Kuota BBM Subsidi Jebol, Ini 10 Provinsi 'Biang Kerok'nya
22 August 2019 13:09
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) menyebut ada 10 provinsi yang diduga menjadi dalang dari penyimpangan jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) khusnya solar tahun 2019.
Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Masud Khamid menyebut 10 provinsi tersebut antara lain Kalimantan Timur, Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kepualuan Riau, Jawa Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Sulawesi selatan.
"..Di daerah industri yang tambangnya berkembang," katanya di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Sebelumnya, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyebut diperkirakan ada kelebihan kapasitas 0,8 juta KL sampai 1,3 juta KL dari kuota yang ditetapkan tahun 2019 sebanyak 14,5 juta KL. BPH Migas akan dibantu oleh Pertamina, Hiswana Migas, Polisi, TNI hingga Pemerintah Daerah setempat dalam melaksanakan sosialisasi ini.
"BPH Migas akan melaksanaka pengawasan di wilayah patut diduga terjadi penyimpangan di daerah tambang,yang diduga BBM subsidi ini untuk perkebunan dan tambang," katanya.
Dia menegaskan, sesuai amanah Undang-Undang (UU) Migas Pasal 8 ayat 2, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan distribusi BBM yang merupakan komoditas vital. BPH Migas akan melaksanaka pengawasan di wilayah yang patut diduga terjadi penyimpangan di daerah tambang.
"Diduga BBM subsidi ini untuk perkembunan dan tambang, (pengawasan) dalam waktu sesegera mungkin," tegasnya.
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPH Migas, realisasijenis bahan bakar tertentu jenis solar sampai dengan Juli sebesar 9,04 juta KL atau mencapai 62 persen. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2019 ada kelebihan 15,31 sampai 15,94 juta KL.
(gus/gus)
Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Masud Khamid menyebut 10 provinsi tersebut antara lain Kalimantan Timur, Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kepualuan Riau, Jawa Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Sulawesi selatan.
"..Di daerah industri yang tambangnya berkembang," katanya di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Sebelumnya, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyebut diperkirakan ada kelebihan kapasitas 0,8 juta KL sampai 1,3 juta KL dari kuota yang ditetapkan tahun 2019 sebanyak 14,5 juta KL. BPH Migas akan dibantu oleh Pertamina, Hiswana Migas, Polisi, TNI hingga Pemerintah Daerah setempat dalam melaksanakan sosialisasi ini.
"BPH Migas akan melaksanaka pengawasan di wilayah patut diduga terjadi penyimpangan di daerah tambang,yang diduga BBM subsidi ini untuk perkebunan dan tambang," katanya.
Dia menegaskan, sesuai amanah Undang-Undang (UU) Migas Pasal 8 ayat 2, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan distribusi BBM yang merupakan komoditas vital. BPH Migas akan melaksanaka pengawasan di wilayah yang patut diduga terjadi penyimpangan di daerah tambang.
"Diduga BBM subsidi ini untuk perkembunan dan tambang, (pengawasan) dalam waktu sesegera mungkin," tegasnya.
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPH Migas, realisasijenis bahan bakar tertentu jenis solar sampai dengan Juli sebesar 9,04 juta KL atau mencapai 62 persen. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2019 ada kelebihan 15,31 sampai 15,94 juta KL.
(gus/gus)
