Asabri Terjebak di Saham Lapis 3, Ini Respons BEI

Market - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
14 January 2020 13:48
Bursa siap menyediakan data yang diperlukan untuk proses penyelidikan.
Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan mendukung proses audit yang saat ini sedang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dugaan korupsi di PT Asabri (Persero). Bursa siap menyediakan data yang diperlukan untuk proses penyelidikan.

"Kami siap mendukung proses yang sedang berjalan," kata kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan BEI Laksono Widodo kepada CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2020). 

Dugaan praktik korupsi senilai Rp 10 triliun di manajemen PT Asabri (Persero) sedang ramai diperbincangkan publik setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDpekan lalu menyoal dugaan kasus korupsi Asabri. Mahfud menduga ada korupsi hingga Rp 10 triliun dari yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI itu.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud akhir pekan lalu.


Usai disebut-sebut adanya potensi korupsi di dalam tubuh Asabri, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir langsung memanggil Direktur Keuangan dan Investasi Asabri Rony Hanityo Apriyanto pada Jumat (10/1/2020) petang. Pemanggilan ini untuk meminta penjelasan terkait kondisi asuransi pelat merah tersebut.

Perkembangan terbaru, Senin (13/1/2020), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dugaaan kerugian hingga Rp 10 triliun itu masih didalami dengan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun pemerintah mengungkapkan salah satu faktor kerugian perusahaan BUMN itu dipicu investasi saham.

Tiko, sapaan akrabnya juga akan merombak jajaran direksi Asabri. "Ya pasti. Tahun ini. belum tau berapa (jumlah direksi yang diganti), Masih diskusi sama Pak Menteri (Erick Thohir, Menteri BUMN)," kata Kartika di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan pada dasarnya masalah Asabri sudah terungkap bersamaan dengan skandal Jiwasraya, tetapi gaungnya tertutupi ketika publik lebih menyoroti kasus Jiwasraya dengan gagal bayar polis JS Saving Plan mencapai Rp 12,4 triliun.

"Kita juga ingat OJK pernah kasih surat peringatan ke Asabri pada November 2019, jadi agak janggal, ketika OJK mengatakan bahwa Asabri bukan di bawah pengawasannya, melainkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan BPK," tegas Irvan, dalam dialog Squawk Box di CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2020).

Dia mengungkapkan persoalan keduanya sama, sama-sama terjebak pada saham tier 3, dan reksa dana berkinerja buruk.

"Mereka bermain di saham-saham tier tiga, lapis tiga, tidak berkinerja baik dan reksa dana berkinerja sangat buruk. Pelaku pasar sahamnya sama, modusnya sama," tegas mantan Komisaris Independen AJB Bumiputera ini.

[Gambas:Video CNBC]



Dalam keterangan pers yang diperoleh CNBC Indonesia, manajemen Asabri buka suara terkait pemberitaan di media massa belakangan ini tidak sesuai dengan keadaan perseroan.

Pertama, Asabri menyebut kegiatan operasional Asabri terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik. Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terkait dengan kondisi pasar modal di Indonesia, terdapat beberapa penurunan nilai investasi Asabri yang sifatnya sementara. "Manajemen ASABRI memiliki mitigasi untuk me-recovery penurunan tersebut," tulis manajemen, Senin (13/1/2020).

Dalam melakukan penempatan investasi, manajemen mengaku mengedepankan kepentingan perusahaan sesuai dengan kondisi yang dihadapi, mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya.
(hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading