Menko Darmin: Kenaikan Subsidi BBM Bukan Langkah Politik

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah membantah kebijakan untuk membekukan harga BBM dan tarif listrik hingga 2019 adalah langkah politik. 

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan keputusan tersebut adalah respons wajar yang dilakukan Pemerintah ketika mendapati harga minyak mentah dunia yang terus menanjak, baik untuk PT Pertamina sebagai BUMN pelaksana subsidi BBM dan PT PLN untuk listrik maupun bagi masyarakat. 

Pilihan Redaksi Tahan Harga Solar, Pemerintah Ajukan Revisi Subsidi BBM DPR Dukung Rencana Harga BBM dan Listrik Tetap Polemik Harga Bensin, Apakah Pengorbanan Demi Tahun Politik? Jokowi Tahan Harga BBM dan Listrik, Rating RI Terancam Turun

"Kalau harga crude oilnya, ya pasti biaya naik. Pemerintah bisa saja diam tapi bisa kolaps dia kalau tidak ditambah subsidinya. Menaikkan subsidi Itu konsekuensi dari naiknya harga crude oil," ujar Darmin di sela Food Security Summit 2018, Kamis (8/3/2018).

Dia mengatakan, Pemerintah masih terus membahas dengan Parlemen mengenai mekanisme peningkatan pagu alokasi subsidi BBM dan listrik. Menurutnya, bisa saja peningkatan pagu ini akan dituangkan dalam APBN Perubahan 2018.

"Memang kalau melampaui jumlah pagu, harus dibicarakan dengan DPR. Saya bilang ini harus dibicarakan dengan DPR, apakah lewat APBNP atau bagaimana," tuturnya. 
(gus/gus) Next Article Kenaikan Subsidi Solar Dibahas di Istana