Tentu, Mahendra telah menyiapkan kebijakan yang menjadikan OJK lebih bertaji mengawasi sektor industri jasa keuangan. Dalam kegiatan CNBC Indonesia Economic Outlook 2023 kemarin, Mahendra secara umum membeberkan sejumlah prioritas kebijakan.
"Sebagai regulator, tentu kami juga bertugas menjaga stabilitas sektor keuangan baik dari kacamata risiko transmisi yang terjadi karena perkembangan internasional maupun juga perkembangan di dalam negeri," ujar Mahendra.
Tak bisa dipungkiri, tugas OJK angkatan 2022 yang dipimpin Mahendra kali ini tidak mudah. Ekonomi domestik masih dalam fase transisi setelah terganggu dampak pandemi Covid-19.
Transisi belum sepenuhnya rampung, dunia bergejolak akibat pecahnya perang Rusia-Ukraina. Kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, untuk 'melindungi' perekonomian dalam negerinya juga membuat kestabilan ekonomi dunia mengganggu.
Meminjam kata-kata Mahendra, prospek ekonomi Indonesia tidak semengerikan seperti perkiraan sebelumnya. Tapi, terlalu dini untuk berpuas diri jika melihat kondisi internasional.
"Masih akan ada kemungkinan-kemungkinan yang perlu diantisipasi. Tapi, persoalannya bukan semata-mata mencermati apa yang terjadi di internasional," terang Mahendra.
"Nah, dalam konteks tersebut, ini menjadi fokus bersama di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bagaimana kita tetap menjaga stabilitas sektor keuangan dan juga tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi terlepas dari bagaimana apapun kondisi di internasional," sambungnya.
Mahendra menegaskan, kondisi internasional masih bisa memburuk. "Tapi, saya rasa ini persoalan tersendiri," imbuhnya.
Yang terpenting saat ini bagi Mahendra adalah, bagaimana caranya untuk bisa memetakan semua potensi risiko dan menyusun kerangka mitigasi di dalam negeri. Hal ini tentu membutuhkan kolaborasi yang baik dengan lembaga terkait.
Untuk pencegahan moneter misalnya, kolaborasi perlu dilakukan bersama Bank Indonesia. Sedang sisi fiskalnya berkolaborasi dengan kementerian keuangan.
"Serta, di kami bagaimana (dampak buruk kondisi global) tidak menjadi transmisi dan masuk ke industri yang kemudian menimbulkan persoalan stabilitas," ungkap Mahendra.
Kondisi itu, menurut Mahendra, menjadi penting untuk diketahui karena OJK melihat kondisi global belum berubah. Sebaliknya, yang sudah berubah adalah pemahaman kita terhadap seberapa besar potensi transmisi perekonomian global.
"Itu yang sudah berubah, sehingga momentum pertumbuhannya bisa terus dijaga. Tapi, kami juga tidak 'mengecilkan' risiko global," tandas Mahendra.
Sembari menjalankan fungsi tersebut, reformasi juga dilakukan. Reformasi ini penting untuk mengembangkan dan menguatkan masing-masing industri itu sendiri sehingga bisa menjadi lebih efektif menuju pertumbuhan, inklusi keuangan dan tentunya kesejahteraan.
Yang juga tak kalah penting untuk dijalankan secara paralel adalah, bagaimana mengatasi perusahaan jasa keuangan bermasalah. Perlu diselesaikan dicarikan solusinya.
"Sebab, kalau itu tidak dilakukan, akan menimbulkan persoalan kepercayaan, persoalan bagi confidence kepada industri maupun sistem jasa keuangan. Jadi, (semua) hal itu yang akan kami lakukan dalam menjaga stabilitas, baik yang secara bersama-sama maupun masing-masing," tandas Mahendra.
Semua prioritas kebijakan tersebut, mulai dari stabilisasi industri jasa keuangan hingga bersih-bersih perusahaan jasa keuangan bermasalah sudah mulai dijalankan.
Sebagai contoh, dukungan hilirisasi industri jasa keuangan. Kemudian, dukungan berupa relaksasi kredit untuk industri jasa keuangan yang terdampak pandemi.
Berikutnya adalah, langkah mengatasi perusahaan keuangan bermasalah, baik itu masalah lama dan masalah baru. "Intinya, masalah itu harus diselesaikan sambil melakukan konsolidasi kepada industri keuangan itu sendiri," imbuh Mahendra.
Konsolidasi yang dimaksud adalah seperti yang dilakukan perbankan untuk mencapai konsolidasi dengan meningkatkan modal inti secara konsisten dan disiplin. "Dan alhamdullilah, bisa dikatakan selesai," tandas Mahendra.
Di sektor asuransi, lanjut Mahendra, ada juga beberapa perusahaan yang harus mengatasi masalahnya.
"Ini sedang kami lakukan dan selalu kami komunikasikan sebaik mungkin kepada mereka yg tentu terdampak secara langsung maupun kepada publik. Sehingga proses dari upaya mencari solusinya pun saya rasa bisa dianggap sebagai upaya yang terbaik yang mungkin dilakukan," tutur Mahendra.
Sejumlah masalah di industri jasa keuangan tengah di bereskan OJK. Sebagian ada yang sudah rampung, sebagian lagi masih berproses.
Wanaartha Life
Kasus gagal bayar asuransi Wanaartha Life sempat meledak. Perusahaan ini menggunakan modus penerbitan polis 'bodong' dalam aksinya. OJK pun secara tegas membubarkan Wanaartha pada 5 Desember 2022 lalu.
Pencabutan Izin Auditor
Polis bodong atawa polis yang penerbitannya tidak tercatat dalam pembukuan Wanaartha Life berbuntut panjang. Setelah diselidiki, ada 'permainan' antara kantor akuntan publik (KAP) yang melakukan audit Wanaartha.
Buntutnya, OJK mencabut kantor akuntan publik atas nama Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan. Ada pula KAP Kosasih Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan rekan yang merupakan anggota dari Crowe Horwath International, KAP 10 besar di dunia.
Kresna Life
OJK masih menunggu rencana penyehatan keuangan (RPK) Kresna Life. Tapi, ini merupakan kesempatan terakhir lantaran OJK sudah cukup bersabar hingga memberikan kesempatan 10 kali.
Jika RPK terakhir masih tidak sesuai dengan arahan OJK, tak menutup kemungkinan Kresna Life bernasib sama seperti Wanaartha.
Penyelesaian kasus asuransi bermasalah, menurut Mahendra, perlu dilakukan dari dua sisi. Pertama, penyelesaian masalah itu sendiri.
Kedua, bagaimana OJK memberikan sinyal komitmen bahwa hal seperti itu tidak akan pernah ditolerir lagi ke depan. "Tidak ada tawar menawar di bagian itu," kata Mahendra.
Saham Gorengan
Terkait saham gorengan, menurut Mahendra, pihaknya harus terlebih dulu menerapkan integritas dan governance yang baik dalam proses transaksi pasar saham.
"Nah, proses untuk pengelolaan manajemen investasi ini, kami masuk ke langkah-langkah untuk bisa menentukan apakah suatu produk ini memang sesuai bagi apa yang dijanjikan dalam jualannya. Lalu juga apakah itu ditujukan kepada investor yang memang mengerti risiko investasinya," jelasnya di Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia, Selasa (28/2/2023).
Mahendra menjelaskan, persoalan goreng menggoreng saham ini termasuk market conduct. Sehingga, pihaknya tidak semata-mata melihat seberapa besar target dari emisi di bursa dapat dicapai. Tapi juga memastikan governance yang baik dengan memperhatikan etika dan juga pelaksanaan yang sesuai dengan tata caranya.
Mahendra kemudian mengakui bahwa ada banyak persoalan di sektor pasar modal yang sekarang tengah dihadapi. Seperti pengembangan bursa karbon, bursa aset digital, bursa perdagangan derivatif, dan masih banyak lagi.
"Sekali kita perbaiki betul ini semua, kita komitmen dengan keputusan-keputusan seberapa pun pahitnya itu maka kita peroleh kepercayaannya. Nah, kita jalan ke depan itu benar-benar bisa dengan kepercayaan diri bahwa inilah yg terbaik yang akan diberikan oleh sektor keuangan kepada perekonomian dan kepada bangsa dan negara Indonesia. Jadi bukan hanya dari masing-masing individu industrinya apalagi semata individu perusahaannya," jelasnya.
