Harga Beras Naik, Kesejahteraan Petani Justru Turun
Arif Gunawan, CNBC Indonesia
04 April 2018 14:19
Bertentangan dengan hukum supply and demand, panen raya pada tiga bulan pertama yang seharusnya mendongkrak suplai di pasar dan menurunkan harga justru berujung pada anomali, yakni kenaikan harga, tetapi bukan di tingkat petani.
Selama Maret 2018, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tercatat hanya Rp 4.757 per kg atau turun 8,65% dan di tingkat penggilingan Rp4.845 per kg atau turun 8,67% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Februari 2018.
Hipotesis yang berkembang adalah beras medium dari petani tersebut kemudian diproses menjadi produk premium karena kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang tidak membagikan mergin keuntungan kecil untuk beras medium. Kondisi ini akhirnya memicu kelangkaan "beras rakyat" tersebut di pasaran.
Data BPS menyebutkan harga beras medium sejak Desember 2017 telah naik, sebesar 2,7%, dari Rp 9.280 per kilogram (kg) menjadi Rp 9.526 per kg. Pada 29 Januari, harga beras di DKI Jakarta telah menyentuh angka Rp 13.750 per kg, sementara di Bali mencapai Rp 11.700.
Kondisi anomali tersebut memberi jalan bagi pemerintah untuk mengimpor beras, dengan dalih mengendalikan harga makanan pokok nasional dan inflasi. Ini merupakan impor beras yang pertama di era Jokowi sejak 2015.
Hanya saja, anehnya keputusan impor 500.000 ton beras tersebut berlaku untuk beras IR64 yang merupakan produk premium, dan bukannya beras medium. Kebijakan itu diketok pada 11 Januari, usai rapat antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan para penyalur beras. (ags/ags)
Selama Maret 2018, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tercatat hanya Rp 4.757 per kg atau turun 8,65% dan di tingkat penggilingan Rp4.845 per kg atau turun 8,67% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Februari 2018.
Hipotesis yang berkembang adalah beras medium dari petani tersebut kemudian diproses menjadi produk premium karena kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang tidak membagikan mergin keuntungan kecil untuk beras medium. Kondisi ini akhirnya memicu kelangkaan "beras rakyat" tersebut di pasaran.
Kondisi anomali tersebut memberi jalan bagi pemerintah untuk mengimpor beras, dengan dalih mengendalikan harga makanan pokok nasional dan inflasi. Ini merupakan impor beras yang pertama di era Jokowi sejak 2015.
Hanya saja, anehnya keputusan impor 500.000 ton beras tersebut berlaku untuk beras IR64 yang merupakan produk premium, dan bukannya beras medium. Kebijakan itu diketok pada 11 Januari, usai rapat antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan para penyalur beras. (ags/ags)
Pages
Most Popular