Sistem Penggajian ASN Dibereskan, KPR 0% Baru Berhasil
Gita Rossiana, CNBC Indonesia
19 April 2018 18:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengembang dan perbankan mendukung rencana pemerintah yang ingin mengembangkan pembiayaan perumahan dengan uang muka (down payment/DP) 0% untuk PNS, TNI dan POLRI. Hanya saja, mekanisme terkait penggajian harus diperhatikan dengan seksama karena Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut memiliki skema penghasilan yang berbeda dengan pegawai biasa.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi menjelaskan, permasalahan utama dalam pengembangan KPR tanpa DP untuk ASN adalah dalam sistem penggajian."Kalau saya perhatikan, masalahnya adalah di gaji PNS, hampir semuanya sudah mendekati minus," ujar dia di Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Dengan melihat hal tersebut, menurut Junaidi harus ada alokasi khusus dari gaji PNS untuk pembiayaan perumahan. "Karena kalau tidak, gaji PNS lebih banyak konsumtifnya," terang dia.
Perbaikam sistem penggajian ini sangat perlu terutama menyangkut PNS yang sudah lama. Namun untuk PNS yang baru, KPR 0% ini merupakan program yang cocok. "Jadi, yang perlu adalah perbaikan administrasi penggajian sehingga jangan sampai mendekati minus," terang dia.
Lebih lanjut, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengungkapkan, PNS saat ini memang banyak yang menggadaikan surat keterangan kerjanya (SK). Oleh karena itu, pihaknya harus berbicara dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya BI checking di-nolkan saja untuk ASN.
"Gaji pokoknya misalnya Rp 4 juta, tapi cicilannya Rp 2 juta, itu sudah tidak memenuhi syarat. Tapi sebenarnya mereka ada tunjangan sehingga bisa mencicil, makanya BI checking-nya dilepas saja," terang dia.
Di sisi lain, Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan, skema mengenai pemberian KPR ini sedang dikaji dan diminta cepat diselesaikan oleh presiden. Sebagai bank penyalur pembiayaan perumahan, BTN mendukung program ini karena bisa menopang program sejuta rumah.
Sementara itu, sebelumnya, pemerintah mengkaji pembiayaan rumah khusus untuk PNS, TNI dan POLRI tanpa uang muka dengan tenor hingga 30 tahun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan skema yang diusulkan itu bersifat komersil dan untuk harga rumah sebesar Rp 300 - Rp 400 juta. Akan tetapi, Basuki mengatakan skema ini belum diputuskan oleh Presiden Jokowi dan akan didiskusikan kembali dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Ini masih sebatas usulan. Inovasi-inovasi ini perlu didiskusikan dulu karena banyak variasinya. Dan belum diputuskan sama sekali," tuturnya.
(roy) Next Article RI Kaji Rumah DP Rp 0 & Cicilan 3 Juta Bagi PNS dan TNI-Polri
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi menjelaskan, permasalahan utama dalam pengembangan KPR tanpa DP untuk ASN adalah dalam sistem penggajian."Kalau saya perhatikan, masalahnya adalah di gaji PNS, hampir semuanya sudah mendekati minus," ujar dia di Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Dengan melihat hal tersebut, menurut Junaidi harus ada alokasi khusus dari gaji PNS untuk pembiayaan perumahan. "Karena kalau tidak, gaji PNS lebih banyak konsumtifnya," terang dia.
"Gaji pokoknya misalnya Rp 4 juta, tapi cicilannya Rp 2 juta, itu sudah tidak memenuhi syarat. Tapi sebenarnya mereka ada tunjangan sehingga bisa mencicil, makanya BI checking-nya dilepas saja," terang dia.
Di sisi lain, Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan, skema mengenai pemberian KPR ini sedang dikaji dan diminta cepat diselesaikan oleh presiden. Sebagai bank penyalur pembiayaan perumahan, BTN mendukung program ini karena bisa menopang program sejuta rumah.
Sementara itu, sebelumnya, pemerintah mengkaji pembiayaan rumah khusus untuk PNS, TNI dan POLRI tanpa uang muka dengan tenor hingga 30 tahun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan skema yang diusulkan itu bersifat komersil dan untuk harga rumah sebesar Rp 300 - Rp 400 juta. Akan tetapi, Basuki mengatakan skema ini belum diputuskan oleh Presiden Jokowi dan akan didiskusikan kembali dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Ini masih sebatas usulan. Inovasi-inovasi ini perlu didiskusikan dulu karena banyak variasinya. Dan belum diputuskan sama sekali," tuturnya.
(roy) Next Article RI Kaji Rumah DP Rp 0 & Cicilan 3 Juta Bagi PNS dan TNI-Polri
Most Popular