Asuransi Jiwa Merana, Hampir 3 Juta Nasabah Tutup Unit Link
Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto
Jakarta, CNBC Indonesia - Sektor asuransi menjadi salah satu yang tak bisa menghindar dari pandemi dan menjadi yang terdampak. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK, Ahmad Nasrullah mengatakan, meski terdampak pandemi, nilai aset asuransi secara keseluruhan masih mengalami kenaikan meski tak sebesar tahun sebelumnya.
"Posisi Februari aset asuransi jiwa Rp 550 Triliun, asuransi umum tumbuh per Februari Rp 207 Triliun, ada sedikit penambahan dari tahun sebelumnya. asuransi wajib dan BPJS kesehatan masing-masing Rp 146 triliun dan 135 triliun," ujarnya pada diskusi virtual "Produk Asuransi Unit Link dan Pengawasannya oleh OJK" di Jakarta, Rabu (21/4/2021).
Selanjutnya, catatan OJK untuk pendapatan premi asuransi pada periode yang sama adalah untuk asuransi Jiwa sebesar Rp 34 triliun, asuransi umum Rp 18,5 triliun, asuransi wajib Rp 1,87 triliun dan BPJS Kesehatan Rp 22,3 triliun.
Sementara itu, dia menyinggung terkait asuransi Unit link yang merupakan salah satu produk asuransi non tradisional. Unit link menurutnya bukan murni asuransi karena ada unsur investasi.
"Saya lihat sebagian besar aset investasinya di pasar modal. Portofolio industri asuransi sama dengan dana pensiun. Karena 2 ini IKNB orientasi jangka panjang," tegasnya.
Catatan OJK, untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) dalam hal ini unit link, total premi mencapai 50% yaitu Rp 100 triliun premi PAYDI dibandingkan dengan premi secara nasional yang jumlahnya Rp 200 triliun.
"Hampir separuhnya untuk yang PAYDI," kata dia.
Dia menjelaskan, jumlah tertanggung PAYDI, karena kondisi Covid-19 pada 2020 menurun drastis dari rata-rata tahun biasanya sekitar 7 juta pemegang polis. Pada tahun 2020 angkanya turun menjadi hanya 4,2 juta, atau berkurang 2,8 juta.
"Tahun 2020 banyak yang tidak melanjutkan produk ini, atau sudah jatuh tempo. Tambahan nasabah baru tak banyak," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Nasabah Asuransi Prudential Murka, Serius Bawa ke Ranah Hukum
(yun/yun)
