Menko Darmin: Aturan Baru Impor Garam Sesuai Hukum

News - Arys Aditya, CNBC Indonesia
16 March 2018 20:05
Menko Darmin: Aturan Baru Impor Garam Sesuai Hukum
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjamin tidak akan muncul komplikasi hukum dari penerbitan Peraturan Pemerintah tentang peralihan kewenangan rekomendasi impor garam. 

Menko Darmin mengemukakan, Presiden sebagai kepala pemerintahan telah meneken PP yang memberi kewenangan importasi garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Perindustrian.  

Dia menjelaskan PP ini tidak bertentangan dengan UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. 



Dalam pasal 37 UU 7/2016, impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Sementara dalam pasal 1, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.  
 

Namun, Darmin mengatakan dalam UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, Kemnperin juga disebut berwenang dalam memastikan kelangsungan bahan baku industri. 

"Dalam PP itu, akan ada dua UU di bagian 'Menimbang'. Presiden sebagai kepala pemerintahan memutuskan agar kewenangan memberi rekomendasi impor garam industri adalah milik Kementerian Perindustrian," ungkapnya, Jumat (16/3/2018) malam. 

Dia mengemukakan PP itu diterbitkan sebagai jalan keluar agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan antara KKP dan Kemenperin. 

(ray/ray)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading