Foto: BPK
Foto: Raditya Hanung Prakoswa
Polemik Harga Bensin, Apakah Pengorbanan Demi Tahun Politik?
Gustidha Budiartie & Raditya Hanung Prakoswa, CNBC Indonesia
07 March 2018 07:28
Jakarta, CNBC Indonesia- Di masa awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menjadikan reformasi energi salah satu agenda penting untuk membangun negara ini. Caranya adalah dengan menghapus subsidi bensin yang menelan hingga ratusan triliun, yang telah berlangsung bertahun-tahun, dan mengalihkannya untuk subsidi lebih tepat sasaran atau membangun infrastruktur.
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terakhir kali dikucurkan pada 2014. Secara keseluruhan total subsidi BBM mencapai Rp 285 triliun. Gebrakan dimulai di 2015, tak lama setelah dilantik, Presiden Jokowi memutuskan untuk mencopot subsidi pada bensin premium. Alasannya, bensin satu ini lebih banyak digunakan mereka yang memiliki kendaraan pribadi.
Tak tanggung-tanggung, jeda beberapa bulan setelah menjabat sebagai kepala negara, Jokowi bahkan berani menaikkan harga premium dari Rp 6.500 per liter ke Rp 8.500 per liter yang diumumkan langsung di Istana Negara. Tindakannya ini dikritik tapi juga banyak yang mendukung, karena lebih sehat untuk kas negara maupun Pertamina, selaku importir sekaligus distributor BBM.
Kebijakan ini masih konsisten dan dilanjutkan di 2015 dan 2016. Seiring dengan penurunan harga minyak dunia, harga bensin pun kembali mengalami penyesuaian. Untuk jenis premium harga diturunkan ke level Rp 6.450- 6.500 per liter.
Ini terlihat dari angka subsidi BBM dan LPG yang menurun drastis pada tahun 2016, dimana realisasinya tercatat sebesar Rp 43,69 triliun, atau menurun 28,09% dari realisasi 2015. Namun demikian, dampak kembali menguatnya harga minyak dunia sejak semester II 2016 mulai terasa di tahun 2017. Pada awal tahun ini, realisasi subsidi energi BBM dan LPG diumumkan mencapai Rp 47 triliun, lebih besar dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 44,5 triliun.
Jebolnya subsidi BBM dan LPG pada tahun 2017 diperkirakan terjadi salah satunya akibat melesetnya asumsi harga minyak di APBN. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) memang hanya diasumsikan sebesar US$ 45/barel pada APBN 2017, yang kemudian direvisi menjadi US$ 50/barel pada APBN-P 2017. Sementara, rata-rata harga ICP Januari-Desember 2017 aktual sebesar US$ 51,19/barel.
Patokan ICP Lebih Rendah dari Realisasi
Realisasi subsidi yang melebihi target berpotensi terulang pada APBN 2018, dimana harga minyak mentah diasumsikan sebesar US$ 48/barel pada tahun ini, dengan alokasi subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 46,86 triliun.
Melihat tren kenaikan harga minyak, memang cukup aneh dan menjadi pertanyaan melihat asumsi harga minyak di APBN 2018 malah dipatok lebih rendah dari asumsi APBN-P 2017 sebesar US$ 50/barel. Hingga akhir Februari realisasi ICP rata-rata sudah mencapai US$ 61,61/barel, senada dengan rata-rata harga minyak mentah global jenis light sweet pada bulan Februari yang berada di level US 62,18/barel.
Risiko Subsidi Akibat Meleset Asumsi
Pertanyaan yang muncul adalah apabila dengan asumsi yang meleset sekitar US$ 1/barel saja dapat membuat kelebihan target subsidi sebesar Rp 2,5 triliun pada tahun 2017, lalu bagaimana nasibnya realisasi subsidi tahun ini apabila asumsi harga minyak meleset hingga US$ 13/barel?
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terakhir kali dikucurkan pada 2014. Secara keseluruhan total subsidi BBM mencapai Rp 285 triliun. Gebrakan dimulai di 2015, tak lama setelah dilantik, Presiden Jokowi memutuskan untuk mencopot subsidi pada bensin premium. Alasannya, bensin satu ini lebih banyak digunakan mereka yang memiliki kendaraan pribadi.
Tak tanggung-tanggung, jeda beberapa bulan setelah menjabat sebagai kepala negara, Jokowi bahkan berani menaikkan harga premium dari Rp 6.500 per liter ke Rp 8.500 per liter yang diumumkan langsung di Istana Negara. Tindakannya ini dikritik tapi juga banyak yang mendukung, karena lebih sehat untuk kas negara maupun Pertamina, selaku importir sekaligus distributor BBM.
Ini terlihat dari angka subsidi BBM dan LPG yang menurun drastis pada tahun 2016, dimana realisasinya tercatat sebesar Rp 43,69 triliun, atau menurun 28,09% dari realisasi 2015. Namun demikian, dampak kembali menguatnya harga minyak dunia sejak semester II 2016 mulai terasa di tahun 2017. Pada awal tahun ini, realisasi subsidi energi BBM dan LPG diumumkan mencapai Rp 47 triliun, lebih besar dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 44,5 triliun.
 Foto: Raditya Hanung Prakoswa |
Jebolnya subsidi BBM dan LPG pada tahun 2017 diperkirakan terjadi salah satunya akibat melesetnya asumsi harga minyak di APBN. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) memang hanya diasumsikan sebesar US$ 45/barel pada APBN 2017, yang kemudian direvisi menjadi US$ 50/barel pada APBN-P 2017. Sementara, rata-rata harga ICP Januari-Desember 2017 aktual sebesar US$ 51,19/barel.
Patokan ICP Lebih Rendah dari Realisasi
Realisasi subsidi yang melebihi target berpotensi terulang pada APBN 2018, dimana harga minyak mentah diasumsikan sebesar US$ 48/barel pada tahun ini, dengan alokasi subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 46,86 triliun.
Melihat tren kenaikan harga minyak, memang cukup aneh dan menjadi pertanyaan melihat asumsi harga minyak di APBN 2018 malah dipatok lebih rendah dari asumsi APBN-P 2017 sebesar US$ 50/barel. Hingga akhir Februari realisasi ICP rata-rata sudah mencapai US$ 61,61/barel, senada dengan rata-rata harga minyak mentah global jenis light sweet pada bulan Februari yang berada di level US 62,18/barel.
 Foto: Raditya Hanung Prakoswa |
Risiko Subsidi Akibat Meleset Asumsi
Pertanyaan yang muncul adalah apabila dengan asumsi yang meleset sekitar US$ 1/barel saja dapat membuat kelebihan target subsidi sebesar Rp 2,5 triliun pada tahun 2017, lalu bagaimana nasibnya realisasi subsidi tahun ini apabila asumsi harga minyak meleset hingga US$ 13/barel?
Hampir dipastikan realisasi subsidi tahun ini akan kembali melambung di atas target Rp 46,86 triliun. Salah satu cara menyelamatkan APBN dari gelembung subsidi adalah dengan menaikkan harga. Tapi, Presiden Jokowi sudah berpesan pada menteri-menterinya bahwa tak ada kenaikan harga bensin maupun tarif listrik hingga 2019. Artinya segala kenaikan harga yang terjadi secara riil dalam komoditas energi, tidak boleh dilimpahkan ke masyarakat dan harus tetap jadi beban pemerintah.
Oleh karena itu, langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengajukan penambahan subsidi ke Kementerian Keuangan. Mari kita bicara soal bensin terlebih dulu, yang masih disubsidi oleh pemerintah saat ini adalah bensin jenis solar yakni sebesar Rp 500 per liter. Jumlah subsidi yang dikucurkan untuk solar adalah Rp 7,8 triliun untuk 15,6 juta kiloliter.
Kementerian ESDM mengajukan agar subsidi dinaikkan menjadi Rp 700 hingga Rp 1000 per liter, hitungan subsidi pun berubah seperti ini:
- Jika menjadi Rp 700 per liter maka jumlah total subsidi yang dibutuhkan adalah Rp 10,8 triliun
- Jika menjadi Rp 1000 per liter maka jumlah total subsidi yang dibutuhkan adalah Rp 15,6 triliun.
Dilihat dari sisi subsidi bensin solar, angka Rp 15,6 triliun memang tak seberapa dibanding potensi pendapatan negara yang bisa mencapai ribuan triliun. Inilah yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin bahwa naiknya subsidi BBM tidak akan mempengaruhi defisit APBN yang ditetapkan sebesar -2,19% dari Produk Domestik Bruto. Tapi perlu diingat di sini kita belum membedah soal harga bensin jenis premium.
Oleh karena itu, langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengajukan penambahan subsidi ke Kementerian Keuangan. Mari kita bicara soal bensin terlebih dulu, yang masih disubsidi oleh pemerintah saat ini adalah bensin jenis solar yakni sebesar Rp 500 per liter. Jumlah subsidi yang dikucurkan untuk solar adalah Rp 7,8 triliun untuk 15,6 juta kiloliter.
Kementerian ESDM mengajukan agar subsidi dinaikkan menjadi Rp 700 hingga Rp 1000 per liter, hitungan subsidi pun berubah seperti ini:
- Jika menjadi Rp 700 per liter maka jumlah total subsidi yang dibutuhkan adalah Rp 10,8 triliun
- Jika menjadi Rp 1000 per liter maka jumlah total subsidi yang dibutuhkan adalah Rp 15,6 triliun.
Dilihat dari sisi subsidi bensin solar, angka Rp 15,6 triliun memang tak seberapa dibanding potensi pendapatan negara yang bisa mencapai ribuan triliun. Inilah yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin bahwa naiknya subsidi BBM tidak akan mempengaruhi defisit APBN yang ditetapkan sebesar -2,19% dari Produk Domestik Bruto. Tapi perlu diingat di sini kita belum membedah soal harga bensin jenis premium.
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular