
Sri Mulyani Masih Punya Rp 37 T, Titip di Bank Mana Lagi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 13 juta orang. Bantuan ini berupa upah tambahan bagi para pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Hal ini masuk ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (5/8/2020).
Sri Mulyani mengatakan ada kurang lebih 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta. Dengan demikian, anggaran yang akan dikeluarkan untuk gaji di bawah Rp 5 juta per bulan ini kurang lebih senilai Rp 31,2 triliun.
"Kita kaji bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta. Ini memakan anggaran Rp 31,2 triliun," kata Sri Mulyani, pekan lalu.
Langkah ini merupakan strategi percepatan belanja yang menurut Sri Mulyani dilakukan untuk melindungi masyarakat hingga meningkatkan kemampuan juga dalam menangani Covid-19.
Dalam hal belanja, Sri Mulyani menjelaskan akan ada tambahan bansos (bantuan sosial) hingga Rp 30 triliun untuk 12 juta pelaku UMKM dan ultra mikro. Kemudian, tambahan bantuan pembelian beras juga untuk 10 juta orang dengan anggaran Rp 4,6 triliun.
"Bansos tunai juga ditambahkan Rp 500 ribu dengan anggaran Rp 5 triliun," paparnya.
Adapun total anggarannya untuk belanja ini semua mencapai Rp 203 triliun. Diharapkan konsumsi masyarakat bisa pulih sehingga daya beli juga terjaga.
"Pemerintah juga dorong belanja kementerian dan lembaga secara sektoral agar bisa dorong belanja pemerintah untuk dukung pemulihan ekonomi," tegas Sri Mulyani.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan, besaran pemberian insentif kepada tenaga kerja sebesar Rp 2,4 juta per orang untuk empat bulan. Kendati demikian, mengenai skema pencairannya, masih difinalisasi oleh berbagai stakeholder.
"Apakah nanti dibayarnya sekali atau beberapa kali, itu sedang dibicarakan. [...] Tapi , ini kita diskusi secara intens bagaimana realisasi yang cepat," jelas Febrio dalam video conference, Kamis (6/8/2020).
Febrio mengatakan, percepatan stimulus subsidi gaji ini bisa direalisasikan, dengan begitu pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 tidak akan tumbuh negatif.
Pasalnya, apabila pertumbuhan negatif, artinya akan ada penambahan jumlah angka pengangguran dan masyarakat miskin.
"Kita tidak mau itu [terjadi]. Maka ini lah yang kita lakukan," jelas Febrio.
Ultra mikro
Selain pemberian subsidi gaji kepada pegawai yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, pemerintah juga menyiapkan beberapa stimulus baru, terutama untuk pengusaha ultra mikro.
Menurut Febrio, stimulus kepada pengusaha ultra mikro itu nantinya bukan dalam bentuk pinjaman, tapi dalam bentuk hibah atau santunan. Kendati demikian, skema tersebut juga sedang difinalisasi.
Sebelumnya pemerintah juga telah menitipkan dana di perbankan, baik bank milik negara maupun bank pembangunan daerah (BPD). Ini untuk membantu pelaku usaha mulai dari UMKM hingga korporasi yang terdampak virus Corona atau Covid-19.
Untuk penempatan dana di perbankan, Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 triliun yang ditempatkan pada Himpunan Bank Negara (Himbara) Rp 30 triliun dan BPD Rp 20 triliun. Untuk anggaran ke Himbara sudah diberikan semuanya pada akhir bulan lalu.
Adapun bank yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mendapatkan Rp 10 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mendapatkan Rp 10 triliun, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp 5 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebesar Rp 5 triliun.
Sedangkan untuk bank daerah baru ada 7 BPD yang mengajukan dengan total anggaran Rp 11,5 triliun. Artinya masih ada sisa Rp 8,5 triliun untuk BPD dari total anggaran yang disiapkan.
Dari total 7 BPD yang mengajukan, baru 5 yang disetujui dan sudah melakukan penandatangan perjanjian dengan Kementerian Keuangan. Sedangkan, 2 BPD lainnya masih dalam proses kaji dan evaluasi.
Secara rinci, tujuh bank daerah yang akan mendapatkan penempatan dana dan besarannya adalah:
BPD Jawa Barat Rp 2,5 T
BPD DKI Rp 2 T
BPD Jawa Tengah Rp 2 T
BPD Jawa Timur Rp 2 T
BPD Sulawesi dan Gorontalo Rp 1 T
BPD Bali Rp 1 T (dalam evaluasi)
BPD Yogyakarta Rp 1 T (dalam evaluasi).
"Ini sudah siap untuk disalurkan yang tujuannya adalah mendorong ekonomi daerah," tegas Sri Mulyani.
Sebelunnya, Sri Mulyani mengatakan dalam program PEN masih ada anggaran Rp 48,8 triliun yang akan ditempatkan kepada perbankan.
"Pemerintah meletakkan uangnya, penempatan dana di perbankan. Sekarang dimulai dengan Rp 30 triliun. Di dalam Perpres 78, ada Rp 78,8 triliun," katanya, melalui video conference, Selasa (7/7/2020).
Untuk diketahui, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun kepada empat Bank Himbara dan dan Rp 11,5 triliun di BPD, sehingga tersisa Rp 37,3 triliun dari plafon Rp 78,8 triliun.
(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Pamer Keberhasilan Tangani Ekonomi Saat Pandemi
