Pakai Kartu Kredit Rp 1 M dalam Setahun Wajib Lapor Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan bank untuk melaporkan data kartu kredit bagi nasabahnya yang memiliki tagihan dalam satu tahun minimal Rp 1 miliar. Aturan tersebut tertuang dalam PMK 228/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013 dan perubahannya.

"Aturan tersebut berisi kewajiban penyampaian data kartu kredit oleh perbankan/penyelenggara kartu kredit kepada DJP," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Hestu Yoga Saksama kepada CNBC Indonesia, Jumat (2/2/2018).

Agar konsisten dengan penerapan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Tujuan Perbankan, pelaksanaan penyampaian data kartu kredit tersebut :

• Wajib disampaikan hanya untuk total pembelanjaan (tagihan) paling sedikit Rp. 1 milliar dalam setahun, dan
• Disampaikan setiap tahun sesuai periode penyampaian data keuangan untuk saldo rekening per 31 Desember setiap tahunnya.

Pilihan Redaksi Daftar Bank yang Wajib Lapor Transaksi Kartu Kredit ke Pajak Transaksi dan Limit Kartu Kredit Wajib Dilaporkan ke Pajak Kewajiban Lapor Kartu Kredit ke Pajak Resmi Berlaku Masyarakat Belanja Pakai Kartu Kredit Rp 297 T di 2017

"Dengan demikian, penyampaian data kartu kredit oleh perbankan/penyelenggara kartu kredit kepada DJP untuk pertama kalinya adalah data kartu kredit untuk tagihan selama tahun 2018 (Januari sd Desember), dengan total tagihan selama setahun tersebut paling sedikit Rp. 1 milliar, dan disampaikan ke DJP paling lambat akhir April 2019," papar Yoga lebih lengkap.

Untuk saat ini perbankan/penyelenggara kartu kredit tidak perlu menyampaikan data kartu kredit kepada DJP.

(dru) Add as a preferred
source on Google