebenarnya patut diapresiasi.

Meski demikian, apabila akhirnya bea impor AS untuk deretan produk unggulan Indonesia ini dinaikkan, setidaknya industri tekstil dan garmen, petani karet, nelayan, hingga pengrajin sepatu yang akhirnya akan menjadi korban. Pendapatan merekalah yang akan jadi taruhannya. Hal ini jelas perlu menjadi perhatian pemerintah. 

Terlebih, sektor-sektor tersebut merupakan penyerap tenaga kerja utama di Indonesia. Data BPS per Februari 2018 menyebutkan bahwa sebagian besar pekerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian, yaitu mencapai 30,46%. Sementara, industri pengolahan berada di posisi ke-3 dengan porsi 14,11%.

Lalu, bagaimana dengan produk-produk yang diimpor oleh Indonesia? Ternyata komoditas yang paling banyak dikirim ke Indonesia adalah minyak biji-bijian dan buah beraroma, dengan nilai mencapai US$1,27 miliar (Rp17,78 triliun). Apabila dilihat secara lebih detail (kode HS 4 digit), produk turunan minyak biji-bijian diimpor oleh RI secara besar-besaran adalah komoditas kedelai (kode HS 1201) dengan nilai impor mencapai US$1,26 miliar (Rp17,64 triliun).

Barang-barang utama lain yang diimpor Indonesia adalah perlengkapan mekanis, boiler, dan reaktor nuklir senilai US$863,32 juta (Rp12,09 triliun), sisa dan ampas makanan atau pakan ternak jadi sebesar US$640,10 juta (Rp8,96 triliun), kapas senilai US502,21 juta (Rp7,03 triliun), dan bahan bakar mineral, bahan bakar minyak, dan produk distilasinya sebesar US$472,52 juta (Rp6,61 triliun).

Foto: CNBC Indonesia

Dapat dilihat bahwa hampir semua komoditas yang dimpor oleh Indonesia merupakan bahan baku industri. Misalnya saja komoditas kedelai merupakan bahan baku untuk produsen tahu, tempe, kecap susu kedelai, dan tauco. Kemudian, sisa/ampas makanan untuk pakan ternak merupakan bahan baku untuk sektor peternakan, kapas merupakan bahan baku untuk produksi tekstil, sementara Bahan Bakar Mineral/Minyak menjadi bahan baku untuk hampir seluruh industri di Indonesia.

Seandainya Indonesia melancarkan balasan, dan menaikkan bea impor untuk sejumlah produk unggulan AS ini, maka hasilnya produk-produk ini akan semakin mahal, dan justru akan memberatkan produsen dalam negeri yang menggunakan komoditas tersebut sebagai bahan baku.


TIM RISET CNBC INDONESIA


Sebenarnya, hanya ada dua cara untuk menghindari konsekuensi tersebut. Pertama, meningkatkan produksi dalam negeri. Kedua, mencari dan bermitra dengan negara lain yang mampu memasok bahan baku penting itu ke Indonesia. 

Untuk opsi pertama, misalnya dengan menggenjot produksi minyak mentah tanah air. Sebuah PR yang besar tentunya bagi PT Pertamina (Persero). Tapi apabila memang berhasil merebut Blok Rokan (blok dengan produksi terbesar di RI) dari genggaman Chevron yang asal AS itu, bukan tidak mungkin Pertamina akhirnya menjadi "tuan rumah" di negeri sendiri dan akhirnya mampu menyuplai kebutuhan minyak dalam negeri.

Kemudian, investasi di sektor hulu migas pun harus bisa ditingkatkan, untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan penemuan cadangan minyak baru.

Untuk opsi kedua, khususnya diterapkan bagi produk-produk asal AS yang memiliki keunggulan komparatif terhadap Indonesia, atau tidak bisa/sulit diproduksi di tanah air. Produk ini misalnya kedelai. Memang Indonesia masih sanggup memproduksi kedelai di dalam negeri, namun jumlahnya bahkan tidak sampai 1 juta ton pada 2015, menurut data BPS.

Bandingkan dengan Negeri Paman Sam, yang mampu memproduksi kedelai hingga nyaris 120 juta metrik ton pada 2017. Posisi Indonesia sangatlah inferior dibandingkan AS, untuk urusan kedelai. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus mencari pemasok lain. Produsen kedelai utama lainnya di dunia adalah 2 negara asal Amerika Selatan, yakni Brasil dan Argentina. Volume produksi Brasil yang sebesar 119 juta metrik ton bahkan hanya kalah tipis dari AS. 

Foto: CNBC Indonesia

Sayangnya, impor kedelai Indonesia di Brazil dan Argentina masih amatlah kecil di tahun 2017, masing-masing senilai US$0,20 juta (Rp2,8 miliar) dan US$2,1 juta (Rp29,4 miliar). Beda bumi dan langit dengan impor kedelai dari AS yang mencapai Rp17,64 triliun di periode yang sama.

Oleh karena itu, sebelum Indonesia mendeklarasikan perang dagang dengan AS, pemerintah wajib menjalin hubungan dagang yang lebih erat dengan Brasil dan Argentina, khususnya untuk komoditas kedelai. Akhirnya, suplai kedelai untuk bahan baku industri dalam negeri pun tercukupi.

Pendekatan yang sama juga berlaku untuk komoditas ekspor unggulan Indonesia. Terlebih untuk produk Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif, seperti karet dan perikanan. Karena memang punya keunggulan komparatif, Indonesia sebenarnya akan lebih mudah untuk mencari alternatif pasar lainnya. 

Misalnya, untuk produk ikan dan udang-udangan, Indonesia bisa menyasar sejumlah negara importir besar lainnya, selain AS, misalnya Jepang, Spanyol, Italia, Jerman, dan Korea Selatan. Sebagai informasi, ekspor produk perikanan Indonesia ke lima negara itu masih amat terbatas, kecuali mungkin ke Jepang yang mencapai US$517,7 juta (Rp7,25 triliun). Namun, apabila nilai impor kelima negara itu saja dijumlahkan, totalnya bahkan belum sampai setengah dari nilai impor produk perikanan RI ke AS yang mencapai US$1,41 miliar (Rp19,74 triliun)

Foto: CNBC Indonesia

Oleh karena itu, mungkin sudah saatnya Indonesia menjajaki pasar di Uni Eropa atau Korea Selatan, untuk mengalihkan ekspor produk perikanan tanah air. Jika kemarin saja sukses melobi Uni Eropa untuk menunda keputusan pembatasan penggunaan CPO di Benua Biru, seharusnya pemerintah bisa menggolkan tujuan ini. Terlebih, negara-negara Eropa merupakan konsumen produk perikanan terbesar di dunia.

Di sisi lain, untuk produk tekstil Indonesia yang tidak punya keunggulan komparatif, karena banyaknya saingan eksportir lainnya, seperti China bahkan Vietnam, mau tidak mau Indonesia harus bisa meningkatkan keunggulan kompetitif untuk sektor ini. Kualitas industri tekstil perlu dimaksimalkan lagi. Jika memang ekspor dari AS ingin dialihkan ke negara lain, produk tekstil kita harus punya daya saing yang mumpuni.


TIM RISET CNBC INDONESIA