Lagi 'Panen' Besar, Sri Mulyani Nggak Ngoyo Tambah Utang!

Maesaroh, CNBC Indonesia

25 March 2022 20:45

INFOGRAFIS, Secara Hukum, Wajib Nggak Sih Lunasin Utang Ke Pinjol Ilegal? — Foto: Infografis/ Pinjol Ilegal/ Edward Ricardo Sianturi

Meningkatnya penerimaan karena harga komoditas membuat pemerintah optimis bahwa defisit bisa ditekan di bawah estimasi yang ditetapkan dalam APBN yakni 4,85% dari PDB. Sekaligus, mengurangi penerbitan utang.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Deni Ridwan mengatakan pemerintah berencana mengurangi penerbitan SBN tahun ini hingga Rp 100 triliun seiring dengan optimalisasi penerimaan negara. Dalam APBN 2022, penerbitan SBN Netto ditetapkan sebesar Rp 991,29 triliun.

"Penerbitan SBN akan selalu mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, kebutuhan pembiayaan dan kondisi kas negara sehingga penerbitan yang dilakukan dapat sesuai dengan rencana kebutuhan dan pada window yang tepat," tutur Deni, kepada CNBC Indonesia.

Baca:

Terbitkan Surat Utang Valas, Pemerintah RI Raup Rp 25 Triliun

Keberadaan Bank Indonesia sebagai standby buyer juga membuat pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil utang jika yield yang diminta terlalu tinggi.

Tidak terburu-burunya pemerintah dalam menyerap utang bisa dilihat dalam penerbitan SUN dan sukuk dalam dua pekan terakhir.

Pada lelang SUN 15 Maret lalu, pemerintah hanya mengambil utang Rp 17,25 triliun, di bawah target indikatifnya yang ditetapkan Rp 20-30 triliun.

Merujuk pada data Kementerian Keuangan, yield tertinggi yang masuk untuk tenor 10 tahun (FR0091, pada hari ini tercatat 6,90%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pada lelang sebelumnya (6,60%).

Pada tenor lima tahun (FR0090), yield tertinggi yang masuk tercatat 5,70%, sementara pada lelang sebelumnya sebesar 5,40%.

"Dengan mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder dan rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2022 serta kondisi kas pemerintah yang masih memadai, maka pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan sebesar Rp 17,25 triliun," tutur Deni pada Selasa (15/3).

Baca:

Pemerintah Lelang Sukuk Lagi Hari Ini, Hasilnya? 11-12 Lah...

Dalam catatan Kementerian Keuangan, ada SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp 84,9 triliun dalam APBN 2021 dan Rp 245,6 triliun dalam APBN 2020.

Pada tahun 2021, pemerintah menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) atau kumpulan dari SILPA tahun-tahun sebelumnya, sebesar Rp 143,8 triliun untuk membiayai defisit.

Dalam empat tahun terakhir, pemerintah giat meningkatkan penjualan surat utang ke masyarakat. Kepemilikan investor ritel dalam surat utang pemerintah melonjak menjadi 5,58% pada Maret 2022. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan akhir 2017 yang masih ada di kisaran 2,85%.

Peningkatan proporsi ritel ini akan mengurangi tekanan saat tekanan global meningkat seperti sekarang ini.

"Ini memberi kita kemampuan untuk bermanuver terutama ketika pasar global dan pasar luar negeri masih dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan seperti saat ini," tutur Sri Mulyani, pekan lalu.