Tebak-tebak Harga Bensin
Gustidha Budiartie & Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
24 January 2018 07:13
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan belum ada rencana untuk mengubah asumsi harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasannya, jika dihitung-hitung negara justru surplus dari kenaikan harga minyak.
Meski begitu, Sri Mulyani mengakui dari sisi subsidi jumlah yang ditanggung pelat merah di sektor energi bakal lebih besar dari perkiraan. Terutama Pertamina yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat.
Artinya Pertamina bakal terima subsidi sesuai yang diketuk di APBN, untuk jenis solar, yang kemungkinannya lebih kecil dari jumlah tanggungan mereka akibat kenaikan harga minyak. "Kami akan lakukan mekanisme hitung selisih maka kami akan lihat bagaimana kemampuan negara," kata Sri Mulyani, Selasa (23/1/2018).
Pertamina di Komisi VII DPR RI sempat mengungkap ancaman tergerusnya laba perusahaan di 2018 apabila tak ada penyesuaian asumsi ICP yang mentok di US$ 48 per barel, dan juga harga bensin. Dengan asumsi normal Pertamina diperkirakan bisa mendapat laba US$ 2,4 miliar, tapi jika harga minyak terus merangkak naik, ratusan juta dolar dari laba yang ditargetkan bakal melayang.
Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, masih dalam kesempatan yang sama, membeberkan harga bensin yang sesungguhnya dengan asumsi harga minyak riil, yakni di atas US$ 60 per barel jauh lebih tinggi dari harga pasaran saat ini.
Hasil hitungannya Pertamina didapati harus menalangi Rp 2.404/liter untuk Premium dan Rp 3.938/liter untuk solar. Biasanya kekurangan ini dibayar oleh pemerintah melalui skema carry over (dibayarkan di belakang). Namun jumlahnya harus menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tagihan yang menumpuk ditambah terus naiknya harga minyak dunia, bisa jadi membuat laba Pertamina tak hanya tergerus seperti yang perseroan perkirakan, yakni turun hingga US$700 juta dolar.
Bensin Premium memang sudah tak disubsidi pemerintah lagi, tetapi jika harga ditahan Rp 6.450 per liter, menurut Pertamina sudah tak sesuai harga pasar. Apalagi konsumsi terbesar BBM Indonesia masih didominasi oleh bensin RON 88 ini.
Tetapi, tak semua mengamini hitungan Pertamina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam wawancara khusus menjawab tegas bahwa penyesuaian harga BBM tidak bisa dilakukan begitu saja.
"Untung Pertamina di 2016 itu Rp 40 triliun. Tahun 2016 saat harga minyak sekitar US$ 38/barel itu pemerintah tidak memutuskan untuk menurunkan harga BBM, jadi ada windfall untuk Pertamina," kata Jonan.
Terkait harga, Kementerian ESDM saat ini pun masih melakukan kajian formula harga BBM yang pas. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar bahkan sampai melakukan studi ke Singapura untuk mempelajari formula harga BBM yang berlaku sekarang.
Bukan sekali ini formula harga BBM diragukan, tahun 2015 saat Kementerian ESDM membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas, salah satu rekomendasinya adalah mengubah formula harga BBM, terutama Bensin Premium.
"Kelemahan utama formula saat ini adalah transparansi penetapan harga premium. Sehingga dalam prosesnya menjadi rawan dimainkan oleh oknum tertentu," kata Pengamat Minyak dan Gas Universitas Gajah Mada Fahmi Radhy, Selasa (23/1/2018).
Fahmi yang pada 2015 bergabung dalam Tim Reformasi Tata Kelola Migas bentukan Kementerian ESDM menceritakan salah satu pertimbangan untuk mengubah formula adalah karena penggunaan faktor Mean of Platts Singapore (MOPS) dan pengalinya yang dinilai tidak jelas.
Tidak hanya formulanya, tim reformasi bahkan menyarankan ke pemerintah untuk hapus bensin premium. Hal ini karena sudah tidak ada lagi negara yang menjual bensin dengan RON 88, sehingga prosesnya di dalam negeri jadi lebih kompleks karena kilang harus mencampur dulu bensin yang oktannya lebih tinggi yakni RON 92 dengan Naptha sebagai campuran.
Proses pencampuran ini, kata Fahmi, tidak transparan dan berimbas pada penetapan harga. Fahmi juga menambahkan memang sulit untuk menetapkan harga premium karena tidak ada dasar harga internasionalnya. Oleh sebab itu, Fahmi sangat mendukung upaya Kementerian ESDM untuk mengkaji formula harga BBM dan bisa menghadirkan harga yang lebih murah.
(gus/gus) Next Article Pemerintah Niat Nyicil Bayar Premium ke Pertamina, Kapan ya?
Meski begitu, Sri Mulyani mengakui dari sisi subsidi jumlah yang ditanggung pelat merah di sektor energi bakal lebih besar dari perkiraan. Terutama Pertamina yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat.
Artinya Pertamina bakal terima subsidi sesuai yang diketuk di APBN, untuk jenis solar, yang kemungkinannya lebih kecil dari jumlah tanggungan mereka akibat kenaikan harga minyak. "Kami akan lakukan mekanisme hitung selisih maka kami akan lihat bagaimana kemampuan negara," kata Sri Mulyani, Selasa (23/1/2018).
Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, masih dalam kesempatan yang sama, membeberkan harga bensin yang sesungguhnya dengan asumsi harga minyak riil, yakni di atas US$ 60 per barel jauh lebih tinggi dari harga pasaran saat ini.
Hasil hitungannya Pertamina didapati harus menalangi Rp 2.404/liter untuk Premium dan Rp 3.938/liter untuk solar. Biasanya kekurangan ini dibayar oleh pemerintah melalui skema carry over (dibayarkan di belakang). Namun jumlahnya harus menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tagihan yang menumpuk ditambah terus naiknya harga minyak dunia, bisa jadi membuat laba Pertamina tak hanya tergerus seperti yang perseroan perkirakan, yakni turun hingga US$700 juta dolar.
Bensin Premium memang sudah tak disubsidi pemerintah lagi, tetapi jika harga ditahan Rp 6.450 per liter, menurut Pertamina sudah tak sesuai harga pasar. Apalagi konsumsi terbesar BBM Indonesia masih didominasi oleh bensin RON 88 ini.
Tetapi, tak semua mengamini hitungan Pertamina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam wawancara khusus menjawab tegas bahwa penyesuaian harga BBM tidak bisa dilakukan begitu saja.
"Untung Pertamina di 2016 itu Rp 40 triliun. Tahun 2016 saat harga minyak sekitar US$ 38/barel itu pemerintah tidak memutuskan untuk menurunkan harga BBM, jadi ada windfall untuk Pertamina," kata Jonan.
Terkait harga, Kementerian ESDM saat ini pun masih melakukan kajian formula harga BBM yang pas. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar bahkan sampai melakukan studi ke Singapura untuk mempelajari formula harga BBM yang berlaku sekarang.
Bukan sekali ini formula harga BBM diragukan, tahun 2015 saat Kementerian ESDM membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas, salah satu rekomendasinya adalah mengubah formula harga BBM, terutama Bensin Premium.
"Kelemahan utama formula saat ini adalah transparansi penetapan harga premium. Sehingga dalam prosesnya menjadi rawan dimainkan oleh oknum tertentu," kata Pengamat Minyak dan Gas Universitas Gajah Mada Fahmi Radhy, Selasa (23/1/2018).
Fahmi yang pada 2015 bergabung dalam Tim Reformasi Tata Kelola Migas bentukan Kementerian ESDM menceritakan salah satu pertimbangan untuk mengubah formula adalah karena penggunaan faktor Mean of Platts Singapore (MOPS) dan pengalinya yang dinilai tidak jelas.
Tidak hanya formulanya, tim reformasi bahkan menyarankan ke pemerintah untuk hapus bensin premium. Hal ini karena sudah tidak ada lagi negara yang menjual bensin dengan RON 88, sehingga prosesnya di dalam negeri jadi lebih kompleks karena kilang harus mencampur dulu bensin yang oktannya lebih tinggi yakni RON 92 dengan Naptha sebagai campuran.
Proses pencampuran ini, kata Fahmi, tidak transparan dan berimbas pada penetapan harga. Fahmi juga menambahkan memang sulit untuk menetapkan harga premium karena tidak ada dasar harga internasionalnya. Oleh sebab itu, Fahmi sangat mendukung upaya Kementerian ESDM untuk mengkaji formula harga BBM dan bisa menghadirkan harga yang lebih murah.
(gus/gus) Next Article Pemerintah Niat Nyicil Bayar Premium ke Pertamina, Kapan ya?
Most Popular