Internasional

Trump Luncurkan Langkah Nyata setelah Kritik Habis Amazon

Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
13 April 2018 15:55
Presiden AS Donald Trump membentuk satuan khusus untuk menyelidiki layanan pos AS setelah mengritik Amazon menyebabkan layanan pos merugi.
Foto: Edward Ricardo
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Kamis (12/4/2018) memerintahkan pembentukan satuan khusus guna menyelidiki Layanan Pos Amerika Serikat (USPS) dan merekomendasikan diadakannya reformasi terhadap lembaga tersebut.

Analis mengatakan perintah tersebut dapat dipandang sebagai eskalasi dari serangan Trump terhadap raksasa e-commerce Amazon terkait kesepakatannya dengan USPS. Gedung Putih tidak langsung menanggapi permintaan komentar yang dikirimkan CNBC International setelah jam kerja.


Satuan tugas yang dibentuk Trump itu akan mengevaluasi kegiatan operasional dan keuangan USPS, yang mencakup melakukan pengkajian dalam peran dari layanannya di pasar yang kompetitif, model bisnisnya, tenaga kerja, pengoperasian, biaya dan penetapan harga.

Satuan tugas tersebut juga diperintahkan untuk mengkaji turunnya volume pengiriman surat dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi keuangan dan monopoli yang dimiliki perusahaan dalam bisnis pengiriman surat dan paket.

"USPS memiliki prospek kinerja keuangan yang tidak stabil dan harus direstrukturisasi guna mencegah bailout menggunakan dana dari pembayar pajak," ujar Trump, dilansir dari CNBC International.

USPS telah mengalami kerugian senilai US$65 miliar (Rp 894,1 triliun) secara kumulatif sejak resesi tahun 2007-2009, menurut dokumen tersebut. Dalam dokumen tersebut dijelaskan USPS telah gagal melakukan pembayaran atas tunjangan kesehatan pensiunannya senilai lebih dari US$38 miliar per akhir 2017.

"Ini akan menjadi kebijakan pemerintahan saya bahwa sistem pos Amerika Serikat beroperasi di bawah model bisnis yang berkelanjutan untuk menyediakan layanan surat yang diperlukan untuk warga dan bisnis, dan untuk bersaing secara adil di pasar komersial," tulis Trump.

Satuan tugas akan menyerahkan laporan tentang temuan dan rekomendasinya kepada Trump dalam waktu 120 hari sejak dikeluarkannya perintah eksekutif itu.

Tepat Sasaran

Dalam perintah eksekutif tidak disebutkan subjek USPS yang mana yang menjadi pembahasan publik Trump baru-baru ini.

Beberapa pekan ini Trump telah mengklaim bahwa layanan pos telah rugi miliaran dolar karena Amazon. Salah satu ketidaksukaan utama Trump adalah bahwa perusahaan raksasa yang dikuasai Jeff Bezos telah membuat USPS terpuruk. Amazon menggunakan layanan pos untuk banyak layanan pengiriman jarak jauhnya.

Badan ini melaporkan kerugian bersih sebesar US$2,7 miliar pada tahun fiskal 2017. Namun, rincian pendapatan menunjukkan pengiriman surat dan paket merupakan salah satu dari beberapa kategori di mana USPS memperoleh lebih banyak pendapatan dari tahun ke tahunnya. USPS bahkan dikabarkan sudah mengalami kerugian sejak awal 2000-an, jauh sebelum Amazon menjadi raksasa e-commerce seperti sekarang ini.

Meskipun perintah eksekutif Trump tidak mereferensikan nama Amazon, seorang analis mengatakan kepada CNBC bahwa 'sasaran tepat' atas dibuatnya peraturan tersebut adalah perusahaan milik Jeff Bezos.

"Amazon telah membangun model bisnisnya di pundak USPS dan Trump tidak hanya berbicara, tetapi sekarang membentuk tatanan eksekutif ini sebagai langkah pertama," kata Daniel Ives, chief strategy officer dan kepala penelitian teknologi di GBH Insight.

Ives menambahkan bahwa juri masih belum mengetahui apa yang akan dihasilkan dari perintah eksekutif tersebut, namun jelas menyadari bahwa Amazon "sedang disasar oleh Trump." Amazon akan terus menggunakan USPS sebagai mekanisme pengiriman utamanya, namun sepertinya investasi dan infrastruktur perusahaan dalam pengiriman jarak jauh ke depannya mungkin akan dipercepat akibat adanya desakan Trump ini."

Michael Pachter, chief strategy officer dan kepala riset teknologi di Wedbush Securities, mengatakan Amazon bisa beralih menggunakan jasa pengiriman seperti UPS dan FedEx untuk pengiriman jarak jauhnya.

"USPS akan memiliki pendapatan yang lebih rendah dan kerugian yang lebih besar. Presiden tidak bisa merugikan Amazon dengan meninjau ulang USPS," Kata Pachter kepada CNBC International. Dia menjelaskan meskipun USPS menawarkan tarif yang lebih kompetitif daripada UPS dan FedEx, namun nilainya tidak terlalu rendah juga.

"Jika (tarif) mereka naik 10%, Amazon mungkin tetap memilih mereka. Namun, tarif pos ditetapkan oleh komisi independen, dan satuan tugas presiden tidak memiliki hak untuk mengubah tingkatnya. Dia mungkin tidak menyadari fakta ini," kata Pachter.


Detail pembayaran Amazon ke USPS tidak diketahui publik. Namun, analis Wall Street memperkirakan Amazon kira-kira membayar USPS 50% lebih murah dari pembayaran kepada United Parcel Service (UPS) atau FedEx dalam mengirim paket.

Seseorang yang pernah bekerja di Komisi Pengaturan Pos mengatakan kepada Reuters bahwa perintah tersebut kemungkinan akan mendorong satuan tugas untuk memeriksa apakah USPS dapat membebankan biaya kepada perusahaan seperti Amazon untuk pengiriman paket.

Satuan tugas akan dipimpin oleh Menteri Keuangan Steven Mnuchin atau wakilnya, dan akan berkonsultasi dengan beberapa lembaga, seperti Kepala Pos Umum dan Ketua Komisi Regulator Pos.
(prm) Next Article Amazon Rilis Robot Rumahan Dijual Rp 14 Jutaan

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular