BUMN Dapat Rp 143,6 T, Setoran Dividen Tahun Depan akan Seret

Monica Wareza, CNBC Indonesia

23 June 2020 10:54

HUT BUMN — Foto: CNBC Indonesia/Rivi Satrianegara

Terkait dengan dividen, dalam Rapat Kerja (Raker) tertutup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR RI, pada Rabu (13/5/2020), juga disebutkan bahwa ada potensi penundaan setoran dividen (keuntungan dari laba bersih) BUMN kepada pemerintah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febri Kacaribu saat itu membenarkan adanya anggaran untuk BUMN dalam rangka Program PEN. Namun dia menegaskan nominal stimulusnya, termasuk angka Rp 152,15 triliun, belum bisa dipastikan sebab masih akan dibahas lebih lanjut dalam Sidang Kabinet (sidkab).

"Ada [stimulus untuk] BUMN. Kita belum bisa tampilkan angka [pasti] karena harus dibawa ke sidkab. Nanti akan ada PMN, ada pembayaran kompensasi ini jelas karena pemerintah ada utang kompensasi ke PLN dan Pertamina," kata Febrio, dalam teleconference, Rabu (13/5/2020).

"Lalu ada bentuknya investasi ke BUMN, tapi dalam rangka mendorong modal kerja untuk sampai ke dunia usaha. Lalu dukungan bentuk lain seperti pelunasan tagihan, loss limit penjaminan terkait modal kerja, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan tanah PSN [proyek strategis nasional], beberapa BUMN yang masuk ke PSN," tegas Febrio.

Dia juga menjelaskan, pemerintah tidak bantu semua BUMN yang susah karena ada kriteria termasuk dari sisi operasional dan finansial.

"Kita harus hati hati. Pemerintah tidak bantu semua BUMN yang susah. Kategorinya supply demand, operasional, finansial. Supply misalnya apakah pasokan bahan baku terganggu, supply tidak terserap, demand penurunan daya beli atau operasional ada pembatasan. Secara finansial, apakah ada penunggakan pembayaran," jelasnya.

Adapun dia menjelaskan kriteria BUMN yang mendapatkan bantuan di antaranya BUMN tersebut harus punya pengaruh terhadap hajat hidup masyarakat, punya peran sovereign, dan eksposur terhadap sistem keuangan signifikan. Ada skala prioritas yang disusun yakni sektor pangan, transportasi, keuangan, manufaktur, pariwisata energi.

"Kita akan umumkan resmi kalau sudah masuk ke sidkab," katanya.