Geger Gagal Bayar Rp 1,9 T! Kini Giliran Nasabah Indosterling

Market - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
16 November 2020 09:28
Indosterling.com

Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus gagal bayar kembali mencuat di pasar keuangan dan investasi Indonesia, kali ini menimpa nasabah PT Indosterling Optima Investa (IOI), salah satu entitas di bawah Grup Indosterling yang dibangun oleh Sean William Hanley.

Perkara ini merupakan gagal bayar untuk produk Indosterling High Yield Promissory Notes (HYPN).

Produk investasi ini menjanjikan imbal hasil atau return investasi 9% hingga 12% setiap tahun. 


Alasan gagal bayar ini membuat perkara ini berlanjut melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

"Kalau menurut PKPU, nasabah Indosterling mencapai 1.200-2.000 orang, dengan total dana dihimpun kurang lebih Rp 2-3 triliun. Tapi berdasarkan terlapor bilangnya Rp 1,99 triliun," kata Pengacara sejumlah nasabah IOI, Andreas, dilansir Detikfinance, Senin (16/11/2020).

Pengacara dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm itu menaungi 58 nasabah IOI dengan total kepemilikan dana di produk investasi HYPN sebanyak Rp 95 miliar.

Klien Andreas memilih tidak ikut dalam PKPU. Mereka memilih jalur pidana dengan melaporkan ke Bareskrim Polri sejak 6 Juli 2020. Ada 3 pihak yang dilaporkan yakni PT IOI, SWH (Sean William Hanley) selaku direktur dan JBP (Juli Berliana Posman) selaku komisaris.

"PKPU sudah putus cuma klien saya itu tidak ikut di PKPU-nya. mereka lebih memilih jalur pidana," katanya lagi.

"Kalau PKPU kan bisa aset itu kalau pailit, kalau tidak ya akan lama. Mereka menawarkan pencairan kalau tidak salah 4-7 tahun. Klien saya tidak mau, mereka maunya sesuai perjanjian saja, atau minimal kembalikan sekian sisanya boleh pakai aset," terangnya.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkasa PN Jakarta Pusat, ada dua nomor perkara berkaitan dengan Termohon: PT Indosterling Optima Investa.

Pertama, perkara dengan nomor 174/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst, tertanggal register 29 Juni 2020, klasifikasi perkara PKPU, dengan pemohon Edy Susanto, dan masuk putusan sela.

Kedua, nomor perkara 138/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 8 Juni 2020, dengan klasifikasi PKPU, dengan pemohon Daulat Jusuf dan Edy Susanto. Statusnya minutasi.

Untuk yang pertama, putusannya yakni 

  1. Mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Indosterling Optima Investa, beralamat di Ratu Plaza Office Tower, Lantai 23, Jalan Jend. Sudirman Kav. 9, RT.01/RW. 03, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
  2. Menetapkan PKPU Sementara terhadap Termohon PKPU /PT Indosterling Optima Investa untuk paling lama 45 hari terhitung sejak Putusan PKPU Sementara a quo diucapkan.
  3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Termohon PKPU /PT Indosterling Optima Investa.
  4. Menunjuk dan mengangkat:
  5. Ali Imron, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-246AH.04.03-2017 tanggal 18 Desember 2017, yang sekarang beralamat kantor di Ali Imron & Partners, Ruko Golden Madrid I Blok A No. 12, BSD City Rawa Mekar Jaya Serpong, Tangerang Selatan, Banten;
  6. Muhammad Rizal Rustam, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-21AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019, yang sekarang beralamat kantor di Ismak Advocaten, Jl. Tebet Barat IX No. 7B, Jakarta Selatan, 12810;
  7. Yoga Gumilar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU235-AH.04.03-2019 tanggal 27 Agustus 2019, yang sekarang beralamat kantor di Jl. Panglima Polim, XII No. 30, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
  8. sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU/PT Indosterling Optima Investa.
  9. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan.
  10. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/PT Indosterling Optima Investa serta Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan
  11. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU/PT Indosterling Optima Investa

Lebih lanjut, menurut informasi yang didapat Andreas ternyata IOI tidak memiliki izin dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Berdasarkan kawan lawyer yang satu lagi katanya sudah bersurat ke BI dan surat itu sudah diberikan ke penyidik. Memang tidak ada izin, padahal dalam perjanjian mereka ada ditulis di pasal 6 huruf e dia memiliki segala jenis izin termasuk lembaga keuangan. Izinnya dia hanya perdagangan saja, kalau menghimpun dana kan gak bisa hanya itu," terangnya.

CNBC Indonesia sudah mengonfirmasi mengenai gagal bayar ini kepada William Henley, namun ia menolak berkomentar dan menyarankan agar menghubungi kuasa hukumnya.

Pada Mei lalu, CNBC Indonesia juga memberitakan soal PT Indosterling Optima Investa (Indosterling Group) yang tengah menyampaikan skema restrukturisasi atas produk High Yield Promissory Notes (HYPN) atau surat sanggup bayar yang diterbitkan perusahaan.

Dalam dokumen yang diperoleh CNBC Indonesia, skema ini disampaikan kepada pemegang HYPN mengacu pada surat yang disampaikan manajemen pada 14 Mei 2020 perihal pemberitahuan rencana restrukturisasi.

Promissory notes (PN) atau surat sanggup bayar adalah surat berharga komersial yang diterbitkan oleh korporasi non-bank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan 1 tahun yang terdaftar di Bank Indonesia. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018.

Sementara Investopedia mendefinisikasn PN adalah instrumen keuangan yang berisi janji tertulis oleh satu pihak (penerbit) untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang tertentu, baik berdasarkan permintaan atau pada tanggal yang akan datang. Surat berharga ini biasanya berisi jumlah utang, pokok, suku bunga, tanggal jatuh tempo, tanggal dan tempat penerbitan, dan tanda tangan penerbit.

Dalam surat yang diteken Direktur Indosterling Optima Investa, William Henley pada 26 Mei 2020 disebutkan, untuk kontrak HYPN dengan nominal di bawah Rp 1 miliar, maka kupon akan dibayarkan setiap bulan sebesar 3,5% dari dana pokok untuk periode 12 bulan.

Selanjutnya, untuk kontrak promissory notes dengan dengan nilai nominal di atas Rp 1 miliar, kupon yang dibayarkan 4% dari dana pokok untuk periode 12 bulan.

"Setelah melewati masa 12 bulan, besaran kupon yang menjadi hak pemegang HYPN akan disesuaikan jika kondisi perusahaan yang membaik," bunyi pengumuman tersebut.

Sementara itu, untuk pokok HYPN, akan diperpanjang dengan jangka waktu selama 12 bulan dan dilakukan penyesuaian perpanjangan lebih lanjut bila kondisi perusahaan belum kembali normal.

"Perpanjangan pokok terhitung mulai kontrak HYPN yang jatuh tempo pada tanggal 1 April 2020," lanjut Indosterling.

Saat itu, Direktur Indosterling Aset Manajemen, Fitzgerald Stevan Purba buka suara.

"Nanti akan ada media official holding statement," katanya, Jumat (29/5/2020). Indosterling Aset Manajemen adalah anak usaha manajer investasi dari Grup Indosterling yang baru diperkenalkan belum lama ini.

Sebagai catatan, situs resmi Grup Indosterling mencatat, perusahaan menawarkan jasa penasihat keuangan atau advisory dan structuring, deal execution, fund raising, strategic investment dan investment management.

Salah satu anak usahanya Indosterling Aset Manajemen fokus pada pengelolaan investasi termasuk reksa dana.


[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading