Jokowi Tolak 7 Proyek Transportasi Jadi Strategis Nasional
Arys Aditya, CNBC Indonesia
16 April 2018 18:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo menolak tujuh proyek tranportasi untuk dimasukkan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tujuh proyek yang ditolak itu terdiri dari empat pelabuhan yaitu Merak, Bakauheni, Gilimanuk dan Ketapang. Lalu, dua bandara yang ada di Sukabumi dan Kediri, serta satu proyek kereta api double track Sukabumi.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas tentang Evaluasi PSN di Kantor Presiden, Senin (16/4/2018).
Menhub mengemukakan, Presiden menilai 7 proyek tambahan tersebut bisa dimasukkan dalam aturan yang berbeda dengan Peraturan Presiden 58/2017 tentang PSN. Hal ini, lanjutnya, disebabkan Pemerintah akan melansir peraturan baru.
"Dari Bapak Presiden, apakah PP atau perpres, akan ada satu bentuk keputusan yang memberikan kesempatan cara pembebasan tanah menggunakan UU No. 2 [Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum]. Bukan hanya PSN tapi juga strategis tapi gak perlu dimasukkan ke PSN," paparnya.
Dia menyebut, akan ada aturan turunan untuk mengelaborasi UU No.2/2012 sehingga Kemenhub bisa melanjutkan pembangunan atas 7 proyek tersebut.
Budi Karya mengemukakan beleid itu akan memberikan kepastian bagi pelaksana proyek mengenai pengadaan tanah yang selama ini kerap menjadi hambatan. Dia juga menuturkan aturan itu berlaku untuk proyek swasta yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat umum.
"Ada satu tingkat kepastian kita bisa bebaskan tanah, karena pada titik masyarakat tak mau kita bisa meng-appraised abis itu kita bisa mengkonsinyasi ke pengadilan ya bebas," tuturnya.
"Kalau PSN diklasifikasikan sebagai satu proyek yang bisa pakai UU Nomor 2, tapi sekarang presiden bilang ga hanya proyek pemerintah. Kayak kediri ini kan swasta, tapi kan juga berguna buat masyarakat. Kalau masyarakat gak mau (bebasin lahan) ya kita bisa konsinyasi."
(ray/ray) Next Article Deretan Proyek Infrastruktur Fantastis Rp 400 T Jokowi 2020
Tujuh proyek yang ditolak itu terdiri dari empat pelabuhan yaitu Merak, Bakauheni, Gilimanuk dan Ketapang. Lalu, dua bandara yang ada di Sukabumi dan Kediri, serta satu proyek kereta api double track Sukabumi.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas tentang Evaluasi PSN di Kantor Presiden, Senin (16/4/2018).
"Dari Bapak Presiden, apakah PP atau perpres, akan ada satu bentuk keputusan yang memberikan kesempatan cara pembebasan tanah menggunakan UU No. 2 [Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum]. Bukan hanya PSN tapi juga strategis tapi gak perlu dimasukkan ke PSN," paparnya.
Dia menyebut, akan ada aturan turunan untuk mengelaborasi UU No.2/2012 sehingga Kemenhub bisa melanjutkan pembangunan atas 7 proyek tersebut.
Budi Karya mengemukakan beleid itu akan memberikan kepastian bagi pelaksana proyek mengenai pengadaan tanah yang selama ini kerap menjadi hambatan. Dia juga menuturkan aturan itu berlaku untuk proyek swasta yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat umum.
"Ada satu tingkat kepastian kita bisa bebaskan tanah, karena pada titik masyarakat tak mau kita bisa meng-appraised abis itu kita bisa mengkonsinyasi ke pengadilan ya bebas," tuturnya.
"Kalau PSN diklasifikasikan sebagai satu proyek yang bisa pakai UU Nomor 2, tapi sekarang presiden bilang ga hanya proyek pemerintah. Kayak kediri ini kan swasta, tapi kan juga berguna buat masyarakat. Kalau masyarakat gak mau (bebasin lahan) ya kita bisa konsinyasi."
(ray/ray) Next Article Deretan Proyek Infrastruktur Fantastis Rp 400 T Jokowi 2020
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular