BUMN Dapat Rp 143,6 T, Setoran Dividen Tahun Depan akan Seret

Market - Monica Wareza, CNBC Indonesia
23 June 2020 10:54
HUT BUMN (CNBC Indonesia/Rivi Satrianegara)

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR RI menyatakan setoran dividen dari perusahaan pelat merah kepada negara di tahun depan akan merosot dalam, jauh dari setoran dividen tahun ini yang mencapai Rp 49 triliun di tengah dampak pandemi Covid-19.

Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan tahun depan jumlah dividen akan turun dibanding dengan tahun lalu. Pasalnya, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan lebih difokuskan untuk kembali menggerakkan perekonomian nasional.

"Perkiraan tahun depan masih dalam pembahasan tapi tidak sebesar Rp 49 triliun tahun ini. [Nilai] turunnya belum bisa disampaikan," kata Aria usai Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN, Senin (22/6/2020).


Dia menjelaskan, penyetoran dividen tak menjadi fokus di tahun depan, pasalnya perusahaan-perusahaan swasta saat ini mengalami tekanan berat sehingga perusahaan BUMN mau tak mau harus menjadi motor penggerak agar ekonomi membaik pascapandemi Covid-19.

"Status ada penurunan penerimaan dividen. Kita tidak terlalu berharap dari dividen yang kami minta supporting terjadinya pertumbuhan mulai bagaimana lebih, bukan benefit korporasi tapi benefit kepentingan bangsa, negara, rakyat lebih besar," lanjutnya.

"Kalau dikejar dividen justru terjadi yang lebih korporatif ya ini meleset tujuan kita karena sektor private berat jadi BUMN harus proaktif dan ekspansif makanya kita berikan dukungan," tandasnya.

Pernyataan tersebut juga disampaikan saat Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan 17 BUMN yang mendapatkan dana bantuan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai total Rp 143,63 triliun.

Aria Bima mengatakan rapat ini ditujukan untuk meminta penjelasan kepada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan dana dari pemerintah. Hal itu terkait dengan dana yang digelontorkan jumlahnya tidak kecil.

"Ini bukan jumlah yang kecil jadi kita harus tahu secara detail. Pencairan utang pemerintah Rp 108,48 triliun, PMN Rp 15,5 triliun, dana talangan Rp 19,65 triliun," kata Aria dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Adapun dana yang dimaksud diberikan dalam bentuk pencairan utang pemerintah senilai Rp 108,48 triliun. Pembayaran ini akan diberikan kepada PT Pertamina (Persero) Rp 40 triliun, PT PLN (Persero) Rp 48,46 triliun, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 6 triliun dan PT KAI (Persero) Rp 300 miliar.

Selanjutnya ada Perum Bulog sebesar Rp 560 miliar, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Rp 1 triliun. Sejumlah perusahaan BUMN Karya seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR).

Kemudian ada PMN sebesar Rp 15,5 triliun yang akan diterima oleh PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT PNM (Persero) Rp 1,5 triliun, PT BPUI (Persero) Rp 6 triliun dan ITDC sebesar Rp 500 miliar.

Lalu dana talangan sebesar Rp 19,65 triliun yang akan diberikan kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Rp 8,5 triliun, PT KAI Rp 3,5 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) Rp 4 triliun.

Adapun rapat ini dihadiri oleh seluruh direktur utama dan jajaran direksi lainnya dari 17 BUMN tersebut.

Dividen BUMN Ditunda?
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading