Negara Kehilangan Rp 6 T Akibat Pembatasan Harga Batu Bara
09 March 2018 12:19
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Luthfi Rahman
Jakarta, CNBC Indonesia- Keinginan Presiden Joko Widodo mempertahankan tarif listrik hingga 2019 dengan melakukan pembatasan harga batu bara berdampak pada kas negara. Pasalnya, kebijakan kebijakan ini secara tidak langsung menggerus penerimaan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, keputusan tersebut membuat penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tergerus masing-masing berkisar Rp 3 - Rp 4 triliun dan Rp 1 - Rp 2 triliun.
"Untuk PNBP potensial lossnya Rp 1 sampai Rp 2 triliun. Kalau pajak Rp 3 - Rp 4 triliun," kata Askolani saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (9/3/2018).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siang ini telah merilis aturan tentang harga khusus batu bara untuk kebutuhan penyediaan listrik dalam negeri sebesar US$ 70 per ton melalui Keputusan Menteri ESDM (Kepmen).
Meskipun ada potensi kehilangan penerimaan, namun Askolani menegaskan aturan tersebut tidak akan terlalu membahayakan kas negara. Sebab, kenaikan harga batu bara pun bisa menambah penerimaan.
"Total yang masuk penghitungan di PNBP sampai 400.000 ton. Satu sisi memang ada kehilangan, tapi satu sisi batubara masih bisa lebih tinggi dari yang ditargetkan dalam APBN karena harga yang lebih baik," katanya.
Sebagai informasi, harga khusus batu bara ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun, tepatnya 1 Januari 2018 sampai dengan Desember 2019. Aturan ini, berlaku surut yang berarti akan ada penyesuaian kembali kontrak penjualan yang sudah berjalan.
Keputusan ini bertujuan untuk menjaga arus kas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar tidak tertekan dengan keinginan Presiden Joko Widodo mempertahankan tarif listrik hingga 2019 demi menjaga daya beli masyarakat.
(gus/gus)
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, keputusan tersebut membuat penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tergerus masing-masing berkisar Rp 3 - Rp 4 triliun dan Rp 1 - Rp 2 triliun.
"Untuk PNBP potensial lossnya Rp 1 sampai Rp 2 triliun. Kalau pajak Rp 3 - Rp 4 triliun," kata Askolani saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (9/3/2018).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siang ini telah merilis aturan tentang harga khusus batu bara untuk kebutuhan penyediaan listrik dalam negeri sebesar US$ 70 per ton melalui Keputusan Menteri ESDM (Kepmen).
Meskipun ada potensi kehilangan penerimaan, namun Askolani menegaskan aturan tersebut tidak akan terlalu membahayakan kas negara. Sebab, kenaikan harga batu bara pun bisa menambah penerimaan.
"Total yang masuk penghitungan di PNBP sampai 400.000 ton. Satu sisi memang ada kehilangan, tapi satu sisi batubara masih bisa lebih tinggi dari yang ditargetkan dalam APBN karena harga yang lebih baik," katanya.
Sebagai informasi, harga khusus batu bara ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun, tepatnya 1 Januari 2018 sampai dengan Desember 2019. Aturan ini, berlaku surut yang berarti akan ada penyesuaian kembali kontrak penjualan yang sudah berjalan.
Keputusan ini bertujuan untuk menjaga arus kas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar tidak tertekan dengan keinginan Presiden Joko Widodo mempertahankan tarif listrik hingga 2019 demi menjaga daya beli masyarakat.
Artikel Selanjutnya
Perpres Harga Batu Bara Akan Dongkrak Laba PLN
(gus/gus)
