BPK Bantah Klaim Menteri Susi soal Opini Disclaimer
Arys Aditya, CNBC Indonesia
06 June 2018 12:43
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan memberi klarifikasi mengenai klaim Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait opini disclaimer yang didapatkan KKP selama dua tahun berturut-turut.
Anggota IV BPK Rizal Djalil memaparkan ada tiga isu yang disalahpahami oleh KKP terkait opini tersebut. Pertama, Rizal membenarkan apabila KKP telah memberikan penjelasan kepada BPK, tetapi ketua tim auditor pemeriksa laporan keuangan KKP telah memberikan ketidaksetujuan terhadap penjelasan KKP.
"Ketua tim menyusun konsep ketidaksetujuan atas tanggapan tersebut dan ungkapannya dalam LHP untuk direview secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pengendali mutu," kata Rizal di hadapan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kantor Kemenko Kemaritiman, Rabu (6/6/2018).
Kedua, Rizal menyebut bahwa BPK berwenang untuk tidak mengakomodir semua tanggapan KKP atau kementerian apapun terkait laporan hasil pemeriksaan yang telah dilalukan BPK.
Ketiga, Rizal mengemukakan klaim KKP yang menyatakan telah melakukan penghematan sebesar Rp 10 triliun dalam 3 tahun terakhir salah tempat. Pasalnya, LHP atas laporan keuangan kementerian tidak dirancang untuk menilai efisiensi atau penghematan.
"Pemeriksaan laporan keuangan juga tidak menilai keberhasilan pencapaian program pada suatu entitas kementerian dikarenakan untuk hal tersebut dilakukan melalui audit kinerja," paparnya.
Dia mengatakan BPK siap membantu KKP untuk memperbaiki penyajian laporan keuangan sehingga tidak mendapatkan opini disclaimer tiga tahun berturut-turut dari BPK pada tahun depan.
Setengah berseloroh, Rizal mengatakan, Kementerian ESDM bisa mendapatkan opini tertinggi wajar tanpa pengecualian (WTP) bisa menjadi contoh bagi KKP.
"Kami siap untuk memaparkan ini dan membantu KKP untuk masa masa yang akan datang dengan catatan pak irjen aja tidak cukup harus dibantu oleh sekjen harus dibantu oleh dirjen, harus dibantu oleh para pembuat komitmen. Semua pejabat pembuat komitmen di KKP harus membantu mensupport semua," lanjutnya.
"Saya kira Pak [Menteri ESDM Ignasius] Jonan bisa menjadi konsultan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya pengadaan kapal."
(roy) Next Article Lagi, BPK Beri Opini Disclaimer untuk Kementerian Kelautan
Anggota IV BPK Rizal Djalil memaparkan ada tiga isu yang disalahpahami oleh KKP terkait opini tersebut. Pertama, Rizal membenarkan apabila KKP telah memberikan penjelasan kepada BPK, tetapi ketua tim auditor pemeriksa laporan keuangan KKP telah memberikan ketidaksetujuan terhadap penjelasan KKP.
Ketiga, Rizal mengemukakan klaim KKP yang menyatakan telah melakukan penghematan sebesar Rp 10 triliun dalam 3 tahun terakhir salah tempat. Pasalnya, LHP atas laporan keuangan kementerian tidak dirancang untuk menilai efisiensi atau penghematan.
"Pemeriksaan laporan keuangan juga tidak menilai keberhasilan pencapaian program pada suatu entitas kementerian dikarenakan untuk hal tersebut dilakukan melalui audit kinerja," paparnya.
Dia mengatakan BPK siap membantu KKP untuk memperbaiki penyajian laporan keuangan sehingga tidak mendapatkan opini disclaimer tiga tahun berturut-turut dari BPK pada tahun depan.
Setengah berseloroh, Rizal mengatakan, Kementerian ESDM bisa mendapatkan opini tertinggi wajar tanpa pengecualian (WTP) bisa menjadi contoh bagi KKP.
"Kami siap untuk memaparkan ini dan membantu KKP untuk masa masa yang akan datang dengan catatan pak irjen aja tidak cukup harus dibantu oleh sekjen harus dibantu oleh dirjen, harus dibantu oleh para pembuat komitmen. Semua pejabat pembuat komitmen di KKP harus membantu mensupport semua," lanjutnya.
"Saya kira Pak [Menteri ESDM Ignasius] Jonan bisa menjadi konsultan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya pengadaan kapal."
(roy) Next Article Lagi, BPK Beri Opini Disclaimer untuk Kementerian Kelautan
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular