Internasional
India Dirikan "BPPN" untuk Serap Kredit Macet Bank BUMN
Roy Franedya, CNBC Indonesia
25 June 2018 17:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah India mengajukan proposal baru untuk antisipasi kredit macet. Namun, para ahli menganggap proposal tersebut belum cukup memperbaiki masalah yang ada.
Awal bulan ini, Piyush Goyal, menteri keuangan interim India, mengungkapkan rencana mendirikan Asset Reconstruction Company (ARC) untuk menyerap 9,5 triliun rupee (Rp 1.974 triliun) kredit macet di bank-bank milik negara. Kebijakan ini dianggap untuk mempertahankan dan mengatur ulang neraca bank pemerintah.
"ARC adalah pilihan yang layak," kata Ismael Pili, salah satu kepala penelitian bank Asia di firma riset CreditSights, dilansir dari CNBC International. "Tetapi India masih menghadapi pembalikan risiko seperti Filipina, di mana utang bank terus membusuk selama 20 tahun karena masalah defisit."
Lembaga ini serupa dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pernah didirikan pemerintah di periode 1998-2001.
Ini bukan kali pertama pemerintah mendirikan ARC. Perusahaan pengelola aset bermasalah ini memiliki rekam jejak yang buruk di India, hal ini membuat analis ragu-ragu terhadap program penyelamatan ini.
Menurut CreditSights, 24 ARC yang ada di India saat ini hanya mampu menyerap 3% aset macet dalam sistem, membuat mereka tidak efektif dalam menyelesaikan kredit macet di India.
Sebuah ARC juga tidak akan mampu memperbaiki masalah lain dalam sistem: lembaga peradilan yang lemah di India membuat perusahaan tidak cepat menyatakan pailit, dan membiarkan kredit macet memburuk lebih lama.
"India tidak memiliki sistem peradilan yang sangat efektif," kata Pili. "Jika Anda melihat tingkat pemulihan (recovery rate) itu sangat rendah, cuma 26%. Jika Anda melihat waktu yang mereka ambil untuk menyelesaikannya, rata-rata 4,3 tahun. Itu adalah salah satu yang tertinggi di luar sana."
Menurutnya, saat ini paling dibutuhkan perbankan pemerintah adalah lebih banyak modal.
Awal tahun ini, Perdana Menteri India Narendra Modi mengusulkan suntikan modal US$14 miliar untuk menyelamatkan bank-bank umum, tetapi para ahli mengatakan itu tidak cukup. Diperlukan setidaknya US$20 miliar hingga US$50 miliar untuk pemenuhan persyaratan peraturan minimum.
"Kecuali pemerintah bersedia untuk memasukkan uang mereka sendiri," kata Prateek Khawar, direktur di manajer aset Avendus Capital. "Saya pribadi tidak percaya bahwa ARC menciptakan dan mengharapkan partisipasi swasta dalam modal (dari ARC) akan lebih memecahkan masalah."
Sementara itu, sifat sistemik utang India membuatnya menjadi masalah yang menantang untuk ditangani: kredit macet termasuk bagian-bagian penting dari ekonomi termasuk sistem keuangan. Kenyataannya, beberapa orang yang gagal bayar terbesar di bank-bank milik negara India adalah perusahaan baja dan energi besar seperti Bhushan Steel, Electro Steels, dan Monnet Ispat.
"Kebanyakan masalah ini bersifat sistemik dan struktural," kata Manish Tewari, seorang pengacara yang berpraktek di Mahkamah Agung India. "Sangat penting bahwa kita perlu mengambil pandangan yang dari berbagai sudut pandang tentang apa yang terjadi ketika membangun solusi di India."
(roy/prm) Next Article Tak Cuma RI, AS juga Ancam Cabut Fasilitas GSP India
Awal bulan ini, Piyush Goyal, menteri keuangan interim India, mengungkapkan rencana mendirikan Asset Reconstruction Company (ARC) untuk menyerap 9,5 triliun rupee (Rp 1.974 triliun) kredit macet di bank-bank milik negara. Kebijakan ini dianggap untuk mempertahankan dan mengatur ulang neraca bank pemerintah.
"ARC adalah pilihan yang layak," kata Ismael Pili, salah satu kepala penelitian bank Asia di firma riset CreditSights, dilansir dari CNBC International. "Tetapi India masih menghadapi pembalikan risiko seperti Filipina, di mana utang bank terus membusuk selama 20 tahun karena masalah defisit."
Ini bukan kali pertama pemerintah mendirikan ARC. Perusahaan pengelola aset bermasalah ini memiliki rekam jejak yang buruk di India, hal ini membuat analis ragu-ragu terhadap program penyelamatan ini.
Menurut CreditSights, 24 ARC yang ada di India saat ini hanya mampu menyerap 3% aset macet dalam sistem, membuat mereka tidak efektif dalam menyelesaikan kredit macet di India.
Sebuah ARC juga tidak akan mampu memperbaiki masalah lain dalam sistem: lembaga peradilan yang lemah di India membuat perusahaan tidak cepat menyatakan pailit, dan membiarkan kredit macet memburuk lebih lama.
"India tidak memiliki sistem peradilan yang sangat efektif," kata Pili. "Jika Anda melihat tingkat pemulihan (recovery rate) itu sangat rendah, cuma 26%. Jika Anda melihat waktu yang mereka ambil untuk menyelesaikannya, rata-rata 4,3 tahun. Itu adalah salah satu yang tertinggi di luar sana."
Menurutnya, saat ini paling dibutuhkan perbankan pemerintah adalah lebih banyak modal.
Awal tahun ini, Perdana Menteri India Narendra Modi mengusulkan suntikan modal US$14 miliar untuk menyelamatkan bank-bank umum, tetapi para ahli mengatakan itu tidak cukup. Diperlukan setidaknya US$20 miliar hingga US$50 miliar untuk pemenuhan persyaratan peraturan minimum.
"Kecuali pemerintah bersedia untuk memasukkan uang mereka sendiri," kata Prateek Khawar, direktur di manajer aset Avendus Capital. "Saya pribadi tidak percaya bahwa ARC menciptakan dan mengharapkan partisipasi swasta dalam modal (dari ARC) akan lebih memecahkan masalah."
Sementara itu, sifat sistemik utang India membuatnya menjadi masalah yang menantang untuk ditangani: kredit macet termasuk bagian-bagian penting dari ekonomi termasuk sistem keuangan. Kenyataannya, beberapa orang yang gagal bayar terbesar di bank-bank milik negara India adalah perusahaan baja dan energi besar seperti Bhushan Steel, Electro Steels, dan Monnet Ispat.
"Kebanyakan masalah ini bersifat sistemik dan struktural," kata Manish Tewari, seorang pengacara yang berpraktek di Mahkamah Agung India. "Sangat penting bahwa kita perlu mengambil pandangan yang dari berbagai sudut pandang tentang apa yang terjadi ketika membangun solusi di India."
(roy/prm) Next Article Tak Cuma RI, AS juga Ancam Cabut Fasilitas GSP India
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular