Jokowi Sayangkan Anggaran Menteri Susi Dapat 'Disclaimer' BPK
Arys Aditya, CNBC Indonesia
04 June 2018 12:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan seluruh Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebanyak 80 entitas kini telah mendapatkan opini WTP dari BPK dalam mengelola keuangan negara (APBN).
"Ini sungguh patut kita syukuri dan saya ucapkan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran di Kementerian Keuangan dan semua Kementerian/Lembaga penggunaan APBN. Saya melihat ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP di tahun 2016 yang WTP ada 74 sekarang yang di 2017 menjadi 80 entitas," kata Presiden di Jakarta, Senin (4/6/2018).
Hanya saja, Jokowi juga menyayangkan masih ada K/L yang mendapatkan pandangan 'disclaimer' atau tidak memberikan pendapat. Kedua entitas tersebut yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bakamla (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia).
"Tidak memberikan pendapat atau disclaimer menurun 2016 ada enam, dan di 2017 masih ada dua. KKP dan Bakamla. Sebut kalau nggak disebut nanti kita sekarang terbuka saja yang kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga nggak ada lagi yang disclaimer (tidak memberikan pendapat) semuanya WTP semuanya," papar Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan agar seluruh entitas benar-benar memperbaiki dan menjaga pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
"Dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor cara saya itu yang bisa saya sampaikan," kata Jokowi.
(dru/ray) Next Article Jokowi Kesal, Uang Negara Habis 'Dimakan' Oknum PNS!
Sebanyak 80 entitas kini telah mendapatkan opini WTP dari BPK dalam mengelola keuangan negara (APBN).
"Ini sungguh patut kita syukuri dan saya ucapkan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran di Kementerian Keuangan dan semua Kementerian/Lembaga penggunaan APBN. Saya melihat ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP di tahun 2016 yang WTP ada 74 sekarang yang di 2017 menjadi 80 entitas," kata Presiden di Jakarta, Senin (4/6/2018).
"Tidak memberikan pendapat atau disclaimer menurun 2016 ada enam, dan di 2017 masih ada dua. KKP dan Bakamla. Sebut kalau nggak disebut nanti kita sekarang terbuka saja yang kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga nggak ada lagi yang disclaimer (tidak memberikan pendapat) semuanya WTP semuanya," papar Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan agar seluruh entitas benar-benar memperbaiki dan menjaga pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
"Dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor cara saya itu yang bisa saya sampaikan," kata Jokowi.
(dru/ray) Next Article Jokowi Kesal, Uang Negara Habis 'Dimakan' Oknum PNS!
Most Popular