Perumnas Sempat Gagal Bayar MTN, Begini Respons Fitch
trp, CNBC Indonesia
12 May 2020 17:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Baru-baru ini PT Perum Perumahan Nasional (Perumnas), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perumahan yang terjangkau, mengalami gagal bayar atas surat utang jangka menengahnya (MTN). Meskipun kemudian, Perumnas membayar kewajibannya tersebut.
Namun menurut lembaga pemeringkat Fitch Ratings hal ini menunjukan perbedaan dukungan dari pemerintah terhadap perusahaan BUMN yang bersinggungan langsung dengan pemerintah (government related entitiy/GRE).
Indonesia memiliki banyak BUMN yang bergerak di berbagai sektor. Akan tetapi, posisi strategis BUMN itu terhadap pemerintah berbeda-beda. Rating Fitch terhadap perusahan pelat merah di Indonesia dan negara lain, memasukan faktor seperti dukungan lebih dari pemerintah kepada perusahaan ini.
Faktor ini termasuk persentase kepemilikan negara, sejarah dan ekspektasi dukungan pemerintah terhadap perusahaan tersebut, dampak sosio-politis dan akibat finansial yang terjadi ketika perusahaan tersebut gagal bayar.
Di Indonesia, nilai pemeringkat surat hutang perusahaan GREs yang besar disamakan atau hampir sama dengan rating negara tersebut, yang menunjukan ekspektasi kuatnya dukungan pemerintah terhadap perusahaan tersebut.
Ketika perusahaan BUMN tersebut tersebut mudah dicarikan penggantinya, maka akibat yang akan timbul minimal, rating mereka seperti rating biasa yang tanpa dibantu dukungan kuat pemerintah.
Lembaga pemeringkat Fitch tidak memberikan rating kepada Perumnas, yang memiliki kompleksitas tersendiri dalam mengetahui seberapa besar dukungan pemerintah terhadap perusahaan ini.
Bidang usahanya dalam menyediakan perumahan murah untuk masyarakat sangat penting dalam kacamata kebijakan pemerintah, tapi banyak perusahaan perumahan lain yang bisa digunakan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang harganya terjangkau. Pemerintah juga berharap Perumnas bisa menghasilkan keuntungan dan bisa berdiri sendiri tanpa banyak bantuan pemerintah.
Selektifnya Pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan terhadap BUMN yang mengalami masalah keuangan sudah bukan menjadi rahasia umum. Pemerintah mendorong perusahaan yang bermasalah untuk melakukan restrukturisasi utang atau likuidasi, seperti Merpati Airlines yang dilikuidisasi dan Krakatau Steel yang utangnya direstrukturisasi.
Sejak pemerintahan Presiden Jokowi dimulai pada tahun 2014, total utang BUMN sudah naik dengan signifikan setelah pemerintah menjalankan berberapa proyek infrastruktur raksasa. Menurut Bank Indonesia total hutang BUMN ini mencapai 6,4% Produk Domestik Bruto (GDP).
Masalah likuiditas di Indonesia sudah muncul sejak 2020 karena pandemi virus Corona. Hal ini dapat meningkatkan resiko restrukturisasi, terutama terhadap GREs kecil, yang lebih susah mendapatkan pendanaan dengan menerbitkan surat hutang jangka panjang daripada GREs yang besar.
Sementara itu, melemahnya rupiah dan pelaku pasar global yang sedang cenderung menghindari risiko menjadi masalah tersendiri, bahkan untuk terhadap BUMN yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar.
Pemerintah Indonesia juga menghadapi lemahnya harapan kinerja fiskal akibat pandemi ini. Fitch meprediksi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan naik ke level 5,1% dari GDP naik dari 2,2% pada tahun 2019.
Hal ini dapat memberikan mengurangi kemauan pemerintah dalam membantu perusahaan milik pemerinah yang mengalami masalah finansial. Walaupun begitu kemampuan pemerintah dalam mendukung perusahaan pelat merah tetaplah kuat.
Lembaga pemeringkat Fitch tetap yakin akan keputusanya dalam memberikan rating 'BBB' kepada Indonesia dengan kinerja yang stabil pada Januari 2020.
(trp/hps) Next Article Perumnas Gagal Bayar MTN Rp 200 M, kok Bisa?
Most Popular