DPR Dukung Rencana Harga BBM dan Listrik Tetap
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
06 March 2018 20:14
Jakarta, CNBC Indonesia- Dewan Perwakilan Rakyat mendukung rencana pemerintah untuk mempertahankan harga premium, solar, serta tarif listrik hingga tahun 2019. Sebab, tiga hal tersebut memang menjadi faktor penyumbang inflasi di Indonesia.
"Faktor terbesarnya ada di listrik dan juga BBM. Konsekuensinya, harus diikuti pengetatan anggaran," kata Wakil Komisi VII DPR, Satya Yudha kepada CNBC Indonesia, Selasa (6/3/2018).
Pengetatan, kata dia, dilakukan untuk mengimbangi pergerakan harga minyak dunia dan batu bara yang sedang tinggi dan berpengaruh atas ketatapan harga bensin dan listrik.
Untuk subsidi solar, Satya mengaku sebelumnya DPR sempat mengajukan dari Rp 500 menjadi Rp 750, namun usulan itu kandas. "Akhirnya Menteri Keuangan dan Badan Anggaran DPR tidak setuju penambahan itu," ujar Satya.
Sebelumnya, Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan sesegera mungkin akan melakukan revisi atas subsidi solar kepada Kementerian Keuangan, tanpa harus menunggu APBN-P 2018. Namun Satya menilai hal itu tidak bisa dilakukan.
"Pasti harus melalui revisi APBN-P 2018, maka dari itu kami telah meminta pemerintah untuk mengajukannya," tutur Satya.
Dia menilai ada dua hal penting yang harus pula direvisi pemerintah dalam APBN-P 2018 yang mempengaruhi sektor energi, pertama adalah asumsi nilai tukar rupiah. Selain itu juga harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).
Sebagai informasi, ICP bulan ini menyentuh US$ 61,61 per barel. Sedikit turun dari bulan Januari 2018, yang menyentuh US$ 65,6. Sedangkan, asumsi makro atas ICP dalam APBN 2018 adalah US$ 48 per barel.
(gus/gus) Next Article Kuota BBM Solar Jebol, Salah Siapa?
"Faktor terbesarnya ada di listrik dan juga BBM. Konsekuensinya, harus diikuti pengetatan anggaran," kata Wakil Komisi VII DPR, Satya Yudha kepada CNBC Indonesia, Selasa (6/3/2018).
Pengetatan, kata dia, dilakukan untuk mengimbangi pergerakan harga minyak dunia dan batu bara yang sedang tinggi dan berpengaruh atas ketatapan harga bensin dan listrik.
Sebelumnya, Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan sesegera mungkin akan melakukan revisi atas subsidi solar kepada Kementerian Keuangan, tanpa harus menunggu APBN-P 2018. Namun Satya menilai hal itu tidak bisa dilakukan.
"Pasti harus melalui revisi APBN-P 2018, maka dari itu kami telah meminta pemerintah untuk mengajukannya," tutur Satya.
Dia menilai ada dua hal penting yang harus pula direvisi pemerintah dalam APBN-P 2018 yang mempengaruhi sektor energi, pertama adalah asumsi nilai tukar rupiah. Selain itu juga harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).
Sebagai informasi, ICP bulan ini menyentuh US$ 61,61 per barel. Sedikit turun dari bulan Januari 2018, yang menyentuh US$ 65,6. Sedangkan, asumsi makro atas ICP dalam APBN 2018 adalah US$ 48 per barel.
(gus/gus) Next Article Kuota BBM Solar Jebol, Salah Siapa?
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular