
Ini Sederet Kabar Pasar yang Patut Disimak Sebelum Cari Cuan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kekhawatiran pasar akan terjadinya gelombang kedua pandemi Covid-19 menjadi sentimen negatif yang direspons pasar saham.
Hingga Senin (22/6/2020), jumlah kasus positif Covid-19 secara global sudah mencapai 9,03 juta dengan angka kematian 470 ribu orang. Adapun, kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 46.845 kasus.
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah 0,47% ke posisi 4.918,83 poin. Nilai transaksi harian mencapai Rp 6,93 triliun dengan volume 10,25 miliar unit saham.
Cermati aksi dan peristiwa emiten berikut ini yang dihimpun dalam pemberitaan CNBC Indonesia sebelum memulai perdagangan hari ini, Selasa (23/6/2020):
1. Alasan Silmy Karim Lepas Seluruh Saham KRAS
Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Silmy Karim mengakui melakukan penjualan saham perusahaan yang dipimpinnya ini karena sedang membutuhkan dana segar. Penjualan tersebut tak ada hubungannya kondisi fundamental perusahaan saat ini.
"Alasannya itu. Kalau ada keperluan kan berarti harus ada yang dijual, kalau ada yang dijual kan cari yang gampang dijual kan. Ada pilihannya banyak Fixed asset atau yang mudah dijual kan saham, ya sudah jual saham dan yang dijual bukan hanya saham KRAS kok, saham yang lain juga saya jual," kata Silmy ketika ditemui di kompleks DPR RI, Senin (22/6/2020).
Dia menyebutkan penjualan tersebut berkaitan dengan urusan pribadinya, sehingga tak ada hubungannya dengan bisnis Krakatau Steel.
2. 2021 Erick Ajukan Anggaran PMN Rp 70 T, untuk BUMN Mana?
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan pelat merah pada 2021 senilai Rp 70 triliun.
Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan penyertaan modal dari negara ini kepada perusahaan BUMN diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja, khususnya bagi UMKM.
"Masih sekitar 70-an [Rp 70 triliun] lah tapi sekali lagi kita melihat banyak belanja-belanja kementerian yang masih bisa dialokasikan untuk terciptanya berbagai pertumbuhan atau lapangan-lapangan kerja khususnya yang UMKM karena ini yang memberikan kontribusi hampir 57% terhadap PDB," kata Aria usai Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN, Senin (22/6/2020).
3. Urusan Likuiditas Bank Gagal ke BI Dulu, Baru Ujungnya di LPS
DPR meminta selama penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, tidak boleh terjadi bank gagal baik sistemik maupun tidak berdampak sistemik.
Untuk mendukung hal tersebut, parlemen memutuskan tanggung jawab tersebut di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bahkan, disepakati akan dirancang sebuah aturan khusus yang bisa menjadi dasar bagi LPS menjalankan amanat tambahan tersebut.
"LPS didorong untuk lebih pro-aktif, untuk dapat masuk lebih awal dalam mengantisipasi terjadinya bank gagal dengan menempatkan dana LPS di Bank bermasalah tersebut," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah seperti dikutip Senin (22/6/2020).
4. Dani Rusli Jadi Dirut, Giliran Pelindo I Dirombak Erick
Setelah merombak sejumlah BUMN, kali ini Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran Direksi di Pelindo I. Erick memilih Dani Rusli Utama sebagai Direktur Utama Pelindo I.
Dani Rusli menggantikan Dian Rachmawan yang telah diangkat lebih dulu menjadi Direktur Wholesale dan International Service PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) atau Telkom pada RUPS Jumat pekan lalu.
Sementara itum Dani sebelumnya merupakan Direktur Teknik PT Pelindo II (Persero). "Betul ada perombakan, beberapa direksi dicopot dan ada yang baru," kata VP Public Relations Pelindo I, Fiona Sari Utami dikutip dari CNNIndonesia.com.
5.Jaga Cashflow, MAPI Batalkan Rencana Buyback Saham
Emiten peritel fesyen, PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) mengumumkan pembatalan rencana pembelian kembali (buyback) saham perseroan. Pandemi Covid-19 menyebabkan perseroan harus lebih memperkuat arus kas ketimbang melaksanakan aksi korporasi strategis.
Rencana pembelian kembali saham perseroan sempat disampaikan Eva Andriani, Corporate Secretary perusahaan yang mengelola gerai sejumlah jenama fesyen dunia ini pada 18 Maret 2020 lalu. MAPI berencana membeli kembali 26,66 juta unit saham perseroan atau sebanyak-banyaknya Rp 20,02 miliar.
Pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut harusnya dilakukan pada periode 19 Maret hingga 19 Juni 2020. Namun, perseroan membatalkan rencana tersebut karena mempertimbangkan kondisi pasar seiring dampak dari penyebaran pandemi Covid-19 yang berdampak pada kegiatan operasional perusahaan.
"Manajemen perseroan memutuskan untuk menjaga kemampuan likuiditas perseroan terlebih dahulu sehingga dengan demikian perseroan tidak melaksanakan pembelian kembali saham hingga akhir periode yang jatuh pada 19 Juni 2020," kata Eva, dalam pernyataannya, Senin (22/6/2020).
6. Saham Emiten Emas Milik Sandiaga Naik 26%, Kok Mau Buyback?
Emiten pertambangan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham senilai Rp 568 miliar. Nilai tersebut setara dari 2% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor perseroan.
Dalam pengumuman yang disampaikan manajemen MDKA, pelaksanaan buyback ini rencananya akan dilakukan selambatnya 18 bulan sejak tanggal perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham luar Bisa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 29 Juli 2020.
Corporate Secretary MDKA, Adi Adriansyah Sjoekri mengatakan, pertimbangan buyback ini agar perseroan memiliki fleksibilitas yang memungkinkan perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham MDKA.
7. Restrukturisasi Kredit Bank Rp 655 T & Leasing Rp 122 T
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, hingga 15 Juni 2020 total nilai restrukturisasi kredit bank sudah mencapai Rp 655,8 triliun dari 6,27 juta nasabah. Sebagian besar nasabah yang melakukan restrukturisasi merupakan nasabah dari perusahaan berskala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Dari jumlah tersebut outstanding kredit UMKM mencapai Rp 298,8 triliun dari 5,17 juta debitur. Sedangkan non UMKM sudah Rp 356,98 t untuk 1,1 juta debitur. Ini dilaporkan ke OJK tiap minggu per bank, per jenis kredit jadi kami punya data yang lengkap mengenai ini," Ketua OJK Wimboh Santoro, di Jakarta, Senin (22/6/2020).
Sementara itu, untuk perusahaan pembiayaan, lanjut Wimboh, per 16 Juni total nilai restrukturisasi kredit mencapai Rp 121,92 triliun dari 3,4 juta nasabah. Saat ini di pipeline ada 50.700 kontrak yang masih dalam tahap persetujuan.
8. Perkuat Modal Anak Usaha, BRI Gelontorkan Rp 1,5 T
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tahun ini akan memberikan tambahan modal untuk empat dari delapan anak usahanya. Total tambahan modal yang akan disuntikkan diperkirakan mencapai Rp 1 triliun-Rp 1,5 triliun.
Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo mengatakan penambahan modal kerja untuk anak usaha ini masuk dalam anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) induk usaha. Capex tahun ini hanya difokuskan pada penguatan modal anak usaha, sementara tidak ada untuk kebutuhan investasi baru.
"Investment tidak ada, tapi fokus penguatan modal anak usaha, delapan perusahaan anak beberapa diantaranya akan tambah modal karena butuh buat pertubuhan terutama saat kondisi pulih, jadi sekitar Rp 1 triliun-Rp 1,5 triliun," kata Haru dalam dialog dengan CNBC Indonesia TV, Senin (22/6/2020).
9. PLN Mau Terbitkan Global Bonds, Catat Ratingnya
Fitch Ratings menetapkan peringkat untuk program penerbitan surat utang jangka menengah atau Medium Term Note (MTN) yang berdenominasi dolar AS tanpa jaminan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk (PLN) pada 'BBB' dengan outlook stabil.
Peringkat PLN disamakan dengan peringkat Indonesia yaitu 'BBB' dengan outlook stabil, berdasarkan ekspektasi akan kemungkinan dukungan yang 'sangat kuat', sejalan dengan kriteria pemeringkatan Fitch's Government-Related Entities (GRE).
Sementara Profil Kredit Mandiri (Standalone Credit Profile/SCP) PLN pada 'BB +' mencerminkan posisi monopoli perusahaan milik negara di sektor transmisi-listrik dan distribusi Indonesia, posisi dominan dalam pembangkit listrik, model bisnis berbiaya plus, dan profil keuangan moderat.
10. Awas, Indonesia Bisa Masuk Jurang Resesi!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah direlaksasi namun publik tidak spending alias berbelanja maka Indonesia bisa jatuh ke jurang resesi.
Dalam proyeksi Kemenkeu, dengan adanya biaya penanganan Covid-19 yang mulai tersalurkan dan PSBB yang direlaksasi namun dengan dukungan belanja maka kuartal III dan IV PDB bisa tumbuh 1,4%.
"Tapi kalau dalam [dengan asumsi tidak berbelanja] bisa -1,6%. Itu technically bisa resesi. Kalau kuartal III negatif dan secara teknis Indonesia bisa masuk ke zona resesi," papar Sri Mulyani dalam perbincangannya dengan Komisi XI DPR, Senin (22/6/2020).
Skenario tersebut masuk ke dalam proyeksi Kemenkeu. Di mana pada kuartal III dan IV PDB akan tumbuh 1,4% sampai negatif 1,6%. "Sementara outlook seluruh tahun -0,14 sampai positif 1 persen," tegas Sri Mulyani.
(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Simak 7 Kabar Pasar, Merger 3 Bank Syariah BUMN Paling Ramai
