BI & OJK Berjarak, Airlangga Sebut Tugas BI Bakal Dirombak!

Market - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
26 August 2020 10:47
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di acara  Penandatanganan perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman untuk program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional (Biro KLI-Kemenkeu)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI), sebagai bank sentral, memiliki tugas salah satunya ialah mencapai dan memelihara kestabilan moneter, dalam hal ini kurs rupiah dan inflasi. Ke depan, tugas BI akan ditambah, yakni diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di tengah situasi krisis karena pandemi covid-19 saat ini, kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial perlu dijadikan satu komando.

Hal ini yang kemudian sedang menjadi pembahasan oleh pemerintah agar keamanan stabilitas keuangan bisa terjaga.


"Dalam perekonomian, dilihat dari kualitas pertumbuhan [ekonomi], inflasi, currency, dan pengangguran atau unemployment. Keempat fungsi ini harus menjadi bagian yang diperhatikan oleh bank sentral, seperti bank sentral di negara lain," kata Airlangga dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia TV, Rabu (26/8/2020).

"Sekarang di kita, bank sentral memperhatikan terkait dengan pergerakan kurs dan inflasi. Tentu perlu ada penambahan-penambahan agar pertumbuhan bisa termonitor juga," kata Airlangga melanjutkan.

Pemerintah memandang, saat ini masih ada jarak antara kebijakan makroprudensial yang ada di bawah pengawasan BI dan mikroprudensial yang ada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan demikian, yang terjadi adalah, saat ingin melakukan penguatan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena ada aturan-aturan yang membatasi di dalam undang-undang, akhirnya kesepakatan kebijakan harus dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (memorandum of understanding).

Adanya jarak atau gap peraturan itu, yang menurut pemerintah harus dihilangkan.

"Sekarang jembatannya dengan MoU. Dalam keadaan undang-undang yang membatasi, jembatannya dengan MoU. Ke depan seat belt [sabuk pengaman stabilitas sistem keuangan] itu seamless [berjalan mulus]. Tidak perlu ada MoU," kata Airlangga menjelaskan.

Oleh karena itu, saat ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kata Airlangga, akan dirombak. BI pun kata dia sudah mengajukan UU BI untuk direvisi dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) DPR.

"Ini yang sedang dipelajari pemerintah, termasuk apabila ada perundang-undangan yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki. BI juga sudah mengajukan Undang-undang BI untuk jadi Prolegnas. Ini momentum untuk memperbaiki bukan hanya untuk memperbaiki BI tapi sistem keuangan," jelas mantan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia ini.

Situs resmi BI mencatat, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Sebagai catatan, situs BI menyebut, kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik.

Sementara itu, mikroprudensial adalah kebijakan yang kini ada di OJK sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang bertindak sebagai pengawas dan pengatur kelembagaan bank, pengawas dan pengatur mengenai kesehatan bank, serta pengawas dan pengatur tentang kehati-hatian bank dalam menjalankan bisnis.


[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading