PP Holding Migas Ditargetkan Terbit Pekan Ini
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
23 January 2018 15:42
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah semakin mantap membentuk Holding Migas dengan memastikan pengalihan 57,3% saham pemerintah di PT Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero) ke PT Pertamina (Persero).
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. Dia berharap minggu ini PP sudah bisa terbit.
“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah selesai di Kementerian Hukum dan HAM, sudah kembali ke Kementerian Sekretaris Negara untuk dikirim ke Presiden Joko Widodo. Menteri BUMN dan Menteri Keuangan juga sudah tanda tangan,” kata Fajar di kantor Kementerian BUMN, Selasa (23/1/2018.
Bila PP tersebut telah terbit, PGN resmi menjadi anak perusahaan Pertamina. Tepatnya, PGN akan menjadi subholding gas. Sebagai induk holding, Pertamina akan memiliki saham PGN, termasuk anak usahanya yang bergerak di sektor hulu migas, PT Saka Energi Indonesia.
“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah selesai di Kementerian Hukum dan HAM, sudah kembali ke Kementerian Sekretaris Negara untuk dikirim ke Presiden Joko Widodo. Menteri BUMN dan Menteri Keuangan juga sudah tanda tangan,” kata Fajar di kantor Kementerian BUMN, Selasa (23/1/2018).
Terkait nilai valuasi dari 57,3% saham PGN, disampaikan Fajar, masih dalam proses penghitungan dan akan segera diajukan ke Kementerian Keuangan. Dalam holding tersebut, disampaikan Fajar, PGN akan mengurus kegiatan downstream dari kegiatan gas. “Rencananya memang midstream to downstream dari gas akan ditangani PGN,” sebut Fajar.
PGN pun diketahui akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 25 Januari 2018 mendatang. Hal itu dilakukan PGN sebagai perusahaan publik untuk persetujuan pengalihan saham.
(gus/gus) Next Article Dirut Pertamina Akan Jadi Bos Holding BUMN Migas
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. Dia berharap minggu ini PP sudah bisa terbit.
Bila PP tersebut telah terbit, PGN resmi menjadi anak perusahaan Pertamina. Tepatnya, PGN akan menjadi subholding gas. Sebagai induk holding, Pertamina akan memiliki saham PGN, termasuk anak usahanya yang bergerak di sektor hulu migas, PT Saka Energi Indonesia.
“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah selesai di Kementerian Hukum dan HAM, sudah kembali ke Kementerian Sekretaris Negara untuk dikirim ke Presiden Joko Widodo. Menteri BUMN dan Menteri Keuangan juga sudah tanda tangan,” kata Fajar di kantor Kementerian BUMN, Selasa (23/1/2018).
Terkait nilai valuasi dari 57,3% saham PGN, disampaikan Fajar, masih dalam proses penghitungan dan akan segera diajukan ke Kementerian Keuangan. Dalam holding tersebut, disampaikan Fajar, PGN akan mengurus kegiatan downstream dari kegiatan gas. “Rencananya memang midstream to downstream dari gas akan ditangani PGN,” sebut Fajar.
PGN pun diketahui akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 25 Januari 2018 mendatang. Hal itu dilakukan PGN sebagai perusahaan publik untuk persetujuan pengalihan saham.
(gus/gus) Next Article Dirut Pertamina Akan Jadi Bos Holding BUMN Migas
Most Popular