PP Belum Siap, Peluncuran Perizinan Tunggal Online Tertunda

News - Arys Aditya, CNBC Indonesia
21 May 2018 15:44
PP Belum Siap, Peluncuran Perizinan Tunggal Online Tertunda
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah untuk meluncurkan sistem perizinan terpadu elektronik alias online single submission (OSS) pada hari ini tertunda. 

Peraturan Pemerintah Pelayanan Berusaha Terpadu Secara Elektronis (PBTSE) yang melandasi OSS belum dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. 

Ketua Tim Persiapan OSS Muwasiq M. Noor mengungkapkan pemerintah sedang mematangkan RPP tersebut, meski sistem secara teknis sudah siap dijalankan. 


"Peluncuran menunggu RPP yang saat ini sedang dikebut. RPP ini harus dimatangkan karena dampak hukumnya akan luas, dalam hal penyederhanaan, otomasi perijinan, dan aspek hukum lainnya," ungkapnya ketika dihubungi, Senin (21/5/2018).

Dia menyebut tim reformasi perizinan yang berada di bawah kendali Kementerian Koordinator Perekonomian sedang bekerja dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, untuk menajamkan RPP itu sebelum diajukan kepada Kepala Negara. 

Muwasiq mengemukakan pemerintah memilih menunda peluncuran OSS demi menunggu landasan hukum yang matang dan komprehensif, agar OSS tidak menimbulkan persoalan hukum ketika dieksekusi. 

"OSS meskipun siap, tidak mungkin dijalankan tanpa dasar hukum. Target [kami] sebenarnya masih dikejar minggu ini, supaya segera dijalankan."

Sebelumnya, dalam usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (16/5/2018), Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan 90% kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah membentuk satuan tugas OSS sehingga sistem ini dapat segera diluncurkan.

"Sebelum 20 Mei 2018 sudah siap, nanti kita launching," kata Darmin. 

Darmin memaparkan, ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh investor dan pelaku usaha apabila OSS sudah diluncurkan. Keuntungan itu menyangkut pemangkasan besar-besaran perizinan yang ada berbagai kementerian.

Pertama, Darmin menyebut investor yang datang ke Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan membawa akta notaris akan langsung mendapatkan dokumen dasar berusaha, yaitu pengesahan badan usaha seperti koperasi, PT, CV, Firma ataupun perorangan.

"Itu semua akan langsung disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Kedua, Menko Darmin menyebut pelaku usaha akan mendapatkan nomor induk berusaha yang dituangkan dalam barcode. Dalam barcode itu, lanjutnya, akan tertuang berbagai macam data perusahaan, mulai NPWP, nilai investasi, lokasi perusahaan dan sebagainya.

"Setelah dapat nomor itu, dia bisa langsung beli tanah, dapat izin mendirikan bangunan [IMB]. Tidak perlu lagi lama-lama," ungkap Darmin.


(roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading