Jokowi Tahan Harga BBM dan Listrik, Rating RI Terancam Turun
Arif Gunawan, CNBC Indonesia
07 March 2018 16:19
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo memutuskan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listik sampai tahun politik 2019, meski dinilai hal ini dapat menghantam kinerja Pertamina dan PLN.
Anushka Shah, analis Moody's Investors Service, mengatakan kebijakan populis tersebut merupakan langkah mundur terhadap reformasi yang telah dijalankan sebelumya.
"Penghitungan kami atas profil kredit Indonesia memang memasukkan pertimbangan terhadap ketidakpastian kebijakan dalam tingkatan tertentu terkait dengan proses reformasi, khususnya tantangan politis terkait pelaksanaan reformasi di sistem demokrasi multipartai yang besar ini," tuturnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/3/2018).
Beberapa faktor fundamental, lanjutnya, memang tidak akan terganggu oleh "ketidakpastian reformasi ini" mengingat rasio utang pemerintah masih terjaga, besarnya ekonomi RI dan prospek pertumbuhan menjanjikan.
"Namun, jika kebijakan itu dijalankan hingga berdampak material, misalnya menimbulkan efek kontraproduktif terhadap pembiayaan pemerintah, membentuk kristal risiko liabilitas adalam APBN atau mengganggu keseimbangan makro ekonomi, kami akan memasukkannya sebagai faktor negatif terhadap peringkat utang [credit negative]," jelas Anushka.
Moody's memperkirakan kebijakan tersebut akan menimbulkan kerugian bisnis bagi Pertamina dan PLN. Sebagai ilustrasi, Pertamina dalam 9 bulan pada tahun lalu (sampai dengan 30 September), menanggung kerugian hingga US$ 1,2 miliar (Rp 16,52 triliun) akibat kenaikan harga minyak mentah.
"Meski ini bisa memicu risiko kontijensi, kami menilai pemerintah tidak akan perlu turun tangan membantu [Pertamina] karena neraca keuangannya masih kuat. Terkait dengan listrik, usulan mem-freeze tarif bisa memengaruhi APBN," jelas Anushka.
(ray/ray) Next Article Dampak Corona, Moody's: Ekonomi China Tumbuh 5,8% di 2020
Anushka Shah, analis Moody's Investors Service, mengatakan kebijakan populis tersebut merupakan langkah mundur terhadap reformasi yang telah dijalankan sebelumya.
"Penghitungan kami atas profil kredit Indonesia memang memasukkan pertimbangan terhadap ketidakpastian kebijakan dalam tingkatan tertentu terkait dengan proses reformasi, khususnya tantangan politis terkait pelaksanaan reformasi di sistem demokrasi multipartai yang besar ini," tuturnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/3/2018).
"Namun, jika kebijakan itu dijalankan hingga berdampak material, misalnya menimbulkan efek kontraproduktif terhadap pembiayaan pemerintah, membentuk kristal risiko liabilitas adalam APBN atau mengganggu keseimbangan makro ekonomi, kami akan memasukkannya sebagai faktor negatif terhadap peringkat utang [credit negative]," jelas Anushka.
Moody's memperkirakan kebijakan tersebut akan menimbulkan kerugian bisnis bagi Pertamina dan PLN. Sebagai ilustrasi, Pertamina dalam 9 bulan pada tahun lalu (sampai dengan 30 September), menanggung kerugian hingga US$ 1,2 miliar (Rp 16,52 triliun) akibat kenaikan harga minyak mentah.
"Meski ini bisa memicu risiko kontijensi, kami menilai pemerintah tidak akan perlu turun tangan membantu [Pertamina] karena neraca keuangannya masih kuat. Terkait dengan listrik, usulan mem-freeze tarif bisa memengaruhi APBN," jelas Anushka.
(ray/ray) Next Article Dampak Corona, Moody's: Ekonomi China Tumbuh 5,8% di 2020
Most Popular