
APBN 'Full Tank', Lelang SUN-SBSN Sisa Tahun 2021 Batal

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memutuskan untuk membatalkan lelang surat berharga negara (SBN) berikutnya, baik pada lelang surat utang negara (SUN) maupun surat berharga syariah negara (SBSN) atau Sukuk Negara.
Sebelumnya, terdapat sisa lelang penerbitan SUN dan SBSN di tahun 2021 yang belum dilaksanakan. Untuk lelang SUN berikutnya, seharusnya dilaksanakan pada tanggal 9 November, 23 November, dan 7 Desember.
Sedangkan untuk lelang SBSN berikutnya yakni tanggal 16 November, 30 November, dan 14 Desember.
DJPPR pun mengonfirmasi bahwa untuk lelang SUN dan SBSN berikutnya atau di sisa tahun 2021 resmi ditiadakan.
Hal ini karena target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 yang bersumber dari lelang penerbitan SBN sudah terpenuhi dengan mempertimbangkan outlook penerimaan dan belanja negara hingga akhir tahun 2021.
Dalam APBN tahun 2022, Pemerintah dimungkinkan untuk melakukan penerbitan SBN pada kuartal IV tahun 2021 dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN tahun 2022 (prefunding).
Terkait dengan kemungkinan prefunding tersebut, Pemerintah akan terus memantau kondisi makro ekonomi dan pasar keuangan kuartal IV tahun 2021 serta kebutuhan kas di awal tahun 2022.
Namun, Pemerintah tetap akan menyampaikan informasi lebih lanjut kepada publik dalam hal akan melakukan prefunding melalui lelang SBN di pasar domestik.
Sebelumnya pada akhir Oktober lalu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengurangi lelang penerbitan surat utang tahun ini. Seiring dengan adanya asupan dana dari Bank Indonesia (BI) sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) III.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (26/10/2021) lalu.
"Target lelang (SBN), karena penerimaan cukup bagus dan SKB III serta Silpa menyebabkan kita menurunkan target lelang SBN dan memberikan dampak ke penurunan yield SBN kita," ujar Sri Mulyani.
Kinerja penerimaan tumbuh positif dengan realisasi 16,8%, ditopang oleh peningkatan setoran pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akibat adanya lonjakan harga komoditas. Di samping itu pemerintah juga memiliki Silpa yang tersedia Rp 169,9 triliun.
Rencananya SKB III akan direalisasikan pada November dan Desember 2021. Nominal yang direncanakan adalah Rp 208 triliun. Di mana sebanyak Rp 58 T dari total tersebut ditujukan untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan yang keseluruhan bunga ditanggung BI.
"Penerbitan SBN ke BI berdasarkan SKB III akan dilaksanakan pada bulan November-Desember," jelas Sri Mulyani.
Hingga September 2021, defisit anggaran mencapai Rp 452 triliiun atau 2,74% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Total pembiayaan terealisasi Rp 647,2 triliun, di mana ada penerbitan SBN neto Rp 666,7 triliun dan selisinya adalah pinjaman.
"Defisit menurun dan pembiayaan utang alami penurunan, ini sesuai target menyehatkan APBN kembali," pungkasnya.
(chd/chd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pesanan Lelang SUN Drop Lagi, Hari Ini Cuma Tembus Rp 50 T
