Internasional
AS Beberkan Rincian Kesepakatan ZTE, Larangan Masih Berlaku
Ester Christine Natalia, CNBC Indonesia
12 June 2018 17:28
Jakarta, CNBC Indonesia - Penyelesaian antara ZTE dan Kementerian Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang akan memperbolehkan produsen peralatan telekomunikasi terbesar kedua di China itu kembali berbisnis dengan pemasok AS dipublikasikan hari Senin (11/6/2018).
Rincian penyelesaian itu diterbitkan beberapa hari setelah perusahaan sepakat untuk membayar denda sebesar US$1 miliar (Rp 13,9 triliun), merombak kepemimpinan perusahaan dan memenuhi persyaratan lainnya.
Namun, larangan untuk membeli komponen dari AS yang diterapkan oleh pihak kementerian di bulan April tidak akan dicabut sampai perusahaan membayar denda dan jaminan senilai $400 juta ke bank yang disetujui AS, seperti dilansir dari CNBC International.
ZTE tidak berkomentar terkait hal ini.
ZTE, yang keberlangsungan bisnisnya terancam oleh pelarangan itu, melakukan kesepakatan penyelesaian dengan pemerintahan Trump hari Kamis (7/6/2018) untuk menyelamatkan bisnisnya.
Penasehat Perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan pada hari Minggu (10/6/2018) bahwa Presiden AS Donald Trump setuju untuk mencabut larangan sebagai bantuan pribadi untuk presiden China.
ZTE harus mengganti jajaran direktur dari dua entitas perusahaannya dalam waktu 30 hari, menurut putusan setebal 21 halaman yang ditandatangani tanggal 8 Juni dan dipublikasikan hari Senin di situs Kementerian Perdagangan bersama dengan kesepakatan penyelesaian.
Semua anggota kepemimpinan ZTE di level wakil presiden senior atau di atasnya juga harus diberhentikan, begitu juga dengan semua eksekutif atau petugas yang terkait dengan pelanggaran.
Pada tanggal 1 Juni, Reuters secara eksklusif memberitakan tentang hukuman moneter dan ketentuan lain yang diminta untuk mencabut larangan. Hari Selasa (5/6/2018), Reuters mengungkapkan ZTE telah menandatangani kesepakatan awal dengan Kementerian Perdagangan.
ZTE terbukti bersalah tahun lalu karena berkonspirasi untuk menghindari embargo AS dengan menjual peralatan AS ke Iran. Larangan tersebut diberlakukan setelah perusahaan membuat pernyataan palsu tentang mendisiplinkan sejumlah eksekutif yang bertanggung jawab pada pelanggaran. ZTE kemudian menghentikan operasi besarnya.
Dengan penyelesaian itu, ZTE akan membayar total hukuman perdata senilai $1,7 miliar, termasuk $361 juta yang sudah dibayarkan sebagai bagian dari kesepakatan Maret 2017, denda $1 miliar, dan jaminan $400 juta.
Jaminan sejumlah $400 juta itu akan disimpan di akun bank AS selama 10 tahun dan bisa dicairkan oleh Kementerian Perdagangan jika ZTE gagal mematuhi kesepakatan. Jika tidak ada pelanggaran selama 10 tahun, maka jaminan itu akan dikembalikan ke ZTE.
Anggota dewan AS menolak kesepakatan itu dan berencana membuat undang-undang untuk menggagalkannya dengan menyebutkan peringatan intelijen bahwa ZTE mengancam keamanan nasional.
Senat akan mengambil suara secepatnya pekan ini untuk undang-undang yang akan menghalangi kesepakatan penyelesaian, termasuk sebagai amandemen terhadap rancangan undang-undang kebijakan pertahanan yang harus lolos.
Sebagai bagian dari perintah, ZTE harus mengidentifikasi secara rinci ke Kementerian Perdagangan semua kepemilikan negara China dan kendalinya di ZTE, termasuk saham publik dan swasta.
Kementerian juga akan memilih sebuah monitor yang dikenal sebagai koordinator kepatuhan khusus dalam waktu 30 hari untuk melaporkan pemenuhan komitmen ZTE dan afiliasinya di seluruh dunia selama 10 tahun. Koordinator itu akan memiliki setidaknya enam karyawan ZTE.
Monitor terpisah juga ditunjuk untuk periode kerja tiga tahun oleh Pengadilan Federal AS di Texas tahun lalu. Dengan kesepakatan itu, ZTE juga sepakat memberi akses yang lebih mudah ke pemerintah AS dalam memverifikasi pengiriman perusahaan untuk produk-produk yang diregulasi.
Sebagai tambahan, dalam waktu 180 hari ZTE harus memposting kalkulasi komponen AS dalam produknya di situs perusahaan dengan Bahasa China dan Inggris.
ZTE tidak diperbolehkan untuk mengambil sikap atau membuat pernyataan publik apapun, bahkan secara tidak langsung sekalipun, yang menyangkal segala tuduhan.
(prm) Next Article ZTE Dikabarkan Teken Kesepakatan Pendahuluan dengan AS
Rincian penyelesaian itu diterbitkan beberapa hari setelah perusahaan sepakat untuk membayar denda sebesar US$1 miliar (Rp 13,9 triliun), merombak kepemimpinan perusahaan dan memenuhi persyaratan lainnya.
Namun, larangan untuk membeli komponen dari AS yang diterapkan oleh pihak kementerian di bulan April tidak akan dicabut sampai perusahaan membayar denda dan jaminan senilai $400 juta ke bank yang disetujui AS, seperti dilansir dari CNBC International.
ZTE, yang keberlangsungan bisnisnya terancam oleh pelarangan itu, melakukan kesepakatan penyelesaian dengan pemerintahan Trump hari Kamis (7/6/2018) untuk menyelamatkan bisnisnya.
Penasehat Perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan pada hari Minggu (10/6/2018) bahwa Presiden AS Donald Trump setuju untuk mencabut larangan sebagai bantuan pribadi untuk presiden China.
ZTE harus mengganti jajaran direktur dari dua entitas perusahaannya dalam waktu 30 hari, menurut putusan setebal 21 halaman yang ditandatangani tanggal 8 Juni dan dipublikasikan hari Senin di situs Kementerian Perdagangan bersama dengan kesepakatan penyelesaian.
Semua anggota kepemimpinan ZTE di level wakil presiden senior atau di atasnya juga harus diberhentikan, begitu juga dengan semua eksekutif atau petugas yang terkait dengan pelanggaran.
Pada tanggal 1 Juni, Reuters secara eksklusif memberitakan tentang hukuman moneter dan ketentuan lain yang diminta untuk mencabut larangan. Hari Selasa (5/6/2018), Reuters mengungkapkan ZTE telah menandatangani kesepakatan awal dengan Kementerian Perdagangan.
ZTE terbukti bersalah tahun lalu karena berkonspirasi untuk menghindari embargo AS dengan menjual peralatan AS ke Iran. Larangan tersebut diberlakukan setelah perusahaan membuat pernyataan palsu tentang mendisiplinkan sejumlah eksekutif yang bertanggung jawab pada pelanggaran. ZTE kemudian menghentikan operasi besarnya.
Dengan penyelesaian itu, ZTE akan membayar total hukuman perdata senilai $1,7 miliar, termasuk $361 juta yang sudah dibayarkan sebagai bagian dari kesepakatan Maret 2017, denda $1 miliar, dan jaminan $400 juta.
Jaminan sejumlah $400 juta itu akan disimpan di akun bank AS selama 10 tahun dan bisa dicairkan oleh Kementerian Perdagangan jika ZTE gagal mematuhi kesepakatan. Jika tidak ada pelanggaran selama 10 tahun, maka jaminan itu akan dikembalikan ke ZTE.
Anggota dewan AS menolak kesepakatan itu dan berencana membuat undang-undang untuk menggagalkannya dengan menyebutkan peringatan intelijen bahwa ZTE mengancam keamanan nasional.
Senat akan mengambil suara secepatnya pekan ini untuk undang-undang yang akan menghalangi kesepakatan penyelesaian, termasuk sebagai amandemen terhadap rancangan undang-undang kebijakan pertahanan yang harus lolos.
Sebagai bagian dari perintah, ZTE harus mengidentifikasi secara rinci ke Kementerian Perdagangan semua kepemilikan negara China dan kendalinya di ZTE, termasuk saham publik dan swasta.
Kementerian juga akan memilih sebuah monitor yang dikenal sebagai koordinator kepatuhan khusus dalam waktu 30 hari untuk melaporkan pemenuhan komitmen ZTE dan afiliasinya di seluruh dunia selama 10 tahun. Koordinator itu akan memiliki setidaknya enam karyawan ZTE.
Monitor terpisah juga ditunjuk untuk periode kerja tiga tahun oleh Pengadilan Federal AS di Texas tahun lalu. Dengan kesepakatan itu, ZTE juga sepakat memberi akses yang lebih mudah ke pemerintah AS dalam memverifikasi pengiriman perusahaan untuk produk-produk yang diregulasi.
Sebagai tambahan, dalam waktu 180 hari ZTE harus memposting kalkulasi komponen AS dalam produknya di situs perusahaan dengan Bahasa China dan Inggris.
ZTE tidak diperbolehkan untuk mengambil sikap atau membuat pernyataan publik apapun, bahkan secara tidak langsung sekalipun, yang menyangkal segala tuduhan.
(prm) Next Article ZTE Dikabarkan Teken Kesepakatan Pendahuluan dengan AS
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular